berita2.com (Malang): Tenaga Kerja Indonesia (TK) boleh berbahagia. Karena sebentar lagi bisa merasakan kredit dari pemerintah. Stelah sukses meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah kembali meluncurkan KUR untuk TKI. Program baru ini untuk membiayai para TKI dalam proses pemberangkatan.
"KUR TKI ini untuk membiayai sebelum para TKI berangkat, mulai pelatihan, pengurusan dokumen yang biasanya diambil dari gaji TKI sehingga para pahlawan devisa ini tidak menerima gaji selama 8-10 bulan selama bekerja tanpa mengetahui berapa jumlah utangnya," jelas Menko Perekonomian, Hatta Rajasa saat memberikan sambutan dalam peluncuran KUR untuk TKI, Rabu 15 Desember 2010.
Menurut Hatta, dalam pelaksanaanya, KUR TKI ini nantinya tidak hanya melibatkan perbankan dan TKI saja tapi juga agen yakni PJKTI. "Termasuk juga perusahaan serta pihak penjamin," imbuhnya.
Acara yang peluncuran yang diresmikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini, dilangsungkan penyerahan simbolis pemberian KUR TKI oleh pihak bank kepada perwakilan 3 orang TKI yang akan segera berangkat.
Presiden SBY juga menyempatkan melakukan teleconference dengan Walikota Malang Peni Soeparto dan para TKI yang berada di Malang.
Dengan adanya KUR untuk TKI ini diharapkan para TKI lebih merasa diperhatikan. Tidak hanya diperhatikan waktu mendapatkan kasus di negeri orang. (Heri)
Naker
Kredit untuk TKI
Terungkap, Malaysia Memang Meyudutkan Indonesia
berita2.com (Jakarta): Mantan Wakil Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan kekecewaannya pada kalangan media di Malaysia. Menurutnya media Malaysia tidak berimbang dalam pemberitaan mengenai Indonesia.
"Di Malaysia tidak ada liputan yang berimbang soal Indonesia," ujarnya usai didaulat menjadi pembicara dalam stadium general berjudul 'Reformasi Politik dan Demokrasi di Malaysia, Menuju Persahabatan Setara Indonesia-Malaysia' di Hotel Four Seasons, Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (26/9/2010).
Soal korupsi misalnya, media di Malaysia tidak pernah memberitakan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memerangi korupsi di Indonesia. Sehingga seolah-olah semua orang Indonesia melakukan korupsi.
"Padahal Malaysia juga korupsi, tapi korupsinya lebih canggih karena pakai cara Inggris, kalau Indonesia masih pakai cara Belanda," terangnya.
Pemberitaan seputar tenaga kerja Indonesia (TKI) juga sangat menyudutkan para perantau asal Indonesia. Media hanya memberitakan hal-hal negatif yang dilakukan oleh TKI.
"Media Malaysia hanya memberitakan kasus-kasus yang dilakukan oleh TKI, padahal kejahatan yang dilakukan TKI sangat sedikit. Lebih banyak dilakukan oleh masyarakat, bukan oleh pekerja asing," terang pimpinan Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang merupakan partai oposisi di negeri jiran itu.
Indonesia Hentikan Kirim TKI ke Malaysia
berita2.com (Jakarta): Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar menghentikan pengiriman TKI ke Malaysia. Selain itu Kemenakertrans juga akan terus menarik TKI bermasalah untuk kembali ke tanah air. Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Rabu (1/9/2010).
Muhaimin mengatakan, penghentian pengiriman TKI ke Malaysia itu disebabkan karena banyak masalah dalam pengiriman TKI. Muhaimin membantah jika penghentian ini memiliki keterkaitan dengan kian memanasnya hubungan Indonesia-Malaysia.
Diakui Muhaimin, dirinya juga kerap mengkampanyekan agar TKI jangan berangkat tanpa prosedur yang tepat. Para TKI ilegal juga terus dipulangkan. Muhaimin tak mau masalah TKI ikut memanaskan hubungan Indonesia-Malaysia.
TKW Indonesia Siksa Anak Artis Malaysia
Kuala Lumpur, (berita2.com) : Seorang artis wanita Malaysia Siti Shahrizah Saifuddin, 38 Thn, mengaku anaknya yang berusia 6 bulan telah disiksa oleh pembantu Indonesia yang telah kabur dari rumah majikannya.
