berita2.com: Solidaritas internasional membantu rakyat Sumatera Barat yang dilanda gempa 7,9 SR diikuti tanah longsor, akhir 2009, telah ikut meringankan derita para korban.
Bantuan negara dan lembaga internasional, mulai berdatangan ke Sumbar sejak hari pertama pasca-gempa, diawali kehadiran ratusan tim SAR gabungan dengan peralatan canggih, bahan makanan, minuman, obat-obatan, dan kebutuhan manusia lainnya dalam kondisi darurat.
Ratusan peralatan teknik, alat berat, truk, helikopter, ambulans hingga kapal perang dan bangunan rumah sakit darurat serta personil militer banyak negara juga tiba untuk misi kemanusiaan membantu rakyat Sumbar.
Upaya keras dan kerjasama dengan pihak Indonesia, mampu mempercepat upaya pemulihan Sumbar di masa tanggap darurat dan pertolongan kemanusiaan dapat dilakukan dengan cepat.
Pertolongan negara-negara dan lembaga dunia itu telah memperkuat solidaritas masyarakat internasional yang memberikan arti besar dari sisi kemanusian.
Namun seperti kata pepatah, "Tak ada gading yang tak retak", dalam bantuan misi kemanusiaan tetap terselip pro-kontrak hingga memunculkan persoalan di tengah masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dari trauma bencana itu.
Pro-kontra muncul dari adanya bantuan yang datang dari negara zionis Israel dalam bentuk obat-obatan senilai 500 ribu dolar Amerika Serikat (AS) dan telah disalurkan untuk memenuhi kebutuhan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pariaman yang banyak menangani korban gempa dan tanah longsor.
Persoalan semakin meruncing, karena bantuan tersebut justru masuk ke Sumbar yang mayoritas masyarakatnya adalah kaum muslim, melalui Pengurusan Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Reaksi pun bermunculan dari lembaga dan organisasi Islam, termasuk dari cabang HMI sendiri di Sumbar.
HMI Cabang langsung melayangkan kecaman dan protes keras justru kepada induknya PB HMI yang dinilai telah bertindak di luar kontrol karena telah menyalurkan bantuan dari masyarakat Israel itu.
Protes keras disampaikan setelah dilakukan rapat terpadu antar komisariat HMI di Padang, Kamis (29/10) yang menghasilkan kesepakatan, mendesak agar bantuan dari Israel itu dikembalikan dalam waktu 2x24 jam.
Ketua Umum Komisariat Ekonomi HMI Universitas Andalas Padang, Mirfan Thaskal Fadillah menyatakan, cabang HMI Padang juga mengecam ketua umum PB HMI, Arief Mustofa dan semua pihak yang terlibat sehingga bantuan Israel sampai ke RSUD Pariaman.
HMI Padang juga mengecam dan menyayangkan sikap Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) HMI Sumbar, Epaldi Bahar yang menyatakan kalau bantuan itu bukan dari pemerintah Israel tetap dari warga negara zionis tersebut yang berdomisili di Singapura dan Kanada.
"Artinya pihak Badko HMI Sumbar sudah mengetahui sebelumnya kalau bantuan itu berasal dari warga Israel tetap tetap saja diterima dan disalurkan," katanya.
Menurut dia, keterlibatan PB HMI dan Badko Sumbar terlibat dalam menyalurkan bantuan dari Israel itu telah mencoreng nama baik HMI.
Ia menyatakan, bantuan warga Israel berkedok misi kemanusiaan tidak sepantasnya disalurkan ke Sumbar yang mayoritas warganya kaum muslim.
"Banyak alasan mengapa bantuan itu tidak sepantasnya diterima, antara lain karena militer Israel telah melakukan pembunuhan massal terhadap warga muslim Palestina dan negara zionis itu sebagai penjahat perang dan musuh umat Islam yang nyata," tegasnya.
Selain itu, tambahnya, hingga kini Pemerintah Indonesia tidak mengakui kedaulatan negara tersebut dan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan negara Yahudi itu.
"Dengan terlibat menyalurkan bantuan dari warga Israel, secara tidak langsung PB HMI telah mengakui kedaulatan negara zionis tersebut," tegasnya.
Pada bagian lain, kata Mirfan, bantuan yang telash disalurkan itu justru tidak diketahui pemerintah daerah dan Sarkorlak Penanggulangan Bencana Sumbar, sehingga dapat diduga bantuan tersebut "ilegal" dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Protes Umat Muslim
Selain kecamatan dari kader dan HMI Cabang Padang, bantuan warga Israel itu juga menuai kecamatan dari organisasi umat Islam yakni Majelis Ulama Indonesia (Sumbar) dan Forum Umat Islam (Formis) Sumbar.
