Ramallah, Tepi Barat, (berita2.com): Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), akan memperpanjang masa jabatan Mahmud Abbas sebagai presiden Pemerintah Palestina untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, kata para anggota Dewan Pusat PLO.
Para anggota badan itu mengemukakan kepada Reuters bahwa Abbas, yang masa jabatannya akan berakhir 25 Januari, akan tetap memangku jabatannya sampai pemilu diselenggarakan, diperpanjang sampai pemberitahuan lebih jauh masa jabatan presiden yang didukung Barat itu.
Pemilihan presiden dan dewan legislatif yang menurut rencana akan diselenggarakan 24 Januari dibatalkan karena larangan yang diberlakukan kelompok Hamas terhadap penduduk Jalur Gaza untuk ikut serta. Hamas, yang menguasai daerah daerah pantai itu, mempersengketakan legitimasi Abbas.
"Ada konsensus di kalangan anggota-anggota bahwa presiden itu akan tetap pada jabatannya," kata Said Saleh Rafat, anggota Dewan Pusat PLO yang menyelenggarakan pertemuan di Ramallah.
"Ini bukan satu masalah sengketa sama sekali." Sebuah pernyataan mengkonfirmasikan keputusan itu akan dikeluarkan Rabu (16/12) malam.
Abbas mengatakan ia tidak akan berusaha untuk menjadi presiden lagi tetapi tidak ada tanggal ditetapkan bagi pemilu mendatang.
Para pesaing Abbas dalam gerakan Hamas, yang bukan anggota PLO , sudah mengumumkan perpanjangan masa jabatan pemimpin berusia 74 tahun itu sebagai presiden adalah tidak sah.
Abbas menggantikan Yasser Arafat sebagai pemimpin PLO dan Pemerintah Palestina setelah ia meninggal tahun 2004.
Dibentuk tahun 1964 dan diakui internasional sebagai wakil Palestina, PLO dikuasai oleh partai Fatah pimpinan Abbas. Dewan Pusat PLO membentuk Pemerintah Palestina tahun 1993 berdasarkan perjanjian perdamaian sementara dengan Israel.
Dewan Pusat juga mengatakan perundingan perdamaian dengan Israel tidak akan dimulai kembali sampai dihentikannya pembangunan permukiman di wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel, daerah Palestina yang akan menjadi bagian sebuah negara merdeka.
Abbas berada dalam tekanan dari Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk memulai kembali perundingan-perundingan yang macet tahun lalu.
Ia mengatakan pembekuan 10 bulan pembangunan permukiman di Tepi Barat yang diumumkan Israel bulan lalu tidak cukup bagi dimulainya perundingan-perundingan perdamaian.(*/wan)





















