Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan bahwa keputusan terkait divestasi Newmont sudah diputuskan yakni pemimpinnya ditunjuk pemerintah daerah (pemda).
"Itu sudah putus, `lead` (pemimpin)-nya pemda," kata Hatta Rajasa dalam pertemuan dengan Forum Wartawan Keuangan Ekonomi dan Moneter (Forkem) di Gedung Utama Depkeu Jakarta, Jumat (13/11).
Menurut dia, tidak perlu ada multitafsir terhadap keputusan yang sudah diambil oleh pemerintah terkait divestasi Newmont.
"Kalau Menneg BUMN menginginkan agar PT Antam tidak mnegundurkan diri, itu wajar saja untuk mendorong BUMN ikut (dalam konsorsium), berapapun saham yang dibelinya, `lead`-nya sudah jelas Pemda NTB," kata Hatta.
Sementara itu Deputi Menko Perekonomian Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Kehutanan Wimpy S. Tjetjep mengatakan, pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah pusat sehingga tidak masalah untuk jadi pemimpin.
"Memang akan lebih bagus kalau semua pihak masuk dalam konsorsium itu, tapi nanti kita lihatlah," katanya.
Mengenai pengunduran diri Antam, Wimpy mengatakan, tidak tahu, namun yang jelas Antam menginginkan secara sendiri-sendiri.
"Alasannya saya tidak tahu, itu sudah `business to business`. Pemerintah cuma memfasilitasi supaya divestasinya berjalan dengan baik dalam suatu wadah Indonesia Incoporate," katanya.
Ia mengatakan, memang terdapat perbedaan keinginan antara PT Antam dengan Pemda di mana Antam ingin membeli saham sendiri, sementara pemda maunya konsorsium.
"Mudah-mudahan segera tercapai seluruh kesepakatan. Antam sendiri masih bisa masuk lagi, sekarang lagi `approach` (pendekatan) antara Menneg BUMN dengan Antam," katanya.
Ia menyebutkan, setelah ditunda menjadi 23 November 2009, pelaksanaan tindak lanjut divestasi Newmont tidak akan diundur lagi.
"Tidak akan diundur lagi apapun yang terjadi," kata Wimpy. (*/wan)
