Moskow (berita2.com): Presiden Rusia Dmitry Medvedev, Selasa(09/03), meminta Pemerintah Swedia mengekstradisi dua pria Chechnya, Aslan Adayev dan Magomed Uspayev, ke negaranya karena mereka dituduh terlibat dalam serangkaian aksi pembunuhan dan penculikan.
Pada 2008, permintaan Moskow itu sempat ditolak pemerintah Swedia. Penolakan tersebut dipandang Pemerintah Rusia sebagai "pelanggaran politik".
Dalam konferensi pers bersama di Kremlin, PM Swedia Fredrik Reinfeldt dan Presiden Medvedev segera mengubah pembahasan tentang warga Chechnya saat persoalan hak azasi manusia di Kaukasia mengemuka.
"Kalau kita membicarakan Kaukasia, terlepas dari kondisi hak azasi manusia (HAM) di sana, itu masalah ... para bandit yang mencari perlindungan di Swedia," kata Medvedev.
Kalau pun dibahas masalah pengawasan HAM, kedua pihak tetaplah memerlukan kerja sama dalam menumpas kejahatan, katanya.
Presiden Dmitry Medvedev mengatakan perjanjian kerja sama yang ditandatangani para jaksa penuntut umum kedua negara diharapkan dapat menjaring kedua warga Chechnya itu.
Sementara itu, dalam konferensi pers bersama tersebut, Perdana Menteri Swedia Fredrik Reinfeldt mengatakan ia dan Medvedev sempat membahas isu HAM di Kaukasia Utara.
Para aktivis HAM mengatakan, korupsi, meluasnya kemiskinan dan tekanan para pejabat di sana telah mendorong anak-anak muda Muslim untuk bergabung dengan kelompok-kelompok perlawanan.
Warga kritis Rusia juga meminta pemerintahnya agar mengungkap kasus pembunuhan Natalia Estemirova, pegiat HAM di Chechnya dan pengeritik Pemimpin Chechnya garis keras, Ramzan Kadyrov.
Perjalanan hidup Ramzan Kadyrov terhenti setelah dia diculik dan ditembak Juli 2009.
Dalam surat terbuka mereka di Harian Swedia, Sydsvenskan, Selasa, Penganjur HAM Rusia, Tatyana Lokshina dan Oleg Orlov, justru mengharapkan pemimpin dan Menlu Swedia Carl Bildt agar secara terbuka mengeritisi rekor pelanggaran HAM Rusia di Kaukasia.(*ek)
Internasional
Rusia Minta Swedia Ekstradisi Dua Warga Chechnya
AS Tuntut Perempuan Tersangka Teroris "JihadJane"
Jakarta (berita2.com): Pihak berwenang Amerika Serikat (AS) menuntut seorang perempuan Amerika berjuluk 'JihadJane' Selasa (9/3) karena merekrut aktivis jihad melalui internet dan berkomplot hendak membunuh seseorang yang belum diketahui identitasnya di Swedia.
Departemen Kehakiman AS membuka dakwaan terhadap Colleen LaRose yang ditahan pada Oktober 2009, beberapa jam setelah polisi Irlandia menangkap tujuh orang yang dituduh merencanakan pembunuhan seorang kartunis Swedia.
LaRose menghadapi tuntutan 'berkomplot menyediakan bahan-bahan pendukung bagi para teroris, berkonspirasi untuk membunuh seseorang di luar negeri, memberikan keterangan palsu kepada pejabat pemerintah, dan percobaan mencuri identitas," demikian bunyi dakwaan itu seperti dikutip AFP.
Selama paling kurang setahun ia menggunakan internet untuk merekrut orang-orang Asia Selatan, Eropa, dan AS untuk melakukan aksi teror.
Ia juga didakwa merekrut perempuan "yang berpaspor dan mampu bepergian ke dan berkeliling Eropa untuk mendukung perjuangan jihad," memiliki paspor AS hasil curian, dan mentransfer atau mencoba mentransfer paspor itu untuk tujuan memfasilitasi aksi terorisme internasional.
Dakwaan itu juga menuntut LaRose karena pada Maret 2009 menerima dua pesan dari seseorang di satu negara Asia Selatan yang memerintahkannya membunuh seseorang berwarganegaraan Swedia.
"Bunuh dia... ini yang saya katakan padamu," demikian dakwaan itu, mengutip salah satu pesan tersebut. "Bunuh (orang itu) sampai semua orang kafir di dunia takut."
