Ramallah, Tepi Barat, (berita2.com): Palestina, menyatakan mereka berencana meminta pengakuan PBB atas kemerdekaan mereka, di tengah meningkatnya kekecewaan mengenai proses perdamaian yang macet, sementara Israel memperingatkan mengenai setiap tindakan sepihak.
"Kami telah mencapai satu keputusan ... untuk pergi ke Dewan Keamanan PBB guna meminta pengakuan atas negara Palestina yang merdeka dengan Jerusalem Timur sebagai ibukotanya dan dengan perbatasan 1967," kata pemimpin perunding Palestina Saeb Erakat, Minggu (15/11).
Saeb Erakat merujuk kepada Tepi Barat Sungai Jordan, Jalur Gaza dan sebagian besar wilayah Jerusalem timur, milik Arab yang yang direbut Israel selama Perang Enam Hari 1967.
"Kami akan mengupayakan dukungan dari negara Uni Eropa dan Rusia dan negara lain bagi tindakan tersebut," katanya.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan tindakan itu dapat mengarah kepada tindakan sepihak dari negara Yahudi.
"Tak ada pengganti bagi perundingan antara Israel dan Pemerintah Otonomi Palestina," kata Netanyahu dalam pesan melalui radio.
"Setiap tindakan sepihak akan melepas kerangka kerja kesepakatan masa lalu dan mengarah kepada tindakan sepihak dari Israel," katanya.
Ia menyeru Pemerintah Otonomi Palestina agar memulai kembali perundingan "tanpa prasyarat".
Komentar Erakat dikeluarkan di tengah kekecewaan yang meningkat di kalangan rakyat Palestna terhadap upaya AS yang sejauh ini tidak efektif untuk meluncurkan kembali perundingan perdamaian dengan Israel, yang macet selama perang Gaza pada penghujung tahun lalu dan awal tahun ini.
Semua itu adalah yang paling akhir dari serangkaian pilihan; Palestina telah melontarkan peringatan bahwa mereka dapat melancarkan pilihan tersebut kalau proses perdamaian Timur Tengah tetap macet.
Tindakan lain meliputi proklamasi kemerdekaan secara sepihak, permintaan agar PBB menetapkan perbatasan akhir bagi negara mereka yang dijanjikan, pembubaran Pemerintah Otonomi Palestina dan upaya memperoleh hak yang sama di dalam Israel.
Menteri Prasarana Israel Uzi Landau, yang berhaluan keras mengatakan Israel mesti mencaplok beberapa bagian Tepi Barat yang berisi blok permukiman utama Yahudi.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak memperingatkan tanpa persetujuan perdamaian, Israel akan menghadapi peningkatan dukungan internasional baik bagi negara terpisah Palestina atau bagi satu negara dengan dua-kewarganegaraan.
"Tak satu pun dari ancaman ini akan terjadi besok, tapi kita tak boleh mengabaikan kepentingannya," katanya.
Menteri Diaspora dan Penerangan Israel Yuli Edelstein mengatakan komentar Erakat "membuktikan bahwa di kalangan pemimpin Palestina, ada banyak orang yang masih percaya bahwa mereka dapat mewujudkan sasaran mereka melalui kekerasan dan aksi teror".
"Saya berharap masyarakat internasional takkan bekerja sama dalam proyek ini dan akan berbicara dengan jelas untuk mendukung satu-satunya pendekatan yang mungkin, yaitu perundingan langsung," kata Edelstein.(*/wan)
