berita2.com (Solo, Jawa Tengah): Belum diserahkannya draft RUU Desa ke DPR RI seperti yang dijanjikan Pemerintah kepada Parade Nusantara hingga saat ini, mengundang reaksi keras Ketua Presedium Nasional Sudir Santoso,SH/M/Hum.

Menanggapi hal itu, Parade Nusantara menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas)  di Solo kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi Parade Nusantara se provinsi Jabar di Bandung. Inti pembahasan dalam kedua kegiatan tersebut adalah menindak lanjuti gerakan Parade Nusantara dalam memperjuangkan RUU Desa agar segera disahkan menjadi Undang-undang.

Salah satunya adalah melakukan aksi damai di kantor Kementerian Dalam Negeri dan Sekretariat Negara mulai Selasa (27/12/2011) besok lusa. Rencananya, aksi damai tersebut melibatkan 200 kades dari 4 wilayah di pulau Jawa yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten.

Mereka akan mendesak Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi agar secepatnya menyerahkan RUU tentang Desa kepada DPR sebelum Rapat Paripurna Persidangan awal tahun 2012 mendatang.. Pelaksanaan aksi tersebut, nantinya dilakukan secara estafet dan kontinyu hingga RUU Desa diserahkan kepada Wakil Rakyat sebelum tanggal 15 Januari tahun depan.

Ditemui di Hotel Grand Setiakawan Solo, Sudir Santoso mengungkapkan perjuangan Parade Nusantara tetap konsisten. Pembuatan undang-undang dalam tata aturan perundang-undangan melalui mekanisme dan tahapan, salah satunya adalah Surpres/Ampres.

Dirinya telah melakukan langkah-langkah politik yakni menggalang klaukus dengan semua fraksi di DPR RI, terutama FDIP dan Golkar. Selanjutnya Sudir mengatakan di negara demokrasi, Presiden bukanlah segala-galanya.

“Jika presiden bisa mengganjal Parade Nusantara, maka sebaliknya kami juga bisa mengganjal kepentingan negara dalam konteks Presiden secara indvividual” tegas Sudir.

RUU Desa merupakan revisi dari Undang-undang nomer 32 tahun 2004. Sebenarnya revisi UU tersebut dipecah menjadi 3 RUU yakni RUU Pemilihan Kepala Daerah, RUU Pemerintahan Daerah dan RUU Desa. Pengusulan ketiga RUU itu seharus terangkum dalam satu paket Ampres/Surpres, namun hanya 2 yang diserahkan ke DPR. Sedangkan RUU Desa masih dijegal oleh Pemerintah.

Dalam Rakernas di Solo, menghasilkan 3 keputusan disepakati bersama oleh seluruh delegasi yakni pertama, menggelar aksi damai di kantor Kementerian Dalam Negeri dan Sekretariat Negara, yang kedua memblokir pelaksanaan program e-KTP dan terakhir menghentikan pemungutan PBB.

Tiga keputusan tersebut akan dilaksanakan bersamaan mulai hari Selasa (27/12/2012) hingga batas waktu yang tidak ditentukan atau hingga Pemerintah memenuhi janjinya untuk menyerahkan draft RUU Desa kepada DPR sebelum rapat paripurna sidang perdana pada pertengahan Januari 2012.

Meski RUU Desa belum diterima DPR, namun sudah dimasukkan dalam daftar Prolegnas yang akan dibahas pada rapat paripurna sidang perdana tahun depan. DPR sendiri masih memberikan toleransi kepada Pemerintah untuk menyerahkan RUU Desa sampai persidangan perdana nanti. Jika hingga batas waktu yang ditentukan, belum juga dilaksanakan maka DPR akan mengambil alih hak inisiatif Pemerintah menjadi hak inisiatif DPR. Seperti yang disampaikan anggota Komisi II DPR RI Budiman Sujatmiko.

Pernyataan senada juga disampaikan Sudir, deadline yang ditentukan Parade Nusantara adalah tanggal 15 Januari 2012, batas waktu Pemerintah menyerahkan RUU Desa kepada DPR. Pasalnya, pada 16 Januari 2012 dimulainya rapat paripurna sidang perdana DPR RI awal tahun 2012.(gusti)

berita2.com (Malang, Jawa Timur): Warga Nahdlatul Ulama (NU) se-Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tembakau yang dianggap mengebiri hak hidup dan hak bekerja petani tembakau.

"RPP tembakau akan mematikan kami, dengan mencabut hak bekerja dan hidup bagi petani tembakau," ujar Yayuk Istianah Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Jawa Timur disela pernyataan sikap digelar di DPRD Kabupaten Malang, Jalan Panji, Kepanjen, Sabtu (3/12/2011).

Yayuk menambahkan, untuk menghindari dampak sosial ekonomi yang makin meluas petani tembakau yang tergabung dalam LPPNU menyatakan sejumlah sikapnya, yakni menuntut secara khusus kepada Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk membatalkan RPP tembakau yang dinilai mematikan petani tembakau, serta untuk mengevaluasi Kementerian Kesehatan yang telah mencabut ketentraman petani tembakau, dan memberikan sikap kepada Kementrian Pertanian yang telah gagal melindungi dan mengembangkan petani tembakau.