"Ini akan menjadi tujuan saya sampai berhasil atau mati dalam berusaha," demikian jawaban yang diduga LaRose.
Departemen Kehakiman AS menolak berkomentar tentang apakah LaRose berhubungan dengan penahanan empat pria dan tiga perempuan di Irlandia, Selasa (9/3), karena dicurigai berencana membunuh kartunis Swedia, Lars Vilks.
Sebuah kelompok jaringan Alqaidah telah menawarkan 100.000 dolar AS (Rp9,5 miliar) untuk kepala Vilks karena gambar kartunnya dianggap menghina Nabi Muhammad.
Dakwaan itu juga mengindikasikan bahwa LaRose, yang lahir pada 1963, telah meminta petunjuk mengenai bagaimana mendapatkan status kewarganegaraan permanen kepada Kedutaan Besar Swedia melalui saluran komunikasi elektronik.
Ia juga ditengarai hendak "berpergian ke Eropa untuk menetap dan berlatih dengan para pejuang jihad" pada Agustus 2009.
September 2009, LaRose dicurigai kembali mengirimkan sebuah pesan yang menegaskan komitmennya untuk membunuh dengan berkata, "Hanya kematian yang akan menghentikan saya, karena saya semakin dekat dengan target."
LaRose alias 'Fatima LaRose' atau 'JihadJane' akan menerima hukuman seumur hidup, jika terbukti bersalah.
Sementara itu dalam satu akun jejaring sosial MySpace atas nama 'JihadJane' terdapat biografi seorang perempuan asal Pennsylvania yang menggambarkan dirinya 'kembali ke Islam'.
"Saya hidup di Pennsylvania, aslinya dari Texas. Saya baru-baru ini (beberapa bulan) kembali ke Islam dan bisa dengan aman mengatakan bahwa dari semua yang pernah saya lakukan dalam hidup, menjadi seorang muslim adalah yang paling membanggakan."
Di tempat lain dia menulis pahlawannya 'Sheikh OBL' sebuah singkatan yang cocok dengan pemimpin Alqaidah, Osama Bin Laden.
Dakwaan dan bahan-bahan yang dirilis SITE, LSM AS yang memantau kelompok-kelompk ekstrem, mengatakan bahwa LaRose memiliki satu akun aktif di dunia maya, selain telah berkali-kali dilarang di beberapa laman internet, termasuk YouTube dan berada dalam pengawasan karena menyebarkan ketakutan.
SITE merilis sebuah pesan yang dicurigai dikirim langsung oleh LaRose pada sebuah forum jihad berbahasa Inggris kepada orang-orang yang ia kira mengawasinya.
Pesan itu berbunyi, "Kami sadar akan keberadaan kalian dan para penyusup kalian di sini dan di forum lainnya. Saya berharap kalian menikmati video-video dan gambar-gambar bagaimana sekutu kalian diledakkan ke neraka oleh bom-bom IED (improvised explosive device)
yang diletakkan oleh persaudaraan atau para penembak jitu yang meledakkan kepala dan organ lain dari sekutu kalian."
"Kasus ini menunjukkan para teroris sedang mencari warga AS untuk bergabung dengan mereka dan menghancurkan pemikiran lama yang mengatakan bahwa kita bisa mengenal teroris berdasarkan pada penampilannya," kata pejabat Departemen Kehakiman AS Michael Levy, dalam satu pernyataannya.
Dalam komunikasi detail yang termuat dalam dakwaan itu, Larose disangka pernah mengatakan penampilannya akan memudahkannya "berbaur dengan banyak orang" dan menambahkan bahwa "bisa menjadi jalan untuk mencapai apa yang ada dalam hati saya."
Foto profil pada halaman akun MySpace 'JihadJane' menampilkan gambar seorang perempuan kulit putih bermata biru dan mengenakan jilbab.(*ek)
Setelah Biden, Kini PBB Kutuk Rencana Israel
PBB, (berita2.com) : Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Ban Ki-moon, Selasa (9/3) mengutuk rencana Israel akan membangun 1.600 rumah lagi di wilayah Arab yang diduduki, di mana rakyat Palestina akan mendirikan negara mereka.
Pernyataan Sekjen PBB menggemakan kembali komentar yang dibuat oleh Wakil Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, sebelumnya.
