Seoul (berita2.com): Korea Utara telah membentuk divisi independen militer untuk menyebarkan dan mengoperasikan rudal-rudal balistik jarak sedangnya, menurut satu laporan Selasa(09/03).

Sumber pemerintah Korea Selatan dikutip oleh kantor berita Korea Selatan, Yonhap, mengatakan gerakan itu mengindikasikan keputusan Korea Utara untuk terus mengembangkan rudal balistik jarak menengahnya (IRBM).

Dengan jarak lebih dari 3.000 kilometer, rudal ini berkemampuan menghantam pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Jepang dan Guam, sebagaimana dikutip dari AFP.

Korea Utara telah mengabaikan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang memerintahkan pihaknya menghentikan program kerja rudal balistiknya.

"Kami percaya bahwa operasi dari satuan yang terpisah ini mengindikasikan niat Korea Utara untuk memproduksi IRBM baru," kata sumber tersebut.

"Rudal-rudal ini bisa menjangkau pangkalan militer AS di Jepang dan juga di Guam."

Buku putih kementerian pertahanan Korea Selatan 2008 membenarkan, bahwa Korea Utara baru-baru ini menyebarkan rudal-rudal jarak menengahnya setelah mereka kembangkan sejak akhir tahun 1990-an. Namun laporkan itu tidak memberikan rincian.

"Kami menduga bahwa ini adalah hal yang biasa saja bagi Korea Utara untuk memiliki unit berkaitan dengan sistem bersenjataannya. Namun kami tidak bisa membenarkan, apakah divisi seperti itu telah dibentuk," kata juru bicara kementerian, Won Tae-Jae, dalam suatu pertemuan.

Korea Utara telah mengembangkan satu rudal yang dinamakan Musudan-1 dengan kemampuan jangkauan 3.000 kilometer, sebagai tambahan rudal antar-benua Taepodong, kata para pakar.(*ek)

Bangkok, (berita2.com) : Perdana Menteri Thailand, Senin (8/3), mengatakan bahwa dia membatalkan lawatannya ke Australia setelah pihak berwenang menyeru aksi keamanan ketat diberlakukan untuk mengatasi unjuk rasa anti pemerintah pekan ini.

Kepala Keamanan telah memperingatkan mengenai kemungkinan timbulnya bentrokan dengan para pendukung mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra di Bangkok, 14 Maret mendatang, dua pekan setelah pengadilan menyita 1,4 miliar dolar kekayaan jutawan itu.

Perdana Menteri saat ini Abhisit Vejjajiva telah berencana untuk melakukan lawatan ke Australia pada 13-17 Maret namun berkata kepada para wartawan bahwa kehadirannya diperlukan ketika Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri diberlakukan pada 11-23 Maret.

Pemerintah sebelumnya mengumumkan rencana untuk memberlakukan hukum yang lebih keras untuk mengatasi aksi unjuk rasa kelompok "kaos merah" , yang memberi ijin militer untuk membantu polisi dan memberikan kekuasaan bagi pihak berwenang untuk memberlakukan jam malam dan melarang pertemuan.

"Menjelang pemberlakukan itu, saya harus ada disini," kata Abhisit.

"Ini adalah hal yang buruk karena Thailand dan Australia adalah sahabat dan mitra dagang penting."

Kelompok "kaos merah" telah melakukan serangkaian aksi unjuk rasa sejak pengadilan memutuskan untuk menyingkirkan sekutu Thaksin dari pemerintahan dan memberikan kekuasaan kepada Abhisit pada Desember 2008, setelah sebuah aksi penutupan bandara di Bangkok oleh kelompok pesaingnya, kelompok "kaos kuning".

Thaksin, yang setelah digulingkan pada kudeta 2006 tinggal di pengasingan untuk menghindari hukuman penjara dua tahun karena penyuapan, terus melanjutkan upayanya untuk memecah belah masyarakat Thailand, terutama antara para pendukungnya di pedesaan dan elit di Bangkok yang membencinya.(*un)

New Delhi, (berita2.com) : Asia "kehilangan" sekitar 96 juta perempuan --rasio terbesar terjadi di China dan India-- yang tewas akibat diskriminasi pelayanan kesehatan dan pengabaian atau mereka yang bahkan tidak sempat dilahirkan, menurut perkiraan PBB, Senin (8/3).

Pembunuhan bayi dan aborsi berdasarkan gender telah menyebabkan ketidakseimbangan gender di Asia, dan masalah itu memburuk selain pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kawasan itu, menurut laporan Program Pembangunan PBB (UNDP).

"Pola pikir lama yang lebih menginginkan anak laki-laki sekarang telah dikombinasikan dengan teknologi moderen," yang membuat makin mudah memprediksikan dan mengaborsi anak-anak perempuan yang belum dilahirkan, kata Anuradha Rajivan, pemimpin penyusun laporan.

"Tidak hanya pembunuhan bayi perempuan namun juga aborsi bayi perempuan yang belum lahir yang menyebabkan fenomena yang disebut sebagai "hilangnya" perempuan," kata dia, berlawanan dengan isu mengenai perbaikan pendidikan dan harapan hidup kaum perempuan.

Laporan UNDP menemukan bahwa Asia Timur memiliki rasio kelahiran laki-laki-perempuan yang tertinggi, dengan 119 anak laki-laki yang lahir setiap 100 anak perempuan.

