"Yang terjadi sekarang adalah adu kuat antara PDIP dan SBY," katanya di Jakarta, Kamis. Menurut Burhanuddin yang juga peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI), pernyataan tersebut sebenarnya taktik PDIP untuk meningkatkan "bargaining position" (posisi tawar) agar SBY menambah kursi menteri untuk PDIP.
"Atau kalau secara kuantitas tidak bertambah, SBY memberikan dua pos kementerian yang strategis," katanya. Ia juga menilai, jika SBY tidak mengakomodasi keinginan PDIP tersebut, maka PDIP akan memutuskan untuk mengambil langkah oposisi.
Karena itu, lanjutnya, rapat pleno DPP yang dilakukan sebelumnya akan memastikan oposisi atau koalisi dalam lima hari ke depan, setelah SBY memastikan berapa jatah menteri untuk PDIP.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sangat menyayangkan jika ada sebagian elit partainya yang ingin masuk dalam kabinet pemerintahan yang akan datang.
Oleh karena itu, Megawati meminta ke-94 anggota DPR RI dari PDI Perjuangan di Senayan untuk mandiri.
Senada dengan Megawati, maka Wakil Sekjen DPP PDIP Agnita Singedekane berpendapat keinginan sebagian kecil elit partai sangat bertolak belakang dengan suara arus bawah.
"Kami di bawah sangat solid (kompak, red) karena semangat partai memang dimiliki kader militan. Kalau mau konsekuen seharusnya yang ingin bergabung dalam kabinet hendaknya keluar dari PDIP karena amanat Rakernas PDIP lalu sudah memutuskan untuk memilih jalan oposisi," katanya. (*/wan)
PDIP Ingin Dapat Jatah Menteri Lebih Banyak?
Jakarta, (berita2.com): Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai, pernyataan yang dikemukakan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Agnita Singedekane, menunjukkan bahwa PDIP menginginkan jatah menteri lebih banyak.
