Surabaya, (berita2.com) : Pengamat Politik dari Unair Haryadi, menyatakan bahwa memasuki tahun 2010, sistem pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan diuji dengan adanya persoalan dalam kubu koalisi, yang bisa membuat sistem pemerintahan mengalami titik yang krusial.
Dosen Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini menuturkan, Kamis, meskipun Susilo Bambang Yudhoyono mendapatkan dukungan telak, tapi upaya untuk menggalang koalisi dalam pemerintahan menimbulkan persoalan yang tidak sederhana.
"Dalam tubuh koalisi masih ada kepentingan-kepentingan politik yang tajam di antara kekuatan-kekuatan pendukung koalisi, di mana antara satu kekuatan koalisi dengan yang lain saling menjegal dan mencoba mencari kesempatan SBY sebagai pusat kekuasaan," katanya menjelaskan.
Ia menambahkan, jika sebelumnya kelompok elite politik dan kelas menengah yang sejak pilpres lalu orientasi politiknya berseberangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono, saat ini mereka justru mengincar jabatan-jabatan politik dan akan berusaha memanfaatkan momentum perpecahan elite yang ada.
"Para kelompok kelas menengah dan elite politik tersebut, mayoritas menguasai akses dan diskursus media, yang akan memudahkannya untuk mencapai kepentingan," paparnya.
Sementara untuk pemegang jabatan politik yang tidak berasal dari partai politik, justru akan rentan untuk digoyang.
"Jaminan personalnya hanya ada pada presiden," ucapnya menegaskan.
Oleh karena itu, ia menambahkan, supaya sistem pemerintahan tidak terpecah, presiden dalam hal ini Susilo Bambang Yudhoyono harus bertindak tegas dengan melakukan konsolidasi kabinet dengan dua cara, yaitu segera melakukan tindakan untuk mempertemukan dan mejembatani konflik dan melakukan langkah eksklusif atau segera membuang mafia pemerintahan yang menjadi duri.
Selain itu, proses rekruitmen lini bawah kabinet sesuai dengan proporsi fungsi kompetensi dan integritas menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono jilid dua.(*un)