Angka itu jauh lebih tinggi dari rata-rata 107 anak laki-laki setiap 100 kelahiran anak perempuan.

"Perempuan tidak dapat bertahan," katanya.

"Aborsi berdasarkan gender, pembunuhan bayi laki-laki dan kematian akibat pengabaian kesehatan dan nutrisi di Asia telah mengakibatkan 96 juta perempuan hilang ...sebuah angka yang tampaknya akan terus bertambah."

Data kawasan menjadi miring karena perbedaan besar jumlah kelahiran bayi laki-laki dan perempuan di India dan China, yang melaporkan sekitar 85 juta laporan data "kehilangan".

Jumlah itu dikalkulasi dari rasio jenis kelamin di populasi dibandingkan dengan teori yang seharusnya terjadi, jika perlakukan yang sama diberikan pada setiap jenis kelamin selama kehamilan, kelahiran dan setelahnya.

Selain pertumbuhan ekonomi Asia, laporan itu menemukan bahwa jutaan perempuan masih terkungkung dari keuntungan peningkatan kesejahteraan.

Kawasan itu, dan terutama Asia Selatan, menduduki peringkat terburuk di dunia --bahkan lebih renda dari Afrika sub sahara-- untuk isu-isu seperti perlindungan perempuan dari kekerasan, serta akses untuk kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan partisipasi politik.

"Hari ini, kawasan Asia-Pasifik ada di simpang jalan," kata laporan itu. "Apakah persamaan gender dipinggirkan atau dikejar dengan energi besar di tengah-tengah penurunan perekonomian tergantung dari aksi yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah sekarang."

Laporan itu, yang diluncurkan di Hari Perempuan Internasional, dititikberatkan pada keperluan untuk meningkatkan hak-hak asasi perempuan di tiga area kunci yaitu kekuatan ekonomi, partisipasi politik dan perlindungan hukum.

Helen Clark, mantan Perdana Menteri Selandia Baru yang sekarang memimpin UNDP, mengatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan akan diuntungkan dengan kemajuan di tiga sektor itu.

"Partisipasi perempuan di masyarakat dapat meningkatkan posisi ekonomi negara dan anda tidak dapat mencapai tujuan pembangunan anda kecuali dengan partisipasi perempuan sebagai bagian dari persamaan," katanya.

"Negara-negara yang tidak melakukan hal itu akan selalu gagal memenuhi potensinya."(*un)

Beijing, (berita2.com) : China sejauh ini telah menghukum 198 orang karena terlibat dalam kekerasan etnik mematikan Juli lalu di wilayah baratnya Xinjinag yang bergolak, dengan lebih banyak hukuman akan datang, seorang pejabat penting mengatakan, Ahad (7/3).

Hampir 200 orang tewas dan 1.600 orang terluka ketika pergolakan meledak menjadi kerusuhan jalanan di ibukota wilayah Xinjiang, Urumqi -- salah satu kekerasan etnik terburuk di China dalam beberapa dasawarsa.

"Penyelidikan, penuntutan dan pengadilan masih berlangsung dan jumlah akhir dari orang yang dijatuhi hukuman akan lebih besar," Nur Berkri, pemimpin Xinjiang, mengatakan pada wartawan di sela sidang parlemen tahunan negara itu.

Hukuman itu dijatuhkan dalam 97 kasus terpisah, katanya.

Ia menolak untuk mengatakan berapa banyak terdakwa yang dijatuhi hukuman mati atau berapa banyak yang telah dieksekusi, tapi menurut laporan persn negara 26 orang sejauh ini menerima hukuman mati dan sedikitnya sembilan orang telah dihukum mati.

Sebagian besar dari nama orang-orang yang dijatuhi hukuman mati tampaknya orang Uighur, minoritas etnik yang sebagian besar Muslim, yang telah menderita selama beberapa dasawarsa di bawah pemerintah China di Xinjiang, wilayah yang berbatasan dengan Asia Tengah.

Kekerasan Juli pada awalya meletus karena orang-orang Uighur menyerang orang China Han. Tapi beberapa hari sesudah itu massa Han menjelajahi jalanan untuk membalas dendam.

Orang-orang Uighur mengatakan kekerasan itu dipicu ketika polisi menindak keras demonstrasi damai di Urumqi yang diadakan untuk memprotes kematian dipukuli dua pekerja migran Uighur di sebuah pabrik di China selatan.

Nur Berkri bersikeras bahwa kekerasan itu merupakan pekerjaan teroris, separatis dan ekstrimis agama, serta tidak terkait dengan kebijakan pembangunan China di wilayah miskin itu.

Ia menyatakan kekerasan itu menekankan keyakinan pemerintah bahwa perangnya melawan separatisme di Xinjiang akan menjadi perang yang lama dan sulit.

"Ada beberapa sekesionis yang enggan melihat orang dari semua kelompok etnik di Xinjiang mnjalani kehidupan bahagia di bawah kepemimpinan partai komunis China," katanya.

"Mereka ingin berbuat apa saja yang mungkin untuk menyabot hubungan etnik, mengubah sejarah Xinjiang, dan menasehatkan gagasan pemisahan diri mereka ... tapi tak masalah apa metode yang mereka gunakan, mereka pasti akan gagal."(*un)