Kupang, (berita2.com): Pengamat politik dari Universitas Muhamadyah Kupang (UMK), Drs. Ahmad Atang, MSi berpendapat, Partai Golkar di bawa kepemimpinan Aburizal Bakrie (Ical) cenderung membangun kompromi dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketimbang menjadi oposan.
Perilaku politik Golkar yang demikian akan melumpuhkan demokrasi, karena Partai Golkar menjadi legitimasi kekuasaan, bukan melakukan kontrol, kata Ahmad Atang yang juga pembantu Rektor I UMK itu di Kupang, Senin, terkait terpilihnya Ical sebagai Ketua Umum Golkar dan nasib demokrasi di Indonesia ke depan.
"Aburizal Bakrie adalah figur yang cenderung akomodatif secara politik sehingga sikap Golkar terhadap pemerintahan lebih kompromistif ketimbang mengontrol jalannya pemerintahan ," kata kandidat doktor pada Universitas Muhamadyah Malang (UMM) ini.
Hal yang hampir senada disampaikan pengamat politik dari FISIP Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Drs. Michael Tomy Susu, MSi, Menurutnya, model kepemimpinan Aburizal Bakrie tidak berbeda jauh dengan Jusuf Kalla yang adalah konglomerat.
Karena itu, banyak kebijakan internal Golkar akan diorientasikan pada penataan posisi tawar dengan kekuasaan, agar eksistensi kader kelas menengah Golkar tetap langgeng serta tetap mendapatkan manfaat maksimal dari sumber daya keuangan negara.
Selain itu, katanya, kader Golkar juga akan mendapat manfaat lain yakni jabatan politik yang relevan seperti menteri atau direktur jenderal serta posisi di BUMN dengan tujuan bisa mendapatkan sumber daya keuangan.
Mengenai masa depan demokrasi Indonesia, dia mengatakan, demokrasi dalam kerangka masyarakat punya akses dengan kekuasaan dan kedaulatan, tetap pada rakyat dengan sistem politik dan pemerintahan yang pragmatis seperti sekarang.
Artinya, kata dia, masyarakat memang mempunyai kedaulatan tetapi kekuasaan atas akses sumber daya yang berdampak pada kesejahteraan tidak akan terwujud.
"Dengan demikian, saya berpendapat bahwa masa depan demokrasi di Indonesia akan semakin runyam. Kemiskinan, sumber daya manusia (SDM) rendah, kesehatan buruk, pelayanan publik sulit diwujudkan," katanya.
Tetapi, kata dia, bangsa ini tidak hanya bergantung pada Golkar. Masih banyak pelaku demokrasi lain, partai lain, perguruan tinggi, LSM, yang ikut menentukan format dan substansi demokrasi yang diharapkan bersama.
Secara terpisah, pengamat politik Drs. Urbanus Hurek menilai, partai Golkar kemungkinan kecil menjadi partai oposisi.
"Saya berpendapat bahwa kontrol tidak terwujud pada periode pemerintahan SBY-Boediono oleh partai Golkar karena Aburizal Bakrie dan beberapa pengurus DPP Partai Golkar tetap dalam kebinet SBY," katanya. (T(*SS)


















