berita2.com (Jakarta): Pemerintah Australia menyambut baik kunjungan oleh Navi Pillay, Ketua Komisi PBB untuk Hak Azasi Manusia, yang berada di Australia minggu ini atas undangan Pemerintah.
Australia mengundang Pillay dalam upaya meningkatkan hubungan pemerintah dengan Kantor Komisi Tinggi untuk Hak-Hak Azasi Manusia (OHCHR). Kunjungan beliau merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Australia untuk memperkukuh sistem hak azasi manusia internasional dan untuk memajukan serta melindungi hak-hak azasi pada tingkat internasional, kawasan dan domestik.
“Kami bekerja secara aktif mendorong negara-negara lain untuk menerapkan kebijakan yang terbuka dan transparan dan untuk mengundang para pejabat hak azasi manusia PBB. Kunjungan Ketua Komisi Tinggi memperlihatkan bahwa kami mempraktikkan apa yang kami utarakan,” tutur Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty dalam siaran pers Kedutaan Besar Australia yang diterima berita2.com Kamis 26 Mei 2011.
Menanggapi laporan media tentang Pillay yang mengkritik kebijakan Australia tentang Penduduk Asli Australia, Dubes Moriarty berujar, “Pemerintah Australia bertekad mengejawantahkan pendekatan reformasi positif dalam kiprahnya dengan Penduduk Asli Australia and untuk menjembatani kesenjangan dalam kesempatan dan pencapaian hidup antara Penduduk Asli dan non-Penduduk Asli Australia.”
Terkait dengan perjanjian Australia baru-baru ini untuk memindahkan pencari suaka yang tiba dengan perahu ke Malaysia, Dubes Moriarty berujar, “Pengaturan ini konsisten dengan kewajiban internasional Australia sebagai penandatangan Konvensi Pengungsi. Sebagai bagian dari perjanjian ini, Malaysia telah memperlakukan pencari suaka dengan bermartabat dan hormat serta sesuai dengan standar hak-hak azasi manusia. Yang lebih penting lagi, mereka telah sepakat untuk tidak mengirim pengungsi yang tulen kembali ke negara asal mereka di mana mereka menghadapi penganiayaan – yang merupakan inti dari Konvensi Pengungsi itu.”
Prestasi signifikan dalam bidang hak azasi membuat Australia memperoleh peringkat pertama dalam skala (1-7) hak politik dan sipil Freedom House; peringkat kedua pada Indeks Pembangunan PBB; dan peringkat kedelapan Indeks Persepsi Korupsi Transparency International.
“Namun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu kami lakukan sebelum hak azasi seluruh rakyat Australia terlindungi dengan memadai. Kami memandang semua Negara – termasuk Australia – mempunyai tugas untuk melindungi dan memajukan hak azasi secara universal, di dalam dan di luar negeri,” tutur Dubes Moriarty.
