berita2.com: Santet selain tidak bisa dianggap main-main, ternyata juga menjadi sumber pemasukan negara yang wajib dikenakan pajak. Pajak santet atau sihir mulai diberlakukan 1 Januari 2011.
Di Rumania, aktivitas sihir telah dinyatakan sebagai profesi yang sah, tetapi sejumlah ahli sihir tidak senang dengan status baru mereka, karena ini berarti pemerintah yang mengalami resesi berniat mengenakan pajak pada mereka.
Pada 1 Januari, Undang-Undang Kepegawaian Rumania diubah dengan mencantumkan ahli sihir, astrolog, pembalsem, pelayan pribadi dan profesi lainnya ke dalam daftar profesi yang akan dikenai pajak.
Sebagai tanggapannya, setidaknya beberapa ahli sihir berupaya mengguna-gunai Pemerintah, karena mengenakan pajak pada profesi mereka.
Seorang ahli sihir Rumania mengatakan ia kini menggunakan merica hitam dan ragi untuk menciptakan perpecahan dalam lingkungan pemerintah. Kantor berita the Associated Press mengatakan seorang penyihir lainnya menuangkan kutukan menggunakan ramuan dari kotoran kucing, anjing mati dan paduan suara para penyihir untuk menyatakan kekecewaan mereka pada hukum.
Seperti dilansir voenews, The Associated Press mengatakan Presiden Rumania Traian Basescu tidak menganggap remeh protes itu. Ia dan para stafnya menggunakan pakaian berwarga ungu setiap hari Kamis, untuk mengusir roh-roh jahat. Aktivitas sihir masih populer di beberapa tempat di Eropa timur.
Makro
Hah! Ternyata Santet Juga Kena Pajak, Mulai Berlaku 1 Januari 2011
Logo Baru Kemenpera
berita2.com (Jakarta): Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) meluncurkan logo baru Kementrian pada malam Resepsi Peringatan Hari Perumahan Nasional Tahun 2010 di Hotel Sultan Jakarta. Selain itu, dilakukan penganugerahan Adiupaya Puritama kepada semua mitra kerja serta pemerintah daerah yang memberikan kontribusi dalam program pembangunan perumahan. Ajang ini sebagai bentuk apresiasi kepada para mitra kerja yang telah memberika kontribusinya terhadap pembangunan perumahan di seluruh daerah.
Peluncuran logo baru Kemenpera dilakukan langsung oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa didampingi sejumlah pejabat Eselon I serta disaksikan oleh seluruh perwakilan mitra kerja Kementrian seperti DPR RI, asosiasi pengembang REI, APERSI, MP3I, Bapertarum PNS, PT Jamsostek, PT SMF serta BTN.
Adanya logo baru ini diharapkan dapat memberikan image dan semangat baru dengan penggambaran simbolik kepada seluruh masyarakat tentang perumahan dan pemukiman yang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia, melindungi dan mensejahterakan serta mendorong Pemerintah kota/ Kabupaten untuk mengupayakan (menfasilitasi) rumah sebagai kebutuhan dasar masyarakat Indonesia yang layak terjangkau dan berkelanjutan. (yud)
Isu Pemotongan Nilai Rupiah Dibantah Menkeu
berita2.com (Jakarta): Isu yang berkembang belakangan ini bahwa akan terjadi pemotongan nilai rupiah dengan menghilangkan tiga nol di belakang nilai uang misalnya dari Rp 1000 menjadi Rp 1, dibantaj oleh Menteri Keuangan. "itu tidak mungkin terjadi," kata Menkeu Agus Martowardojo
Isu itu berhembus setelah setelah diwacanakan Bank Indonesia untuk melakukan pemotongan nilai mata uang atau redenominasi.
Agus mengaku belum mengetahui rencana tersebut. Dalam program pemerintah pun tidak ada rencana pemotongan nilai mata uang itu. “Itu tidak mungkin terjadi,” ujar Agus, seusai mengikuti rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian, Senin (2/8/2010).
Sebelumnya, Bank Indonesia pernah melontarkan wacana tersebut dalam diskusi dengan media di awal bulan Mei lalu. Alasannya, situasi di Indonesia sudah cukup siap. Indikatornya waktu itu adalah inflasi yang cukup rendah.
“Situasi sekarang juga tidak mungkin,” kata Agus. Sebab, mulai semester kedua 2010, inflasi malah membubung tinggi. Juli kemarin, angka inflasi mencapai 1,57 persen sehingga menyebabkan total inflasi tahunan sebesar 4,02 persen.
