PBB, New York, (berita2.com) : Suriah mengatakan di New York, Rabu, berlanjutnya penolakan Israel untuk mematuhi resolusi PBB, serta rekomendasi dari laporan misi pencari faktar PBB mengenai konflik Jalur Gaza, membuat kredibilitas PBB menjadi taruhan.
Duta Besar Suriah Bashar Ja`afari, atas nama Organisasi Konferensi Islam (OKI), mengeluarkan pernyataan itu dalam sidang pleno Sidang Majelis Umum PBB di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, untuk mempertimbangkan laporan Goldstone, yang menuduh baik Israel maupun pejuang Palestina melakukan kejahatan perang selama konflik 22 hari di Jalur Gaza, yang meletus pada 27 Desember 2008.
"Ketidak-mampuan PBB untuk membawa Israel ke bawah payung hukum internasional, sayangnya, telah membahayakan citra PBB di dunia Islam kami," kata Ja`afari. "Situasi hak asasi manusia dan kemanusiaan berubah jadi lebih buruk buat rakyat Palestina yang hidup di bawah pendudukan tidak sah."
Ja`afari, yang mengutuk keras pelanggaran Israel terhadap hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia, menyampaikan keprihatinan OKI mengenai situasi menyedikan di wilayah Palestina, yang diduduki, di tengah berlanjutnya blokade tidak manusiawi oleh Israel, yang telah mengakibatkan krisis kemanusiaan di sepanjang Jalur Gaza.
Ja`afari menyeru Dewan Keamanan PBB agar memenuhi tanggung jawabnya dan "melakukan tindakan yang diperlukan untuk menyeret orang Israel yang melakukan kejahatan perang ke pengadilan dan mengakhiri pendapat Israel mengenai kemanusiaan.
"Laporan Goldstone telah membuktikan dan mengkonfirmasi semua pelanggaran ini dengan bukti," katanya. "Yang paling penting, laporan tersebut mengkonfirmasi kekhawatiran terburuk masyarakat internasional mengenai dilakukannya kejahatan perang dan kejahatan terhadap manusia."
Ja`afari menyampaikan kembali seruan Suriah, terutama Dewan Keamanan, dalam menangani krisis tersebut dan memberi dukungan penting ke arah dilanjutkannya dan segera diakhirinya proses perdamaian yang dapat dipercaya, berorientasi hasil dan langgeng bagi kepuasan rakyat Palestina.
Setelah perdebatan itu, Sidang Majelis Umum dijadwalkan melakukan pemungutan suara mengenai satu rancangan resolusi, yang akan menyeru Israel dan Palestina agar melakukan penyelidikan yang independen dan dapat dipercaya mengenai tuduhan kejahatan perang. (*un)





















