Jakarta, (berita2.com) : Aktivis dari Greenpeace Asia Tenggara meminta Presiden periode 2009-2014 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk melaksanakan janji atau komitmennya terhadap pelestarian lingkungan. "Presiden SBY yang dilantik pada hari Selasa ini harus tetap menjaga komitmennya terhadap pelestarian lingkungan," kata juru kampanye hutan, Greenpeace Asia Tenggara, Bustar Maetar di Jakarta, Selasa (20/10).
Bustar menjelaskan, hal yang paling penting yang mendesak dilakukan oleh pemerintahan SBY dan jajarannya adalah upaya untuk mengurangi emisi gas karbon guna meminimalisasikan dampak perubahan iklim. Pasalnya, hal tersebut merupakan komitmen yang pernah disampaikan langsung oleh SBY pada masa pemerintahannya sebelumnya. "Sebelum SBY dilantik menjadi presiden untuk yang kedua kalinya, dalam arti ia masih menjadi Presiden periode pertama 2004-2009 ia pernah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas karbon," katanya. Namun, menurut Bustar hingga saat ini upaya pemerintah Indonesia untuk meminimalisasikan dampak perubahan iklim masih sangat minim. Bustar menjelaskan, masih ada kebijakan pemerintah Indonesia yang bertolak belakang dengan komitmen untuk meminimalisasikan dampak perubahan iklim.
Kebijakan tersebut diantaranya dengan mengeluarkan izin untuk membuka lebih banyak akses pada penebangan hutan serta eksploitasi lahan gambut untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit serta untuk industri pulp dan kertas. Ia mencontohkan Menteri Kehutanan pernah mengeluarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), memberi izin pada 14 perusahaan di Riau, yang sebagian besar dimiliki oleh APP ( Asia Pulp and Paper, Sinar Mas Group) untuk membabat lebih dari 100.000 hektare hutan untuk kepentingan industri pulp and paper. "Padahal pada pertemuan G-8 di Jepang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengusung komitmen bahwa Indonesia akan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 50 persen pada tahun 2009, dan 75 persen pada 2012," katanya. Namun, menurut Bustar, komitmen tersebut hingga saat ini masih minim realisasi.
Untuk itu, Greenpeace meminta pemerintah periode 2009-2014 untuk tetap menjaga dan meningkatkan komitmen dalam rangka meminimalisasikan perubahan iklim dengan melakukan penghentian penebangan hutan dan tidak memberikan izin pembukaan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit. Pemerintah Indonesia juga diminta lebih mempromosikan pasar karbon yang fokus pada pengembangan teknologi yang bersih dan bisa diperbaharui di sektor-sektor industri kunci. Pasalnya, Greenpeace menilai dampak perubahan iklim mulai terasa di Indonesia diantaranya dengan kenaikan permukaan air laut, kekeringan, banjir, dan gagalnyapertanian.(*un)