Geger Kerusakan Fuel Pump Kendaraan, Akibat BBM Jelek?
berita2.com (Jakarta): Betulkah kerusakan feul pump sejumlah mobil akibat kualitas BBM Pertamina? Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) sedang mengumpulkan data rusaknya fuel pump dari sejumlah produsen otomotif sebelum membahasan hal itu dengan PT Pertamina (Persero).
"Sejauh ini kami belum tahu penyebab kerusakan fuel pump," kata Ketua Umum Gaikindo, Sudirman M.R., pada Indonesia International Motor Show (IIMS) 2010, Jakarta, Minggu (1/8/2010).
Menurutnya, pengumpulan data dilakukan karena bukan satu merek mobil saja yang terkena masalah itu. "Karena itu, perlu data-data lengkap dan akurat sebelum ada kesimpulan. Mungkin habis Lebaran baru kami coba bicarakan dengan Pertamina setelah data-datanya lengkap," ujarnya.
Ketua Gaikindo III yang juga Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor Johnny Darmawan menyebut kasus kerusakan "fuel pump" telah menjadi polemik.
Ia berharap Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dan PT Pertamina bertemu untuk mencari penyebab utama rusaknya fuel pump di kendaraan roda empat.
"Kalau yang kena hanya satu merek, bolehlah dicurigai kesalahan ada di part tersebut. Tapi saya juga tahu Pertamina punya QC (quality control) yang baik," ujar Johnny seperti dilansir antaranews.com.
Akhir-akhir ini kasus kerusakan "fuel pump" sering terjadi, terutama pada mobil jenis sedan. Diduga akibat kualitas premium yang buruk
Soal Donggi-Senoro, Harus 75% Untuk Domestik
berita2.com (Jakarta): Seiring dengan konfersi minyak tanah ke gas, kebutuhan gas dalam negeri otomatis terus meningkat, walau pun kemudian diiringi dengan ledakan tabung gas dimana-mana. Tapi itu bukan alasan untuk tidak menambah stok gas untuk kepentingan seluruh rakyat, agar tidak terjadi gejolak bila tiba-tiba mengalami kekurangan gas. Berdasarkan alasan itu keputusan untuk Donggi-Semoro, harus 75% untuk kebutuhan dalam negeri dan 25% untuk ekspor.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto merekomendasikan skenario kombinasi ekspor sebesar 75 persen dan domestik sebesar 25 persen.
"Setiap putusan pasti tidak akan menguntungkan setiap pihak. Masalahnya adalah kita siap tidak kalau seluruhnya untuk domestik? Lalu, masalah waktu. Untuk itu, sekarang harus ada skenario ekspor dan domestik. Menurut saya itu memang tidak ideal, tapi realistis," tutur Pri Agung saat seminar Menanti Keputusan dan Transparansi Proyek Gas Donggi-Senoro, di Gedung Nusantara V DPR, Jakarta, Selasa (11/05/2010).
Skenario tersebut berdasarkan pada pertimbangan objektifitas atas kepentingan nasional dan stakeholder terkait agar putusan Donggi-Senoro ini nantinya tidak didasarkan atas pertimbangan politis dan populis.
Selain itu, ada juga pertimbangan ketahanan energi dan tekno-ekonomi. Dalam konteks ketahanan energi, menurutnya skenario ini tetap mengalokasikan sejumlah gas untuk kebutuhan gas domestik. Sementara dari aspek tekno-ekonomi, menurutnya itu relatif paling berpotensi memberikan keuntungan maksimal.
Alasannya, opsi ini realistis karena proyek tidak didanai sendiri oleh pemerintah, tetapi oleh investor, dalam hal ini Pertamina dan Medco yang juga harus menggandeng pihak lain untuk mmebuat proyek ini dapat terlaksana. Ekspor memberikan devisa, alokasi domestik bisa menggerakkan ekonomi daerah.
Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengambil keputusan mengenai proyek Donggi-Senoro ini. Semakin ditunda, secara sadar atau tidak pemerintah akan menyeret kasus ini ke ranah politik dan akan beresiko kehilangan momentum pasar di mana harga akan lebih rendah dan memperburuk iklim investasi migas yang bisa memperparah krisis gas domestik.
Artikel Lain...
Halaman 1 dari 8































