Ambon, (berita2.com) : Sejumlah pejabat di Maluku maupun undangan dari luar daerah ditolak untuk mengikuti rangkaian acara yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Ambon, Rabu, (25/11) karena pengamanan yang ekstra ketat.
Salah seorang pejabat yang mengaku mewakili Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) ditolak saat hendak menghadiri perayaan Hari Perdamaian Dunia oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di depan Pos Polisi Kota Ambon.
"Saya ini mewakili Gubernur Sulut Sinyo Sarundajang, kok dihambat menghadiri perayaan Hari Perdamaian Dunia, padahal sudah menunjukkan undangan resmi," ujarnya.
Kekecewaan juga terlihat saat Wagub Maluku Said Assagaff, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Soedibyo, Rektor Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Bert Tetelepta dan Wali Kota Ambon Jopi Papilaja, masing-masing bersama istri, tidak diijinkan menghadiri jamuan makan siang bersama Presiden Yudhoyono di pendopo Gubernur Maluku di Kawasan Manggadua.
Akibatnya, mereka memilih meninggalkan pendopo Gubernur Maluku karena tidak diperkenankan masuk ke ruangan makan oleh Paspampres, padahal mendapat undangan resmi.
Sayangnya, keempat pejabat tersebut enggan berkomentar saat ditemui di Kantor Gubernur Maluku yang bersiap ke Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Kawasan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, untuk menghadiri peresmian proyek Dinas PU dan Perhubungan Maluku, penyerahan dana bergulir dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) oleh Presiden Yudhoyono.
Pengamanan ekstra ketat ini juga mengakibatkan sejumlah wartawan yang telah mengantongi kartu pengenal berlambang burung garuda berstempel Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia kecewa karena dihambat memasuki lokasi acara perayaan Hari Perdamaian Dunia maupun peresmian proyek.
"Saya dicegah, selanjutnya digiring ke Pos Polisi Kota Ambon untuk mengecek tanda pengenal," ujar seorang pemimpin redaksi salah satu Mingguan lokal.
Ketatnya pengamanan mengakibatkan masyarakat juga kecewa karena tidak bisa menyaksikan secara langsung perayaan Hari Perdamaian Dunia dengan puncaknya Presiden Yudhoyono menabuh Gong Perdamaian Dunia yang dibuat seniman asal Jepara, Jawa Tengah.
"Keterlaluan, pengamanan ekstra ketat yang terlihat mengindikasikan bahwa Maluku, terutama kota Ambon belum damai," ujar sejumlah warga.
Mereka mengungkapkan kekecewaan karena pengamanan ketat itu dikhawatirkan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Maluku masih memiliki imbas konflik sosial sejak 19 Januari 1999.
"Kami sudah hidup berdampingan secara damai dan bertekad tidak mudah terprovokasi lagi karena konflik hanya meninggalkan penderitaan berkepanjangan sehingga kegiatan bertaraf internasional ini jangan dilakukan pengamanan ekstra ketat sehingga masyarakat hingga pejabat dihambat menyaksikan kegiatan tersebut," ujar Aminah, warga Ambon.
Pengamanan ketat terlihat dengan setiap lorong di Kota Ambon dijaga aparat keamanan, baik polisi, TNI AD dan Marinir bersenjata lengkap didukung personil polisi lalu lintas yang mengatur aktivitas kenderaan terbatas jumlahnya, terutama angkutan kota.
Pengamanan ketat juga terlihat di Kawasan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon yang merupakan rumah tempat tinggal pimpinan eksekutif Front Kedaulatan Maluku (FKM), Alexander Manuputty, kini buron pada 2004 di Amerika Serikat, karena memperjuangkan kembalinya kedaulatan gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS).
Masyarakat kurang puas dengan pengamanan ekstra ketat karena mendambakan bisa menyaksikan Presiden Yudhoyono menabuh Gong Perdamaian Dunia yang pertama kalinya berasal dari Desa Plajanmlonggo, Jepara, Jawa Tengah.
Apalagi, siswa TK hingga SMK, bahkan mahasiswa di sejumlah fakultas di Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon dan perguruan tinggi swasta lainnya diliburkan.
Uskup Diosis Amboina, Mgr PC Mandagie mengimbau Gong Perdamaian Dunia yang ditabuh Presiden Yudhoyono hendaknya merupakan pekik perdamaian terhadap Maluku karena selama ini identik dengan separatis.
"Saya menghargai kepercayaan bagi Ambon sebagai tuan rumah perayaan Hari Perdamaian Dunia sekaligus gongnya ditabuh Presiden Yudhoyono, tapi hendaknya sering dengan kegiatan tersebut stigmatisasi Maluku dituding separatis itu harus dihapus," ujarnya.(*un)
Penjagaan Ekstraketat, Pejabat Ditolak di Acara Presiden