"Sekjen mengutuk rencana Kementerian Dalam Negeri Israel pada pagi ini untuk membangun 1.600 unit rumah baru di Jerusalem Timur," kata juru bicara PBB, Martin Nesirky, dalam pernyataan.
"Ban menegaskan kembali bahwa pembangunan permukiman tersebut ilegal berdasarkan hukum internasional," katanya.
"Lebih lanjut dia menggarisbawahi bahwa kegiatan permukiman adalah bertentangan dengan kewajiban Israel berdasarkan Peta-Jalan (Rencana Perdamaian), dan merusak gerakan-gerakan ke arah proses perdamaian yang dapat dijalankan."
Amerika Serikat sebelumnya mengutuk usul Israel untuk membangun 1.600 rumah baru di permukiman Yahudi di Jerusalem Timur, dan mendesak Israel serta Palestina agar membangun suasana yang mendukung pembicaraan perdamaian.
"Saya mengutuk keputusan oleh pemerintah Israel untuk mengajukan rencana pembangunan rumah baru di Jerusalem Timur," kata Wakil Presiden AS Joe Biden dalam satu pernyataan.
Ditambahkannya, "Pengumuman ini menggarisbawahi perlunya untuk mengadakan perundingan yang dapat menyelesaikan semua masalah dalam konflik tersebut."
Kementerian Dalam Negeri Israel, Selasa, menyatakan telah menyetujui pembangunan 1.600 rumah baru di permukiman Yahudi di wilayah sengketa Jerusalem.
Permukiman itu berada di bagian kota suci yang diklaim Palestina sebagai ibu kota negara masa depan mereka dan dirujuk oleh masyarakat internasional sebagai Jerusalem Timur.
Pengumuman tersebut dikeluarkan ketika Biden baru saja mengadakan pembicaraa hangat dengan Presiden Israel Shimon Peres dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengenai dilanjutkannya pembicaraan perdamaian dengan Palestina, yang berhenti pada Desember 2008, pada saat Israel melancarkan serbuan besar militer terhadap Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS) di Jalur Gaza.
"Keadaan dan waktu pengumuman tersebut, terutama sehubungan dengan peluncuran pembicaraan yang sudah dekat, jelas merupakan tindakan yang merusak kepercayaan yang kita perlukan saat ini dan bertolak-belakang dengan pembahasan konstruktif yang telah saya lakukan di Israel ini," kata Biden.
"Kita harus membangun suasana yang mendukung perundingan, bukan membuat rumit keadaan,"katanya.(*un)
Dituduh Lakukan Genocide, Menteri Turki Batal ke AS
Ankara, (berita2.com) : Menteri Negara Turki Zafer Caglayan membatalkan perjalanannya ke Amerika Serikat sebagai tanggapan terhadap pengesahan AS atas satu resolusi yang mencap peristiwa 1915 sebagai "genocide".
Surat kabar lokal Daily News di jejaringnya, Selasa menyebutkan Caglayan, yang bertugas menangani perdagangan asing, semula dijadwalkan berangkat ke AS pada 19 Maret bersama rombongan besar pengusaha, kata laporan tersebut.
Keputusan itu dibuat Senin, selama pertemuan dengan Duta Besar Turki untuk Washington Namik Tan, yang sebelumnya telah dipanggil dalam tindakan yang memperlihatkan kemarahan Turki.
Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan, Selasa, mengatakan di Riyadh, Arab Saudi, bahwa Turki takkan mengirim kembali duta besarnya untuk AS sebelum mengirim hasil yang jelas, kata kantor berita setengah resmi Anatolia.
Sikap AS pada masa depan sangat penting, kata Erdogan. Ia menambahkan ia tak percaya AS akan mengorbankan mitra strategisnya buat pembahasan politik sederhana.
Pada 4 Maret, Turki untuk sementara memanggil pulang duta besarnya untuk AS Namik Tan beberapa menit setelah satu panel kongres AS mensahkan resolusi yang berkenaan dengan Turki.
Resolusi mengenai tuduhan Armenia yang berkaitan dengan peristiwa 1915 disahkan di Komite Urusan Luar Negeri, Dewan Perwakilan Rakyat AS, dengan suara 23-22.
Turki dan Armenia menandatangani dua protokol Oktober lalu bagi normalisasi hubungan; namun, anggota parlemen kedua negara belum mensahkannya.