Siti Shahrizah yang akrab dipanggil Eja memberikan laporan kepada polisi Mont Kiara, Kuala Lumpur, bahwa pembantunya asal Medan bernama Mona telah menyiksa anaknya, Nur Eishal, sehingga menyebabkan bibirnya berdarah dan luka pada tangan, ketika anaknya ditinggal bersama pembantunya, demikian media Malaysia, Sabtu.
Selain menyiksa anaknya, pembantu asal Medan Mona (sesuai dengan paspor) yang lebih senang dipanggil Susi, ternyata suka menggores perabotan rumah tangganya dan menghancurkan perabotan rumah tangga sebelum kabur meninggalkan rumah 18 Februari 2010.
Akibat kebiasaan menggores perabotan rumah tangga dan menghancurkan perabotan di antaranya piring, Eja mengaku kepada polisi telah menderita kerugian sekitar 50.000 ringgit (Rp137,5 juta).
Eja yang terkenal sebagai pemain film "Seputih Kasih Ramadahan" itu mengaku mengambil pembantunya dari seorang agen resmi dengan membayar 6.200 ringgit (Rp17 juta). Ia mengambil pembantu dari agensi yang resmi dan pembantunya adalah legal.
Kepada para wartawan, Eja mengaku tidak pernah marah dan menyiksa Susi, tapi menegur secara baik-baik memang dilakukan ketika melihat beberapa perabotannya terdapat goresan-goresan benda tajam dan perabotan elektronik banyak yang rusak.
Namun, ia mulai curiga saat pembantunya lebih senang dipanggil Susi dibandingkan nama yang tertera di paspornya, Mona. Dalam paspor usianya 29 tahun, tapi melihat wajah dan tingkah lakunya masih di bawah usia tersebut.
Menurut dia, Susi merupakan pembantu yang tidak boleh ditegur karena dia akan balas dengan melakukan kerusakan perabotan rumahnya mulai dari pintu kamar, tangga, lantai hinggalah perabotan rumah tangga, hingga barang elektronik.
Awalnya, majikan menduga pembantunya saat bekerja kasar sehingga banyak membuat goresan. Namun setelah pembantunya kabur ternyata banyak lagi perabotan yang dirusaknya.
Beberapa media cetak seperti Berita Harian dan Harian Metro telah menempatkan berita ini di halaman satu.(*un)
Puluhan Ribu Honorer Depag Tunggu Pengangkatan
Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Abdul Kadir Karding, di Semarang, Senin (15/2), mengatakan, ribuan tenaga honorer yang dibiayai anggaran pemerintah tersebut belum dapat dituntaskan pada pengangkatan tahun 2009 lalu.
Menurut dia, para honorer di Kementerian Agama ini merupakan bagian dari para tenaga honorer yang tidak dibiayai anggaran negara, yang hingga saat ini masih menunggu pengangkatan.
Ia menuturkan, di seluruh Indonesia setidaknya masih terdapat sekitar 104 ribu honorer nonanggaran pendapatan dan belanja negara maupun daerah yang belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil.
"Para tenaga honorer yang menunggu pengangkatan ini sebagain besar merupakan tenaga kependidikan," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Dewan Perwakilan Rakyat, lanjut dia, saat ini telah membentuk panitia kerja gabungan terdiri atas Komisi II, VIII, dan X.
Panitia kerja ini, kata dia, dibagi dalam tiga tim yang seusai dengan bidang kerjanya, seperti tim pertama berkaitan dengan penyelesaian tenaga honorer di bidang agama, kesehatan dan pertanian, tim kedua berhubungan dengan Kementerian Dalam negeri serta Pendayagunaan Aparatur Negara, dan tim ketiga berkaitan dengan Kementerian Pendidikan Nasional.
Ia mengatakan, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat mendorong agar dalam penyelesaian masalah tenaga honorer ini diatur dalam suatu peraturan pemerintah.
"Komisi VIII mendorong agar diterbitkan rancangan peraturan pemerintah baru tentang pengangkatan tenaga honorer ini," katanya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, mengenai pengangkatan tenaga honorer yang dibiayai anggaran negara ataupun yang tidak dibiayai, sebaiknya diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.
Meski demikian, kata dia, penyelesaian masalah tenaga honorer ini tetap mengacu pada dua pendekatan, yakni pengangkatan dan kesejahteraan.
"Bagi honorer yang tidak diangkat, setidaknya akan memperoleh kesejahteraan yang sesuai dengan upah minimum," katanya. (*RHJ)
Artikel Lain...
Halaman 1 dari 2
- «
- Mulai
- Sebelumnya
- 1
- 2
- Berikutnya
- Akhir
- »
