berita2.com (Jakarta): Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya memilih menjadi anak manis pemerintah. Partai itu dengan tegas menyatakan tidak ingin berseberangan dengan Presiden SBY. Juga tidak pernah berniat keluar dari koalasi, dan tetap pada pendirian awal, mendukung SBY sampai masa jabatannya berakhir.
"Orang lain bisa saja menyalahpahami PKS, tapi kami yakin SBY tidak akan demikian. Karena itu kami aman saja melangkah," kata Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dalam rilisnya Rabu 23 Februari2011.
Menjawab pertanyaan apakah akan keluar dari koalisi, Luthfi menyatakan, PKS tidak pernah berniat keluar dari koalisi. "Komitmen PKS adalah koalisi permanen dengan SBY sampai masa jabatannya berakhir. Dan itu sudah berulangkali kami sampaikan," tandas Luthfi seperti dilansir inilah.com.
Lebih lanjut Luthfi menegaskan, tujuan PKS mendukung hak angket mafia pajak adalah untuk menyelesaikan masalah perpajakan di tanah air. Hal ini penting karena pajak merupakan komponen paling besar yang digunakan untuk pembangunan, yang efeknya dapat mensejahterakan rakyat.
"Semula kami berharap jika hak angket gol dapat menyelesaikan sejumlah persoalan pajak yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak," tukasnya.
Namun karena hak angket tidak disetujui, maka tinggal memperkuat Panja Perpajakan yang kini tengah berjalan. "Kita berharap panja perpajakan yang sedang berjalan bisa diperkuat sehingga bisa menghasilkan keputusan yang bisa menjadi solusi bagi masalah perpajakan," imbuhnya lagi.
Seperti diketahui, berdasarkan hasil voting sidang paripurna, hak angket pajak dinyatakan ditolak. Sebanyak 266 anggota menyatakan menolak hak angket pajak. Sedangkan yang mendukung hanya 264 anggota.
Sebanyak 106 anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) dan 84 anggota FPDIP, 56 anggota FPKS, 16 anggota F-Hanura dan 2 anggota FKB memutuskan mendukung hak angket.
Sementara 145 anggota FPD, 43 anggota FPAN, 26 anggota FPPP, 26 anggota FKB dan 26 anggota F-Gerindra menyatakan menolak hak angket pajak.