Turki dengan keras menolak tuduhan pemusnahan suku bangsa (genocide) dan menganggap kejadian tersebut sebagai perang saudara pada masa perang yang merenggut banyak korban jiwa dari suku Turki dan Armenia.
Turki dan Armenia telah terlibat percekcokan mengenai kematian orang Armenia dan tak memilik hubungan diplomatik atau ekonomi sejak Armenia memproklamasikan kemerdekaan pada 1991.(*un)
Israel Bangun Ribuan Rumah di Jerussalem
Jerusalem, (berita2.com) : Israel Selasa (9/3) menyetujui pembangunan 1.600 rumah pemukim baru di Jerusalem timur, dan mengumumkan langkah itu ketika Wakil Presiden AS Joe Biden menemui para pejabat penting Israel untuk mendorong upaya perdamaian baru.
Tindakan kontroversial itu tentu akan membuat marah Palestina yang menganggap permukiman sebagai rintangan besar dalam upaya untuk mencapai perjanjian perdamaian, dan yang menginginkan Jerusalem timur yang diduduki Israel sebagai ibukota negara mereka yang dijanjikan.
Biden juga menjanjikan "komitmen mutlak, total dan sebenar-benarnya bagi keamanan Israel".
"Kemajuan terjadi di Timur Tengah ketika setiap orang tahu dengan sederhana tidak ada ruang antara AS dan Israel. Tidak ada ruang antara AS dan Israel ketika itu mengenai keamanan Israel," katanya setelah pembicaraan dengan PM Benjamin Netanyahu di Jerusalem.
Biden juga menekankan keputusan Washington untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir, dan minta agar Teheran berhenti mendukung "kelompok teroris" yang ia katakan mengancam Israel dan kepentingan AS.
Biden, pejabat berpangkat paling tinggi AS yang mengunjungi Israel dan Tepi Barat sejak Presiden Barack Obama berkuasa satu tahun lalu, memuji keputusan untuk mengadakan pembicaraan baru Timur Tengah, meskipuna ada keraguan yang mendalam mengenai prospeknya.
"Saya sangat senang bahwa anda dan pemimpin Palestina sepakat untuk melancarkan kembali pembicaraan tidak langsung, dan hal itu harus menuju pada akhirnya ke pembicaraan dan diskusi langsung antara kedua belah pihak," ia mengatakan pada Netanyahu.
"Prsiden Obama dan saya percaya sekali bahwa jaminan jangka-panjang bagi keamanan Israel adalah perdamaian Timur Tengah yang komprehensif dengan Palestina, dengan Suriah, dengan Libanon dan pada akhirnya menghasilkan hubungan penuh dan normal dengan seluruh dunia Arab," tegas Biden.
Namun pengumuman 1.600 rumah baru di permukiman Ramat Shlomo itu pasti akan memancing kecaman keras dari Palestina, yang mengatakan mereka tidak akan berhubungan secara langsung dengan Israel hingga ada pembekuan total aktivitas permukiman.
Israel Senin memberi izin pembangunan 112 rumah baru di sebuah permukiman di Tepi Barat. November lalu Israel mengumumkan moratorium dalam pembangunan permukiman, yang tidak mencakup Jerusalem timur.
Biden juga mengadakan pembicaraan dengan Presiden Shimon Peres, yang memperingatkan terhadap harapan yang gegabah. "Bahkan di Holywood happy ending adalah pada akhir (film)," kata Peres pada awal pertemuan.
Biden Rabu menuju ke kota Ramallah di Tepi Barat untuk mengadakan pembicaraan dengan presiden Palestina Mahmud Abbas dan perdana menteri Salam Fayyad, dan ia juga merencanakan untuk menemui bekas PM Inggris Tony Blair, utusan khusus kuartet Timur Tengah yang mencakup AS, Uni Eropa, Rusia dan PBB.
Washington telah mendesak selama berbulan-bulan agar kedua belah pihak memulai lagi pembicaraan, tapi pembicaraan langsung ditangguhkan sejak Israel melancarkan serangan 22 hari yang menghancurkan terhadap Jalur Gaza Desember 2008.
Utusan AS George Mitchell juga telah berada di kawasan itu untuk meratakan jalan bagi pembicaraan langsung, dan merencanakan untuk kembali pekan depan. Biden akan melakukan perjalanan ke Jordania Kamis untuk pembicaraan dengan Raja Abdullah II.(*un)
Halaman 1 dari 132
Internasional
















