berita2.com (Jakarta): Pencairan dana bantuan operasi sekolah (BOS) hingga Jumat ( 20/1/2012) sudah 100 persen, tercepat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terakhir Provinsi Papua.
"Kami berharap pencairan BOS 2012 dengan menggunakan mekanisme baru pada awal Februari sudah selesai semua. Alhamdulillah apresiasi pemda sangat antusias. Jadi semua terselesaikan pada batas waktu yang telah ditentukan,” kata Menko Kesra Agung Laksono, di Kemenko Kesra Jakarta Jumat (20/1) .
Menjawab pertanyaan mengenai sistem baru, Menko Kesra menjelaskan dengan menyalurkan dana BIOS melalui provinsi, bukan berarti tidak memperhatikan otonomi daerah. Dengan melalui provinsi mekanisme pengendaliannya lebih mudah dan ada tim yang melakukan kontrol.
“Buktinya dana tidak ke mana-mana, karena tiap-tiap penerima namanya sudah tertera di amplop. Sekali lagi ini sistem ini tetap menghormati otonomi daerah,” tuturnya.
Dia juga mengharapkan agar provinsi yang agak terlambat dalam mekanisme penyannya, meniru sistemn provinsi lain yang lebih cepat, misalnya Yogyakarta, Jambi, Sumatera Barat, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
“Tapi kalau Papua lambat itu semata-mata dikarenakan faktor geografis,” tambahnya.
Dalam hal ini Menko Kesra mengharapkan sekarang tinggal bagaimana semua pihak turut mengawasi pemanfaatan dana BOS tersebut. “Pemerintah benar-benar melarang untuk memungut di luar ketentuan BOS,” jelasnya.
Di tempat terpisah Plt Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendikbud Suyanto, kepada wartawan menuturkan sekarang tinggal bagaimana sekolah memanfaatkan dengan baik sesuai dengan semangat pemerintah pusat agar tidak ada pungutan. Hal itu selaras dengan Permendikbud No 60/2011.
Dengan naiknya BOS aga kebersihan sekolah diperhatikan. Di dalam juknis disebutkan ada sanitasi, karena Presiden SBY mencanangkan gerakan nasional bersih negeriku.
“Pasar, pelabuhan, rumah sakit, bersih. Sudah tentu juga sekolah. Jadi bos harus dimanfaatkan untuk kebersihan fisik dan sanitasi. Ajaran untuk cuci tangan pakai sabun bisa digencarkan. Dalam satu lorong paling tidak ada dua kran untuk cuci tangan pakai sabun. Sekarang mulai dibenahi,” tambahnya.
Peningkatan kompetensi guru juga diperhatikan sekolah-sekolah. “Kan di BOS juga ada biaya, misalnya guru mengadakan pertemuan, untuk membicarakan soal substansi, dan metode pembelajaran,” ujarnya.
Dia menambahkan ketika ada pendaftaran siswa baru, jangan ada pungutan daftar ulang, ulangan, koreksi, air, listrik, telepon, seragam untuk anak miskin, buku tulis , pensil, penghapus, transport, sepeda untuk anak miskin yang sekolahnya jauh dari sekolah.
Itu 100 persen untuk biaya minimal operasional. “Jadi pemda masih harus menambahi untuk biaya variabelnya. Karena prilaku daerah selalu menarik dari APBD untuk sektor lain,” tambahnya. (her)
