Jakarta, (berita2.com): Negara-negara berkembang termasuk Indonesia membahas isu alih teknologi dan pengembangan kapasitas dalam sesi negosiasi perundingan "Climate Change Talks" yang sedang berlangsung di Bangkok, Thailand.
Anggota Kelompok Produksi Bersih Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Widiatmini Sih Winanti, yang juga menjadi anggota Delegasi Republik Indonesia (DelRI) di Bangkok dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Minggu, mengatakan negara-negara peserta meminta agar negosiasi lebih terfokus pada isu.
"Negara berkembang khususnya menginginkan adanya aksi kongkrit yang terfokus pada implementasi."
Widiatmini mengatakan, dalam isu alih teknologi, ada dua hal yang menjadi isu pokok dalam negosiasi, yaitu institusi alih teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
"Kelompok G77 dan China telah mengusulkan adanya pembentukan suatu institusi baru untuk alih teknologi yang langsung dibawah konferensi para pihak (COP/Conference of Parties ). Institusi lama dianggap tidak berfungsi secara efektif dan sampai saat ini belum ada implementasi alih teknologi," katanya.
Mengenai isu HAKI, lanjutnya, negara berkembang beranggapan bahwa HAKI dapat menjadi hambatan bagi implementasi alih teknologi ke negara berkembang, sehingga negara berkembang menginginkan adanya HAKI yang diperlunak supaya tercapai aksi kongkrit dalam alih teknologi.
"Sementara negara maju beranggapan bahwa HAKI bukan merupakan suatu hambatan dan harus dilindungi karena HAKI merupakan salah satu pendorong inovasi teknologi," kata Widiatmini.
Pada pembahasan mengenai Isu teknologi transfer, Indonesia juga menyampaikan usulan agar negosiasi lebih terfokus.
"Indonesia menginginkan supaya negosiasinya terfokus pada isu utama, sehingga diusulkan supaya HAKI dibahas terpisah secara paralel," kata Ketua Kelompok Kerja Transfer Teknologi Dewan Nasional Perubahan Iklim, M Sidik Boedoyo, yang juga menjadi anggota Delegasi RI.
Selain isu HAKI, dibahas pula mengenai isu pengembangan kapasitas dimana negara berkembang menginginkan adanya mekanisme yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan serta prioritas negara berkembang. Indonesia mendukung keinginan negara berkembang tersebut.
"Indonesia juga mengusulkan adanya monitoring, pengukuran hasil melalui performance indikator yang terinci. Selain itu, Indonesia juga mengusulkan pengembangan kapasitas sebagai suatu kegiatan yang berkelanjutan," kata Sidik.
Saat ini, isu pengembangan kapasitas dan alih teknologi sudah menyelesaikan konsolidasi teks negosiasi yang merupakan konsolidasi dari teks sebelumnya yang memuat usulan-usulan negara peserta.(*ek)
Indonesia Perjuangkan Implementasi Alih Teknologi
