Jakarta, (berita2.com) : Pembangunan rumah sakit Indonesia di Jalur Gaza, Palestina, yang diprakarsai masyarakat dan pemerintah Indonesia dapat diwujudkan, bahkan bisa dipercepat dengan koordinasi yang lebih rapi antara semua pihak terkait.
Benang merah itu mengemuka pada rapat koordinasi yang membahas mengenai rencana pendirian rumah sakit Indonesia di Gaza yang dipimpin Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi kependudukan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup dr Emil Agustiono, MKes di Jakarta, Selasa (5/1).
Rapat koordinasi itu diikuti oleh Ketua Presidium organisasi relawan kesehatan "Medical Emergency Rescue Committee" (MER-C) Indonesia dr Sarbini Abdul Murad, Ahyahudin Sodri dari MER-C Indonesia Cabang Jerman, Patriot Adinarto dan Nanda Avalis dari Direktorat Timur Tengah Departemen Luar Negeri (Deplu), Johar Arifin dan M Erwin dari Sekretariat Negara (Setneg).
Sedangkan dari Departemen Kesehatan (Depkes) adalah Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan, Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Depkes dr Lucky Tjahjono, M Kes dan staf yakni dr Wily Pandu Ariawan, dr Eko Medistianto.
Pada kesempatan itu, Emil Agustiono mengemukakan bahwa setelah mendapatkan laporan dan informasi dari MER-C Indonesia, Deplu, Depkes dan Setneg, pihaknya merasa yakin bahwa rencana yang inisiatifnya sudah dilakukan sejak tahun 2008 itu dapat diwujudkan.
"Misi kemanusiaan yang mengedepankan kombinasi sektor kesehatan dan diplomasi dengan membuat rumah sakit ini kita yakini bisa diwujudkan," katanya.
Ia menekankan bahwa Menko Kesra Agung Laksono juga sangat mendukung diwujudkannya rencana itu dan akan berkoordinasi dengan Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih serta Menlu Marty Natalegawa.
Pihak MER-C Indonesia melalui Sarbini Abdul Murad ketika diberi kesempatan pemaparan dalam rapat itu menyampaikan bahwa mereka sudah siap dengan rancang bangun RS Indonesia di Gaza itu.
Rumah sakit itu berupa pusat trauma dan rehabilitasi dengan bentuk bangunan segi delapan, berlokasi di Bayt Lahiya, Gaza Utara seluas 1,4 hektare, yang merupakan wakaf dari Pemerintah Palestina di Gaza.
"Dari segi konstruksi dan rancang bangunnya sudah siap, dan kami telah menghimpun dana dari masyarakat dan umat Islam sebesar Rp15 miliar," kata dokter yang telah masuk ke Jalur Gaza tahun 2008 itu.
Sementara itu, wakil dari Deplu menyampaikan bahwa dari perkembangan yang informasinya mereka dapatkan, ada hambatan di perbatasan antara Mesir dan Gaza yang melalui pintu perbatasan Rafah, satu-satunya pintu masuk ke Gaza yang tidak dijaga oleh pihak Israel.
"Apalagi pada akhir Januari 2010 ini ada pemilihan umum di Palestina, sehingga dinamika semacam itu perlu dicermati," kata wakil dari Kementerian Luar Negeri.
Dilanjutkan
Sementara itu, Lucky Tjahjono dari PPK Depkes menjelaskan bahwa rencana pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang digagas bersama antara unsur masyarakat Indonesia dan pemerintah itu bisa dilanjutkan dengan catatan perlunya payung hukum berupa nota kesepahaman (MoU) di antara pemerintah.
"Rencana penandatanganan sebenarnya telah dirancang dalam bingkai koordinasi Depkes dan Deplu, namun karena ada Pemilu legislatif dan Pemilu presiden, kemudian ada jeda hingga saat ini," katanya.
Sedangkan wakil dari Setneg menyampaikan bahwa yang perlu diperjelas juga dalam kaitan rencana itu adalah kejelasan pendanaan, yakni apakah dana yang ada sudah tidak mengalami kendala.
Atas berbagai paparan tersebut Emil Agustiono kemudian memberikan catatan bahwa dalam waktu dekat MoU untuk payung hukum dari pemerintah Indonesia kepada parapihak di Palestina dan juga diusulkannya agar pemerintah Mesir juga diinformasikan dapat segera diselesaikan guna melanjutkan rencana dimaksud.
"Kita harapkan Deplu bisa membantu menyelesaikan soal MoU itu, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan rapat koordinasi setelah mendapatkan informasi terbaru," katanya.
Pada Konferensi Internasional Rekonstruksi Gaza, yang berlangsung di Sharm El-Sheikh, Mesir awal Maret 2009, delegasi Indonesia yang dipimpin Menko Kesra --saat itu-- Aburizal Bakrie, dengan anggota delegasi terdiri dari Dubes RI untuk Mesir Abdurrachman Fachir, Sesmenko Kesra Indroyono Soesilo, Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Hamzah Thayeb, dan Direktur Timur Tengah Aidil Chandra Salim menawarkan pembangunan berbagai sarana.
Sarana itu, di antaranya sarana pendidikan dan kesehatan berupa sekolah dan rumah sakit di Jalur Gaza serta berbagai pelatihan dan pendidikan untuk rakyat Palestina.
Tawaran lainnya adalah bantuan teknis berupa pengalaman rekonstruksi pascabencana, seperti yang berlangsung di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Nias, sejak Desember 2004.
Delegasi Indonesia juga mengharapkan dapat dibentuk satu lembaga khusus mirip Badan Rehabilitasi dan Rekosntruksi (BRR) NAD-Nias untuk menangani rekonstruksi di Gaza.
Hal itu sejalan pula dengan pandangan Presiden Mesir Hosni Mubarak, yang menegaskan perlunya satu institusi internasional yang transparan dan akuntabel untuk rekonstruksi Gaza.
Selama 22 hari serangan Israel terhadap Palestina di Jalur Gaza, yang berlangsung antara 27 Desember 2008 sampai 18 Januari 2009, telah menghancurkan wilayah itu. Sebanyak 1.366 warga Palestina tewas dan kerugian material mencapai 1,4 miliar dolar AS.(*un)
