Moskow (berita2.com): Presiden Rusia Dmitry Medvedev, Selasa(09/03), meminta Pemerintah Swedia mengekstradisi dua pria Chechnya, Aslan Adayev dan Magomed Uspayev, ke negaranya karena mereka dituduh terlibat dalam serangkaian aksi pembunuhan dan penculikan.

Pada 2008, permintaan Moskow itu sempat ditolak pemerintah Swedia. Penolakan tersebut dipandang Pemerintah Rusia sebagai "pelanggaran politik".

Dalam konferensi pers bersama di Kremlin, PM Swedia Fredrik Reinfeldt dan Presiden Medvedev segera mengubah pembahasan tentang warga Chechnya saat persoalan hak azasi manusia di Kaukasia mengemuka.

"Kalau kita membicarakan Kaukasia, terlepas dari kondisi hak azasi manusia (HAM) di sana, itu masalah ... para bandit yang mencari perlindungan di Swedia," kata Medvedev.

Kalau pun dibahas masalah pengawasan HAM, kedua pihak tetaplah memerlukan kerja sama dalam menumpas kejahatan, katanya.

Presiden Dmitry Medvedev mengatakan perjanjian kerja sama yang ditandatangani para jaksa penuntut umum kedua negara diharapkan dapat menjaring kedua warga Chechnya itu.

Sementara itu, dalam konferensi pers bersama tersebut, Perdana Menteri Swedia Fredrik Reinfeldt mengatakan ia dan Medvedev sempat membahas isu HAM di Kaukasia Utara.

Para aktivis HAM mengatakan, korupsi, meluasnya kemiskinan dan tekanan para pejabat di sana telah mendorong anak-anak muda Muslim untuk bergabung dengan kelompok-kelompok perlawanan.

Warga kritis Rusia juga meminta pemerintahnya agar mengungkap kasus pembunuhan Natalia Estemirova, pegiat HAM di Chechnya dan pengeritik Pemimpin Chechnya garis keras, Ramzan Kadyrov.

Perjalanan hidup Ramzan Kadyrov terhenti setelah dia diculik dan ditembak Juli 2009.

Dalam surat terbuka mereka di Harian Swedia, Sydsvenskan, Selasa, Penganjur HAM Rusia, Tatyana Lokshina dan Oleg Orlov, justru mengharapkan pemimpin dan Menlu Swedia Carl Bildt agar secara terbuka mengeritisi rekor pelanggaran HAM Rusia di Kaukasia.(*ek)

Ankara, (berita2.com) : Menteri Negara Turki Zafer Caglayan membatalkan perjalanannya ke Amerika Serikat sebagai tanggapan terhadap pengesahan AS atas satu resolusi yang mencap peristiwa 1915 sebagai "genocide".

Surat kabar lokal Daily News di jejaringnya, Selasa menyebutkan Caglayan, yang bertugas menangani perdagangan asing, semula dijadwalkan berangkat ke AS pada 19 Maret bersama rombongan besar pengusaha, kata laporan tersebut.

Keputusan itu dibuat Senin, selama pertemuan dengan Duta Besar Turki untuk Washington Namik Tan, yang sebelumnya telah dipanggil dalam tindakan yang memperlihatkan kemarahan Turki.

Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan, Selasa, mengatakan di Riyadh, Arab Saudi, bahwa Turki takkan mengirim kembali duta besarnya untuk AS sebelum mengirim hasil yang jelas, kata kantor berita setengah resmi Anatolia.

Sikap AS pada masa depan sangat penting, kata Erdogan. Ia menambahkan ia tak percaya AS akan mengorbankan mitra strategisnya buat pembahasan politik sederhana.

Pada 4 Maret, Turki untuk sementara memanggil pulang duta besarnya untuk AS Namik Tan beberapa menit setelah satu panel kongres AS mensahkan resolusi yang berkenaan dengan Turki.

Resolusi mengenai tuduhan Armenia yang berkaitan dengan peristiwa 1915 disahkan di Komite Urusan Luar Negeri, Dewan Perwakilan Rakyat AS, dengan suara 23-22.

Turki dan Armenia menandatangani dua protokol Oktober lalu bagi normalisasi hubungan; namun, anggota parlemen kedua negara belum mensahkannya.

Turki dengan keras menolak tuduhan pemusnahan suku bangsa (genocide) dan menganggap kejadian tersebut sebagai perang saudara pada masa perang yang merenggut banyak korban jiwa dari suku Turki dan Armenia.

