Jakarta, (berita2.com): Dengan penampilan yang sederhana dan mencerminkan kerendahan hati, Suharna Surapranata MT akhirnya dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka Jakarta, Kamis, menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek).
Pria kelahiran Bandung 13 Desember 1955 itu menggantikan Dr Kusmayanto Kadiman yang telah menjabat Menristek dan mengkoordinasi sejumlah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) bernuansa iptek sejak 1999.
Berbeda dengan Kusmayanto yang berasal dari kalangan profesional (sebelumnya Rektor Institut Teknologi Bandung/ ITB), pria yang biasa disapa Kang Harna ini berasal dari kalangan partai politik, tepatnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang telah berkoalisi dengan Partai Demokrat (PD) sejak Pemilihan Presiden lima tahun lalu.
Sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS yang turut terlibat menyusun "platform" partai serta menyepakati kontrak koalisi atas dasar kesamaan platform dengan PD, Suharna merasa target yang telah ditandatanganinya bersama Presiden menjadi targetnya juga.
"Antara PD dan PKS sudah ada kontrak untuk berkoalisi atas dasar kesamaan platform. Kini platform itu adalah platform bersama dan jadi platform pemerintah, selain itu saya sebagai pembantu Presiden. Semua itu diterjemahkan dalam rencana strategis kementerian yang harus saya implementasikan," katanya.
Selain latar belakangnya yang dari parpol, dia merupakan alumni Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) UI dan Teknik Fisika ITB program magister Instrumentasi dan Kontrol dan sangat "concern" pada iptek.
Melanjutkan
Ditanya apa yang akan dilakukannya sebagai Menristek 2009-2014, ia menegaskan akan melanjutkan semua program Kementerian Ristek yang telah digariskan sebelumnya dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.
"Jika sebelumnya Kementerian Ristek memprioritaskan enam bidang yakni energi, pangan, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), kesehatan transportasi dan militer, maka saya juga akan memprioritaskan enam bidang itu," kata suami Elidiah Widayawati itu.
Ia juga berupaya menangani tumpang-tindih antar-LPND, misalnya riset-riset antara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), atau dengan riset-riset di universitas.
"Harus ada koordinasi, termasuk riset di berbagai badan penelitian dan pengembangan di departemen-departmen," kata alumni Pendidikan Kepemimpinan Nasional LEMHANNAS KSA X tahun 2002 itu.
Lebih jauh, bapak dari 10 anak itu menyatakan keprihatinannya atas hasil penelitian dari berbagai lembaga riset nasional yang tidak terimplementasi di dunia nyata, karena dunia industri lebih suka mengimpor teknologi dari luar atau karena hasil riset dalam negeri yang belum dibutuhkan masyarakat.
Menurut Suharna, kebijakan menjadi hal yang harus benar-benar diprioritaskan dalam membangun visi dan misi serta membangun bangsa yang maju.
"Kalau kita ingin memperbaiki bangsa, kita lihat apakah masalahnya ada di kebijakan? Kalau ya, kita harus terlibat dalam politik. PKS sebagai partai dakwah akan berupaya melalui legislasi mengurai berbagai permasalahan itu," katanya.
Ia mencontohkan, kalau seseorang harus pergi ke Surabaya dengan bensin 10 liter tentu tidak akan sampai. Berarti ada permasalahan di pembiayaan dalam mencapai target-target kemajuan iptek bangsa.
"Jadi buatlah daftar kerja menjadi terukur. Dan ini harus diperjuangkan melalui kebijakan. Maka yang diperlukan adalah membangun kebersamaan antara eksekutif dan legislatif dan bagaimana menjelaskan kepada masyarakat," katanya.
Peneliti
Ia mengaku pernah menjadi peneliti di Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) sebelum memilih menjadi Dosen di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Indonesia (UI).
Ia terpaksa meninggalkan statusnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang telah ditekuninya selama 18 tahun karena mendirikan PKS dan mulai berpolitik praktis sampai akhirnya dilantik menjadi anggota DPR RI 2009-2014.
Kepeduliannya dalam kemajuan Iptek dibuktikannya dengan mendirikan Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) pada 2004 dan membangun jaringannya di seluruh Indonesia dan luar negeri yang mencakup lebih dari 300 ilmuwan doktor Indonesia di seluruh dunia.
Program utama yang dilancarkan MITI adalah melakukan akselerasi pemanfaatan Iptek di seluruh lini kehidupan masyarakat dan industri, serta membantu pengembangan sumber daya manusia (SDM) Iptek Indonesia, ujarnya.
MITI juga mencoba melakukan kerja-sama riset dan pengembangan teknologi guna meningkatkan nilai tambah di berbagai bidang dengan berbagai institusi internasional, ujarnya.
Ia mencontohkan, kerja-sama pengembangan bio-energi dengan lembaga riset milik Kementerian Pertanian dan Kehutanan Jepang (2009) dan pengembangan riset di bidang imaging dan instrumentasi dengan King Saud University, Saudi Arabia (2009).
Kiprah di dunia Iptek lain digeluti Suharna dengan studi mengenai microprocessor tahun 1984 di Srilanka, yang disponsori oleh ICTP (International Center for Theoritical Physics), Trieste, Itali.
Ia kemudian juga mendalami bidang computer science, high level language di Tsukuba University tahun 1986-1988 dengan hasil riset yang memuaskan.
Ia juga membangun upaya kerjasama internasional dalam bidang riset melalui serangkaian kunjungan ilmiah dari tahun 2001-2009 ke pusat-pusat riset di bawah koordinasi NARO (National Agriculture Reserach Organization), MAFF dan MEXT, Jepang.
Ia juga menjadi pembicara tentang Iptek dan relijiusitas dalam berbagai seminar di perguruan tinggi seperti UI, ITB, UIN dan ISTECS (Institute for Science and Technology Studies), Chapter Jepang.
Suharna adalah pendiri sekaligus penasehat ISTECS yang didirikan tahun 1996 di Jakarta, yang menghimpun doktor-doktor dalam berbagai bidang Iptek alumni luar negeri.
Lembaga ini juga mendedikasikan diri dalam studi kebijakan Iptek, penerapan teknologi tepat guna, serta diskusi-seminar dalam rangka memahami dinamika pembangunan Iptek nasional serta memiliki cabang di Jepang, Eropa, dan Amerika.(//*ek)
Kebijakan Hal Prioritas untuk Bangun IPTEK
