berita2.com (Jakarta): Sebuah survei memperlihatkan menurunnya popularitas SBY. Namun kantor Kepresidenan menyatakan apresiasinya atas survei tingkat popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI). Popularitasnya menurun di tengah memburuknya hubungan Indonesia-Malaysia

Survei yang menempatkan tingkat popularitas SBY pada angka 66 persen atau turun 19 persen dari tahun sebelumnya akan menjadi pelecut bagi pemerintah lebih bekerja keras. Demikian dikatakan Staf khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana Andi Arief di Jakarta, Jumat (3/9/2010).

Menurut alumnus Fisipol UGM itu, naik turunnya popularitas Presiden merupakan hal biasa dan tak perlu disikapi berlebihan. Bila dibandingkan survei LSI terakhir pada Januari 2010 yang memperlihatkan popularitas Presiden di angka 70 persen, berarti saat ini terjadi penurunan sekitar 4 persen. "Tapi, saya optimis, kinerja pemerintah di tahun kedua akan lebih positif, sehingga popularitas Presiden akan meningkat kembali," kata Andi.

Andi Arief menambahkan, pengalaman naik turunnya popularitas Presiden telah dialami sejak zaman pemerintahan SBY jilid pertama (2004-2009). Penurunan popularitas sempat terjadi tatkala pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM. Namun, popularitas yang sempat anjlok itu dapat diperbaiki.

Bahkan meningkat jauh lebih tinggi ketika pemerintah berhasil mengimplementasikan kebijakan-kebijakan populis seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), BOS (bantuan Operasional Sekolah), dan KUR (Kredit Usaha Rakyat).

Meskipun demikian, Andi tak menampik hasil survei merupakan cermin dinamika publik yang substansinya harus ditangkap para pengambil kebijakan. Hasil survei LSI pada Agustus 2010, kata Andi, menunjukkan harapan yang tinggi dari publik agar Kabinet SBY-Boediono dapat langsung tancap gas di tahun pertama pemerintahannya. Namun, berbagai persoalan politik seperti reperkusi kasus Century telah mengurangi energi Kabinet untuk fokus pada pelaksanaan program-program pro-rakyat.

Karena itu, Andi berharap di tahun kedua pemerintahan, anggota-anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dapat memberikan konsentrasi penuh. Yakni dalam menyukseskan pelaksanaan program-program kerakyatan, serta lebih peka pada rasa keadilan masyarakat.

berita2.com (Surabaya): "Untuk menekan Malaysia, saya kira setiap jalur diplomatik perlu didukung manuver militer, tapi bukan perang," Pengamat hubungan internasional Basis Susilo MA di Surabaya, Jumat (3/9/2010)

Ia mengemukakan hal itu terkait sikap pemerintah yang terkesan lunak dalam menghadapi Negeri Jiran, Malaysia. Menurut dosen Hubungan Internasional (HI) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu, manuver militer yang mendukung jalur diplomatik itu sudah biasa.

"China selalu menggunakan manuver militer di kawasan terluar bila menyikapi Taiwan, tapi manuver militer itu tetap bukan untuk perang," tuturnya seperti dilansir antaranews.com.

Dekan Fisip Unair itu menyatakan, aksi militer merupakan show force dari militer untuk memaksa negara lain supaya "tidak mempermainkan" negara lain.

"Misalnya, kita perlu mendesak Malaysia untuk meminta maaf atas perlakuan tidak manusiawi terhadap petugas DKP. Itu tidak ada kaitannya dengan hukum, tapi etika hubungan internasional," katanya menegaskan.

Ia menilai petugas DKP di perbatasan terluar itu merupakan "wakil" dari Pemerintah Indonesia, karena itu perlakuan terhadap mereka berarti perlakuan terhadap Indonesia.

"Etika itu bergantung kepada sikap dari negara lain terhadap petugas DKP itu. Kalau sampai ada perlakuan tidak manusiawi maka kita berhak menuntut permintaan maaf itu," ucapnya.

Hal itu, akan berbeda dengan perlakuan terhadap nelayan, karena nelayan itu tidak dapat dikatakan mewakili Malaysia.

"Secara substansi, saya kira pidato Presiden Yudhoyono terkait perilaku Malaysia sudah cukup keras, tapi gayanya memang lunak," paparnya.

Namun, katanya, pidato Presiden Yudhoyono untuk menyelesaikan ketegangan dengan menata ulang batas wilayah Indonesia-Malaysia itu saja tidak cukup.

"Masalah batas wilayah saja tidak cukup, sebab kalau main tangkap, ya harus disikapi secara keras melalui manuver-manuver yang bukan untuk perang," katanya menegaskan.