"Menteri Pertanian juga gagal melindungi petani tembakau. Pernyataan sikap ini akan kita kirimkan langsung kepada presiden," ucap wanita berjilbab ini.

Yayuk menegaskan bahwa pemerintah harus banyak melakukan pertimbangan dalam RPP tembakau mengacu pada Undang-Undang Kesehatan, bahwa tembakau menjadi salah satu indikator merusak kesehatan, di sisi lain tembakau juga menjadi harapan hidup petani. "Tembakau juga bisa menjadi obat, bukan hanya merusak kesehatan. Ini yang harus diperhatikan pemerintah," tutur Yayuk.

Petani tembakau ini mengancam akan melakukan aksi lebih besar lagi, jika pemerintah tak segera memberikan respon positif. "Kami akan menggelar aksi lebih besar, jika tidak ada tanggapan dari pemerintah," tantang Yayuk.(Heri)

berita2.com (Situbondo, Jawa Timur): Pasukan Gultor Raider 514 Kostrad menggelar melakukan serangan terhadap para teroris  yang menyekap puluhan sandera di 8 gedung pemerintah dan kantor BUMN.

Serangan terhadap musuh dilakukan melalui udara merupakan andalan prajurit untuk melepas sandera di setiap gedung. Prajurit TNI Raider 514 Kosrad saat melakukan penyerangan terhadap musuh, dimulai dengan menerjunkan pasukan penaggulangan teroris Gultor,  untuk membebaskan para sandera pejabat di kantor pemkab Situbondo.

Tembakan terhadap musuh pun dilepas dan pasukan Raider bergerak cepat melepas sandera dari kawanan teroris. Selanjutnya pasukan gultor raider bergerak ke gedung DPRD yang juga ada penyanderaan anggota dewan. Serangan melalui udara dengan pasukan khusus menjadi andalan prajurit Raider 514 Kostrad.. Sesaat setelah diterjunkan dari helicopter, pasukan langsung melepas tembakan dan menyerang ke dalam gedung Dewan.

Para sandera pun berhasil diselematkan dan para teroris juga dilumpuhkan. Selain melepas sandera di dua kantor pemerintah, prajurit juga harus membebaskan sandera lainnya yang disekap di 6 kantor BUMN, salah satunya di kantor Telkom yang berada di kawasan kota. Prajurit Gultor kembali diturunkan dari udara di tengah kesibukan jalan raya. Kondisi ini membuat warga panic, karena disangka penyerangan sungguhan. Padahal aksi serangan teroris ini merupakan simulasi penyerangan teroris yang dilakukan pasukan Gultor Raider 514 Kosrad.

“Saya sempat panic, mas ! badan saya gemetar melihat ada pasukan turun dari helicopter, saya kira telah terjadi seranagn teroris di sini ( Situbondo-red), ndak taunya hanya simulasi” ujar Suradji, seorang PNS yang berada di lokasi.

Menurut Komandan Yinif 514 Kostrad Letkol.Inf. Ade Rizal Muharram ketika ditemui disela-sela kegiatan menerangkan bahwa simulasi serangan teroris oleh prajurit Raider 514 Kostrad tersebut merupakan rangkaian latihan selama 8 hari di wilayah latihan tempur di Situbondo. Ratusan prajurit diturunkan dalam simulasi teroris tersebut, mereka terus dilatih ketrampilan  untuk menghadapi aksi teror yang sewaktu-waktu mengancam keamanan dalam negeri.(wir)

berita2.com (Jakarta): Posisi susunan kabinet terbaru yang diumumkan Presiden. Mereka merupakan lima wajah baru, lima posisi menteri digeser, lima dicopot dan dua mundur dan karena sakit. Berikut daftarnya:


Menteri-Menteri Baru
1. Amir Sjamsudin menjadi Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia
2. Syarif Cicip Sutardjo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan
3. Djan Faridz menjadi Menteri Perumahan Rakyat (Menteri)
4. Baltasari Kambuaya menjadi Menteri Lingkungan Hidup
5. Dahlan Iskan menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
6. Letnan Jenderal Marciano Norman menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Menteri Yang Digeser :
1. E.E. Mangindaan dari Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi Menteri Perhubungan
2. Mari Pangestu dari Menteri Perdagangan menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
3. Gita Wirjawan dari Kepala Badan Penanaman Modal menjadi Menteri Perdagangan
4. Gusti Muhammad Hatta dari Menteri Lingkungan Hidup menjadi Menteri Riset dan Teknologi (Menristek).
5. Jero Wacik dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM).

Menteri yang dicopot :
1. Darwin Saleh dicopot dari Menteri (ESDM) dari Partai Demokrat (PD).
2. Suharna Suryapranata dicopot dari Menristek dari PKS
3. Freddy Numberi dicopot dari Menteri Perhubungan dari PD
4. Patrialis Akbar dicopot dari Menteri Hukum dan HAM dari PAN
5. Soetanto dicopot dari Kepala BIN (Mantan Kapolri).

Menteri diganti karena sakit dan mengundurkan diri :

1. Mustafa Abubakar diganti karena sakit (profesional)
2. Suharso Monoarfa mengundurkan diri dari Menpera dari PPP.