Bogor, (berita2.com) : Badan PBB untuk anak-anak (UNICEF) memberikan bantuan sebesar 48 juta dolar AS atau sebesar Rp446,4 miliar (1 dolar AS = Rp9.300) untuk memperbaiki kondisi anak-anak di empat provinsi di Indonesia selama 2010.
"UNICEF dan Pemerintah Indonesia, Selasa (12/1), telah menandatangani perjanjian program kerja sama guna memperbaiki kondisi anak-anak Indonesia," kata "Communication Specialist" UNICEF Lely Djuhari di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/1).
Program 2010 itu merupakan tahun terakhir kerja sama antara UNICEF dengan Pemerintah Indonesia. Program tersebut merupakan realisasi dari kerja sama strategis UNICEF dengan Indonesia 2006-2010.
Pelaksanaan program diprioritaskan di empat provinsi yang telah diidentifikasi oleh Pemerintah Indonesia dan PBB sebagai daerah yang memerlukan dukungan demi mempercepat proses pembangunan.
Empat provinsi tersebut yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat, katanya.
"Kehidupan jutaan anak-anak dapat disentuh dengan perubahan kebijakan di tingkat nasional dan subnasional. UNICEF dan Pemerintah Indonesia melihat peluang proses desentralisasi dalam mendorong perbaikan kehidupanan anak di 14 provinsi," kata Lely Djuhari.
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Bappenas Nina Sardjunani menambahkan bahwa program kerja sama ini akan mendukung upaya pemerintah dalam memenuhi tujuan pembangunan nasional (RPJMN) serta menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan Pembangunan Milenium pada 2015.
"Saat ini Indonesia melalui kebijakan dan alokasi anggaran menempatkan kelangsungan hidup dan pemenuhan hak-hak anak-anak dan ibu sebagai fokus prioritas pembangun nasional," katanya.
Ia mengatakan, Indonesia telah melakukan langkah-langkah yang signifikan untuk anak-anak Indonesia, tercermin dengan angka partisipasi di sekolah dasar yang tinggi dan mengurangi kesenjangan gender, penurunan angka kematian anak balita, dan pengurangan angka kematian yang berhubungan dengan gizi buruk dan penyakit.
Tantangannya, kata dia, adalah laju penurunan angka kematian balita yang melambat selama lima tahun terakhir. Walaupun terdapat persentase anak-anak yang menikmati pendidikan yang cukup tinggi, namun ada tingkat putus sekolah masih signifikan di sekolah menengah pertama dan disparitas cukup lebar dalam sumber daya yang tersedia di daerah.
Perwakilan UNICEF di Indonesia Angela Kearney mencatat bahwa di tempat-tempat yang disparitasnya tinggi, UNICEF akan bekerja dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk menggalang sumber daya dan investasi yang memadai untuk meningkatkan kehidupan anak-anak di sana.
Hal tersebut, katanya, dilakukan dengan membuat kebijakan yang lebih baik dan memperkuat sistem dan layanan sosial, termasuk untuk menangani anak-anak kebutuhankhusus dan meningkatkan kesiapsiagaan di saat kondisi darurat.
"Sangat penting bahwa kami bekerja sama demi mencapai tujuan Program Pembangunan Milenium untuk anak-anak dan perempuan dengan adil," katanya.
"Kami sangat bangga bahwa kita telah melaksanakan program kerja sama resmi dengan pemerintah sejak tahun 1950 untuk memastikan agar setiap anak dapat terpenuhi hak-haknya dan mendapatkan awal kehidupan yang terbaik, pendidikan dan perlindungan yang berkualitas," tambahnya.
Kerja sama di tahun 2010, kata dia, dirancang melalui konsultasi yang intensif dengan pemerintah pusat dan daerah. Fokusnya adalah kelangsungan hidup perkembangan dan perlindungan ibu dan anak, pendidikan dan pengembangan remaja dan kebijakan sosial serta penguatan tangap darurat bencana dan kesiapsiagaan pandemik.(*un)