Turki dan Armenia telah terlibat percekcokan mengenai kematian orang Armenia dan tak memilik hubungan diplomatik atau ekonomi sejak Armenia memproklamasikan kemerdekaan pada 1991.(*un)

Brussels, (berita2.com) : Polisi Belgia telah menahan 20 orang di seluruh negara itu Kamis (4/3) karena dicurigai telah membantu merekrut petempur untuk kelompok separatis Kurdi, Partai Pekerja Kurdistan (PKK), beberapa pejabat mengatakan.

Penuntut umum Belgia dan polisi federal menjelaskan, sekitar 300 polisi telah menyerang 28 alamat, termasuk kantor stasiun televisi Kurdi ROJ, sebagai bagian dari penyelidikan tiga tahun terhadap kegiatan PKK.

"Kami yakin ada indikasi serius bahwa orang-orang muda, khususnya asal Kurdi, telah direkrut di negara-negara Barat, tarmasuk Belgia, ke kamp militer di Irak utara dan timur serta Yunani," kata penuntut federal Lieve Pellens pada konferensi pers.

Ia menyatakan penyelidikan telah menghasilkan bukti bahwa sekelompok besar orang di Belgia telah terlibat dalam pemalsuan paspor dan pembiayaan untuk membantu perekrutan ke kegiatan militer PKK.

"Kami melihat itu lebih dari sekadar kegiatan terisolir," ujar Pellens.

Glenn Audenaert, direktur pengadilan polisi federal, menyebutkan 100.000 euro (136.600 dolar) telah disita di stasiun televisi tersebut dan oulet radionya, Radio Mezopotamya, serta 100.000 euro lagi di tempat lainnya.

Penuntut menolak memberikan perincian mengenai orang-orang yang ditahan, hanya mengatakan bahwa hanya hakim yang akan memutuskan dalam 24 jam apakah akan mempertahankan mereka dalam penjara, atau tidak.

Kantor berita Kurdi Firat, yang secara tetap mengangkat pernyataan-pernyataan dari PKK, melaporkan 10 wartawan ROJ, termasuk manajer setempat radio itu, telah ditahan. Kantor berita Belgia, Belga, melaporkan bahwa dua anggota senior PKK termasuk di antara orang yang diinterogasi.

PKK, yang melancarkan serangan bersenjata terhadap negara Turki pada 1984 untuk mendapatkan tanah air Kurdi di Turki tenggara, dianggap sebagai organisasi teroris oleh Ankara, Uni Eropa dan AS.

ROJ TV, yang terkenal di antara kira-kira 12 juta orang Kurdi di Turki, dilarang di Turki karena yang diduga hubungannya dengan PKK. Stasiun itu siaran dari kota-kota di Eropa meskipun ada permintaan berulang dari Ankara agar stasiun itu ditutup.

Stasiun itu di Belgia ditutup Kamis ketika para penyelidik meneruskan pencarian mereka.

Pemerintah Turki menyambut gembira operasi itu.

"Baik untuk melihat bahwa Belgia telah bertindak sesuai dengan kewajibannya untuk memerangi terorisme internasional," kata Menlu Turki Ahmet Davutoglu pada konferensi pers.(*un)

Moskow, (berita2.com) : Militer Rusia Kamis (4/2) berhasil menguji coba rudal strategis yang diluncurkan dari sebuah kapal selam di daerah Kutub Utara, kata badan ruang angkasa federal Rusia.

"Sebuah rudal Sineva telah diluncurkan pada 4 Maret pukul 7.50 waktu Moskow (atau pukul 11.50 WIB) dari kapal selam Tula yang membawa roket di Laut Barents. Peluncuran itu berhasil," jelas badan tersebut dalam sebuah pernyataan.

Sineva adalah rudal antarbenua yang mampu membawa 10 hulu ledak nuklir, menurut laman Internet GlobalSecurity.org.

Rudal itu, yang NATO laporkan namanya Skiff SS-N-23, telah beroperasi bersama militer Rusia sejak 2007.

Uji coba Sineva yang sukses itu terjadi setelah serangkaian kegagalan memalukan dari uji coba rudal lainnya yang diluncurkan dari kapal selam yang Rusia sedang kembangkan, Bulava.

Rusia telah mengumumkan rencana untuk melakukan upaya persenjataan kembali skala besar dan pembaruan arsenal rudal nuklirnya.(*un)