berita2.com (Depok): Terjadi sweeping terhadap belasan kenderaan pelat merah milik pejabat Pemerintah Kota Depok yang dilakukan oleh anggota organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat seusai menghadiri rapat paripurna istimewa yang berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Senin (16/8/2010).
Penggeledahan digelar untuk mencari Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail yang diduga terlibat kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) senilai Rp87 miliar pada 2008. Namun, saat belasan kenderaan pelat yang baru keluar dari gedung dewan disetop tidak dijumpai Nur Mahmudi. Hal ini membuat massa ormas dan LSM marah dan mengamuk.
Untuk melapiaskan kemarahannya, mereka membakar kertas dan kardus-kardus bekas di halaman gedung DPRD. Selain itu, beberapa orang menggedor-gedor kaca mobil yang ditumpangi pejabat di gerbang.
Hari ini jajaran Muspida Kota Depok yang terdiri DPRD, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Kepolisian, Kodim, Pengadilan, melakukan rapat paripurna istimewa sehubungan dengan perayaan HUT Kemerdekaan ke-65 Republik Indonesia, 17 Agustus 2010.
Kesempatan itu, dimanfaatkan anggota ormas dan LSM untuk mendemo Nur Mahmudi yang diduga terlibat kasus bansos Rp87 miliar. Di halaman gedung dewan, anggota ormas dan LSM berunjuk rasa meminta DPRD Kota Depok melakukan mosi tidak percaya terhadap Nur Mahmudi. Namun tidak satupun anggota dewan yang menerima mereka.
Sebelumnya, mereka juga menggelar unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Depok. Mereka mendesak Kejari Kota Depok untuk segera memeriksa Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan pejabat lain yang diduga terkait korupsi ini. Pengunjuk rasa juga melakukan aksinya di Kantor Pengadilan Negeri Kota Depok.


















