berita2.com (Jakarta): Perjuangan masyarakat yang berada di lingkar tambang seperti di Freeport (Papua) dan Newmont Nusa Tenggara (Sumbawa), yang menginginkan agar kontrak karya diregenegosiasi guna lebih menguntungkan mereka, sepertinya akan segera mendapat titik terang setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai menyinggung masalah tersebut
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan menteri terkait untuk segera melakukan pembicaraan dengan perusahaan asing yang kontrak karyanya akan direnegosiasi.
Dalam pidato kebijakan usai pelantikan kabinet hasil perombakan di Istana Negara di Jakarta, Rabu, Presiden menyampaikan ia telah mendapatkan laporan bahwa beberapa perusahan asing bersedia untuk berbicara mengenai renegosiasi kontrak.
"Saya mendapatkan laporan, sejauh ini perusahaan asing bersedia bicara baik-baik. Oleh karena itu para menteri terkait segera tindaklanjuti pembicaraan baik-baik tertama menyangkut perpanjangan untuk mendatangkan benefit jauh lebih tinggi untuk bangsa Indonesia," tutur Presiden.
Pada prinsipnya, lanjut Kepala negara, pemerintah tetap menghormati kontrak kerjasama dengan perusahaan asing.
Namun, kontrak yang dibuat sejak puluhan tahun lalu dan terasa tidak adil untuk bangsa Indonesia tetap harus dibicarakan untuk direnegosiasi.
"Saya berpendapat jika kontrak itu tidak adil dan keterlaluan, kita mesti bicara baik-baik. Maka tidak harus serta merta membatalkan," ujar Presiden.
Rencana renegosiasi kontrak karya pertambangan, minyak dan gas bumi, menjadi salah satu fokus pemerintah selama tiga tahun mendatang yang menjadi tugas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang kini dipimpin oleh Jero Wacik.
