Jakarta, (berita2.com): Anggota BPK yang berlatar belakang hukum juga bisa menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika memang lembaga itu mempunyai prioritas membantu pengungkapan kasus korupsi di sejumlah lembaga pemerintahan.
"Siapa yang terpilih menjadi BPK akan sangat tergantung pada prioritas tugas yang diemban lembaga itu karena tujuh anggota BPK yang terpilih dianggap sudah lengkap mewakili unsur politik, penegakan hukum, dan ahli keuangan," kata Sunarsip Hadi Pranoto, pengamat ekonomi dari Indonesia Economic Intelligence di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan, tujuh anggota BPK yang lulus "fit and proper test" sudah saling melengkapi karena terdiri dari berbagai latar belakang sehingga siapa yang jadi ketua sangat tergantung prioritas yang dipilih.
"Jika prioritas membantu KPK memberantas korupsi maka bisa dipilih yang paham penegakan hukum kasus korupsi, dan jika banyak menghadapi kendala politik maka bisa dipilih dari kalangan politisi yang punya dasar keuangan," katanya.
Demikian juga, jika prioritasnya memperbaiki pengelolaan keuangan negara maka bisa dipilih yang berlatarbelakang akuntansi dan paham pengelolaan keuangan negara, katanya.
Namun, ia menyarankan agar kali ini BPK dipimpin seorang ahli akuntansi karena sepanjang sejarah BPK belum pernah ada seorang akuntan yang menduduki Ketua BPK.
"Satrio B Joedono dan Anwar Nasution itu seorang ahli ekonomi dan bukan akuntan," katanya.
Ia menilai, tugas BPK ke depan yang paling prioritas adalah bagaimana memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah agar lebih bagus dan tidak mendapat status "disclaimer".
Selain itu perlu, sinkronisasi pemeriksaan keuangan negara, misalnya sebagian BUMN sudah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sehingga tidak perlu BPK mengaudit laporan keuangannya tetapi bisa diserahkan pada akuntan publik.
"Tidak perlu terlalu teknis, tetapi cukup mereview laporan akuntan publik itu," katanya.
Hal senada dikatakan pengamat politik, Andrinof Chaniago bahwa Ketua BPK hendaknya mempunyai pengalaman dalam pengelolaan keuangan negara dan memahami akuntansi.
"Masih banyak kerjaan yang harus dibenahi BPK seperti metode audit dan cakupan audit," katanya.
Menurut dia, saat ini audit BPK hanya mengambil sample dari sejumlah laporan keuangan sehingga bagaimana sample itu lebih dipercaya mewakili keadaan yang sebenarnya.
"Hasil pemeriksaan juga hendaknya punya efek terhadap perbaikan tata kelola keuangan pemerintah," katanya.
(*SS)