Ketua Komisi Fatwa MUI Sumbar, Buya H Gusrizal Ghazar, menyatakan, alasan menerima bantuan Israel atas dasar kemanusiaan tidak dapat dibenarkan, karena militer negara itu masih terus melakukan aksi brutal membunuh warga muslim Palestina.
"Kita (MUI, red) tidak bisa membenarkan bantuan tersebut walaupun dengan alasan kemanusiaan karena kejahatan negara Yahudi itu terhadap kaum muslim Palestina tidak dapat dimaafkan," tegasnya.
Menurut dia, keterlibatan PB HMI dalam menyalurkan bantuan Israel itu dianggap telah membuka hubungan kerjasama muslim Indonesia dengan pihak Israel.
"Kita seharusnya punya sikap bersama terhadap Israel agar pemerintah negara itu memahami kalau kaum muslim Indonesia marah atas sikap brutal militer zionis tersebut di tanah Palestina," tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Jendral (Sekjen) Formis Sumbar, Ustadz Ibnu Aqil D Gani menilai, diterimanya bantuan dari warga Israel telah melukai hati umat muslim Indonesia.
"Bagaimana kita tahu kalau bantuan tersebut benar dari warga Isreal. Apa itu bukan dalih dari Isreal saja," tanyanya.
Ia menyatakan, kaum muslim Indonesia mampu memberikan bantuan kepada para korban gempa dan tanah longsor di Sumbar, lalu mengapa masih menerima bantuan dari negara Yahudi itu," tegasnya.
Tetap Kutuk Israel
Menanggapi kecaman dan protes keras tersebut, pihak Badko HMI Sumbar yang menyalurkan bantuan Israel yang masuk ke Indonesia melalui PB HMI, menyatakan, penyalurakan bantuan tersebut tidak akan merubah sikap HMI yang mengutuk zionis Israel atas tindakannya di tanah Palestina.
"Secara kemanusiaan, HMI mengutuk aksi Israel terhadap Palestina dan secara kemanusiaan pula terhadap korban gempa di Sumbar, kami menerima bantuan dari pelajar dan mahasiswa Israel yang berdomisili di Singapura dan Kanada," kata Ketua Umum Badko HMI Sumbar, Epaldi Bahar.
Ia menyatakan, bantuan yang disalurkan tersebut murni dari sumbangan para pelajar dan mahsiswa Israel di Singapura dan Kanada serta bukan dari negara atau pemerintah Israel secara langsung.
Ia menjelaskan, kronologis bantuan itu, saat PB HMI menggalang dana kemanusiaan dari dunia internasional untuk membantu korban gempa dan tanah longsor di Sumbar yang diumumkan melalui situs HMI.
Salah satu pihak yang merespon hal itu adalah pelajar dan mahasiswa asal Israel yang berada di Singapura dan Kanada. Atas respon ini, PB HMI terlebih dahulu melakukan kajian mendalam mengingat persoalan Israel dan Palestina belum usai, tambahnya.
Atas pertimbangan matang dan didasari rasa kemanusiaan PB HMI menerima bantuan tersebut dan menyalurkannya ke Pariaman melalui Badko HMI Sumbar, bukan dilakukan langsung oleh pelajar dan masiswa dari Israel, katanya.
Ia menyebutkan, PB HMI yang mengurus kedatangan bantuan itu mulai dari bandara hingga pemeriksaan di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) hingga dinyatakan layak pakai.
Bantuan dalam bentuk obat-obatan selanjutnya disalurkan ke RSUD Pariaman yang kekurangan obat-obatan, tambahnya.
Epaldi menyatakan, pihaknya tidak ada menekan kontrak apapun dan komitmen apapun dengan Israel terkait penyaluran bantuan tersebut serta semuanya hanya atas dasar kemanusiaan.
Ia menegaskan, penyaluran bantuan itu tidak merubah sikap HMI yang secara nasional tetap mengutuk keras aksi-aksi militer Israel terhadap kaum muslim Palestina.
Terkait pro-kontra yang terjadi -- mayoritas menentang bantuan Israel itu -- ia mengharapkan segera diakhiri karena jika dibiarkan membesar justru dikhawatirkan bisa memecahbelah persatuan umat muslim sendiri.(/wan)
