Jakarta, (berita2.com): Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saefuddin menghargai sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menerapkan tes kesehatan, uji kepatutan dan kelayakan, serta penandatanganan kontrak politik dan komitmen integritas terhadap calon menterinya mendatang.
"Proses seleksi yang dilakukan Presiden sangat positif untuk mengetahui secara pasti, kondisi kesehatan, kelayakan, serta komitmennya untuk menegakkan pemerintahan yang bersih dan transparan," kata Lukman Hakim di Gedung DPR Senayan Jakarta, Jumat.
Dijelaskannya, menteri kabinet mendatang memerlukan figur yang sehat untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan dengan intensitas yang tinggi.
Menteri kabinet mendatang juga memerlukan kompetensi, integritas, dan komitmen yang kuat untuk menjalankan menjalankan pemerintahan dengan baik.
Lukman Hakim sendiri yang disebut-sebut sebagai salah satu calon menteri dari PPP mengatakan, tidak bersedia menjadi menteri, meskipun dihubungi Presiden Yudhoyono.
"Saya sudah bicara di internal PPP dan sepakat tidak akan masuk ke kabinet. Saya akan berada di legislatif saja," kata Wakil Ketua MPR itu.
Menurut dia, menjadi menteri di kabinet atau wakil ketua MPR sama terhormatnya.
Ketua Fraksi PPP DPR periode 2004-2009 ini di sebelumnya ditetapkan partainya sebagai calon wakil ketua MPR.
Ia kemudian dilantik menjadi wakil ketua MPR periode 2009-2014 dalam paket pimpinan MPR pada 3 Oktober lalu.
"Saya telah memutuskan tetap sebagai wakil ketua MPR dan tidak ke kabinet. Saya telah bersumpah untuk menerima amanah sebagai wakil ketua MPR untuk lima tahun ke depan," ujar Lukman.
Menurutnya, tidak etis jika ia telah bersumpah untuk melaksanakan amanah sebagai wakil ketua MPR selama lima tahun ke depan, kemudian meninggalkannya hanya dalam waktu tidak sampai satu bulan, karena ditawar jabatan menteri.
"Saya sudah merasa mapan menjadi wakil ketua MPR. Bagi saya amanah sebagai pimpinan MPR sama mulianya dan terhormatnya dengan menteri," cetusnya.
Dengan mundurnya Lukman Hakim sebagai calon menteri dari PPP maka membuka peluang bagi kader PPP lainnya, termasuk ketua umum PPP Suryadharma Ali, yang pada pemerintahan 2004-2009 menduduki jabatan Menteri Negara Koperasi dan UKM. (*SS)
