Jakarta, (berita2.com) : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengakui jika selama sembilan tahun terakhir, termasuk ketika menjabat sebagai wakil ketua DPR 2004-2009, tidak tertib dalam melaporkan harta kekayaannya.
Hal itu dikemukakannya di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (5/5), saat mengumumkan harta kekayaannya bersama sembilan anggota Kabinet Indonesia Bersatu II yang lain dengan didampingi oleh sejumlah pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jadi `updating` datanya sembilan tahun yang lalu, jadi maaf kurang disiplin," katanya sambil tersenyum.
Tokoh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan bahwa terakhir melaporkan harta kekayaannya adalah pada 1 April 2001 senilai Rp1.616.917.924.
Sementara itu saat menjabat menjadi anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, catatan harta kekayaan Muhaimin per 3 November 2009 adalah Rp6.963.669.810 dengan jumlah harta tidak bergerak senilai Rp4.046.125.000, harta bergerak (alat transportasi dan mesin lain) senilai Rp2.275.000.000, harta bergerak lain Rp17 juta serta giro dan kas Rp625.544.810.
Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau para pejabat negara, BUMN dan daerah untuk tertib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK dan mengumumkannya ke masyarakat sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 1999.
"Untuk seluruh jajaran Kabinet Indonesia Bersatu I dan IIB semua sudah menyampaikan laporan harta kekayaannya, meski beberapa harus diikuti dengan pengumumannya," katanya.
Sedangkan Ketua KPK sementara Tumpak Hatorangan Pangabean mengatakan bahwa untuk pejabat eksekutif atau penyelenggara negara yang jumlahnya 83.297 orang, telah melapor 65.374 orang atau mencapai 77 persen.
Sedangkan untuk pejabat legislatif yang jumlahnya mencapai 15.996 orang sebanyak 15.775 orang telah menyampaikan laporan atau mencapai 98 persen, dan pejabat judikatif yang jumlahnya 9.934 orang telah melapor sebanyak 8.832 orang atau mencapai 88 persen.
Dan dari jumlah pejabat BUMN dan BUMD sebanyak 10.221 orang, baru sekitar 5.706 orang yang lapor atau sekitar 55,8 persen.
Pada kesempatan itu selain Muhaimin, sembilan anggota KIB II juga melaporkan harta kekayaannya. Mereka adalah Mensesneg Sudi Silalahi, Mensos Salim Seggaf Al Jufri, Menteri Negara Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Mentan Suswono, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Menko Polkam Djoko Suyanto, Meneg Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Helmi Faisal, dan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto.(*RHJ)
Hal itu dikemukakannya di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (5/5), saat mengumumkan harta kekayaannya bersama sembilan anggota Kabinet Indonesia Bersatu II yang lain dengan didampingi oleh sejumlah pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jadi `updating` datanya sembilan tahun yang lalu, jadi maaf kurang disiplin," katanya sambil tersenyum.
Tokoh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan bahwa terakhir melaporkan harta kekayaannya adalah pada 1 April 2001 senilai Rp1.616.917.924.
Sementara itu saat menjabat menjadi anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, catatan harta kekayaan Muhaimin per 3 November 2009 adalah Rp6.963.669.810 dengan jumlah harta tidak bergerak senilai Rp4.046.125.000, harta bergerak (alat transportasi dan mesin lain) senilai Rp2.275.000.000, harta bergerak lain Rp17 juta serta giro dan kas Rp625.544.810.
Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau para pejabat negara, BUMN dan daerah untuk tertib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK dan mengumumkannya ke masyarakat sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 1999.
"Untuk seluruh jajaran Kabinet Indonesia Bersatu I dan IIB semua sudah menyampaikan laporan harta kekayaannya, meski beberapa harus diikuti dengan pengumumannya," katanya.
Sedangkan Ketua KPK sementara Tumpak Hatorangan Pangabean mengatakan bahwa untuk pejabat eksekutif atau penyelenggara negara yang jumlahnya 83.297 orang, telah melapor 65.374 orang atau mencapai 77 persen.
Sedangkan untuk pejabat legislatif yang jumlahnya mencapai 15.996 orang sebanyak 15.775 orang telah menyampaikan laporan atau mencapai 98 persen, dan pejabat judikatif yang jumlahnya 9.934 orang telah melapor sebanyak 8.832 orang atau mencapai 88 persen.
Dan dari jumlah pejabat BUMN dan BUMD sebanyak 10.221 orang, baru sekitar 5.706 orang yang lapor atau sekitar 55,8 persen.
Pada kesempatan itu selain Muhaimin, sembilan anggota KIB II juga melaporkan harta kekayaannya. Mereka adalah Mensesneg Sudi Silalahi, Mensos Salim Seggaf Al Jufri, Menteri Negara Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Mentan Suswono, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Menko Polkam Djoko Suyanto, Meneg Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Helmi Faisal, dan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto.(*RHJ)
