Batam, (berita2.com) : Penanam modal di lokalisasi prostitusi Sintai, Teluk Pandan, Batam, menolak ditutup usahanya karena telah mengeluarkan investasi sekitar Rp1 miliar untuk bisnis "esek-esek" itu.
"Kita sudah keluar banyak uang, sudah sekitar Rp1 miliar," kata pemilik bar dan rumah bordil Sintai Laode Djali di Batam, Jumat (19/2).
Ia mengatakan, pemilik bar dan rumah bordil mengeluarkan banyak uang untuk membangun rumah dan membayar uang wajib tahunan otorita (UWTO) kepada Otorita Batam sebagai sewa lahan.
Jika lokalisasi ditutup, kata dia, maka pengusaha akan rugi besar.
Otorita Batam mengalokasikan lahan seluas 9,4 ha yang mampu menampung sekitar 100 bar dan rumah bordil untuk lokalisasi pelacuran.
Kini, lokalisasi itu menampung sekitar 40 bar, lengkap dengan rumah bordilnya.
Ketua Bina Sosial Sintai Najib M Nasir mengatakan, bisnis pelacuran berkembang dari mulut ke mulut.
Saat dibangun pertama kali, pemerintah menyarankan agar seluruh bangunan di Sintai permanen sehingga pengusaha membangun rumah bordil dengan bagus.
"Sekarang ini, bangunannya sudah nyaman. Kondisi di sini juga kondusif," kata dia.
Lokalisasi Sintai, kata dia, menampung pelacur berusia dewasa. Para pekerja seks, kata dia, tidak ada yang dipaksa bekerja di Sintai.
"Kebanyakan dari mereka adalah janda, atau bukan gadis bukan janda yang pernah disakiti lelaki," kata dia.
Di tempat yang sama, PSK Mela Indriani mengatakan terpaksa menjadi pelacur untuk membiayai anaknya di Karawang, Jawa Barat.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Riky Indrakari mengatakan, seharusnya lokalisasi Sintai tidak berkembang menjadi pusat bisnis prostitusi.
"Seharusnya, sesuai dengan Perda, lokalisasi ini hanya untuk penampungan sementara, dan ditutup pada 2003," kata dia.
Ia mengatakan, lokalisasi Sintai seharusnya menjadi pusat rehabilitasi dan pendidikan keterampilan bagi PSK agar meninggalkan pekerjaannya.
"Seharusnya, mereka hanya beberapa bulan di sini, lalu kembali ke kampung halaman dengan bekal keterampilan yang diadakan di sini," kata dia.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam Udin Sihaloho mengancam akan memotong alokasi anggaran Dinas Sosial yang tidak sampai ke pusat rehabilitasi sosial.
"Kalau memang dana itu tidak sampai ke sini, biar nanti kita potong anggaran Dinas Sosial dan Pemakaman," kata dia.
Seluruh bangunan di Sintai didirikan dengan arsitektur menarik. Ada yang didirikan dengan arsitektur bergaya goa-goa dan ada pula yang bak hotel berbintang. (*RHJ)
"Kita sudah keluar banyak uang, sudah sekitar Rp1 miliar," kata pemilik bar dan rumah bordil Sintai Laode Djali di Batam, Jumat (19/2).
Ia mengatakan, pemilik bar dan rumah bordil mengeluarkan banyak uang untuk membangun rumah dan membayar uang wajib tahunan otorita (UWTO) kepada Otorita Batam sebagai sewa lahan.
Jika lokalisasi ditutup, kata dia, maka pengusaha akan rugi besar.
Otorita Batam mengalokasikan lahan seluas 9,4 ha yang mampu menampung sekitar 100 bar dan rumah bordil untuk lokalisasi pelacuran.
Kini, lokalisasi itu menampung sekitar 40 bar, lengkap dengan rumah bordilnya.
Ketua Bina Sosial Sintai Najib M Nasir mengatakan, bisnis pelacuran berkembang dari mulut ke mulut.
Saat dibangun pertama kali, pemerintah menyarankan agar seluruh bangunan di Sintai permanen sehingga pengusaha membangun rumah bordil dengan bagus.
"Sekarang ini, bangunannya sudah nyaman. Kondisi di sini juga kondusif," kata dia.
Lokalisasi Sintai, kata dia, menampung pelacur berusia dewasa. Para pekerja seks, kata dia, tidak ada yang dipaksa bekerja di Sintai.
"Kebanyakan dari mereka adalah janda, atau bukan gadis bukan janda yang pernah disakiti lelaki," kata dia.
Di tempat yang sama, PSK Mela Indriani mengatakan terpaksa menjadi pelacur untuk membiayai anaknya di Karawang, Jawa Barat.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Riky Indrakari mengatakan, seharusnya lokalisasi Sintai tidak berkembang menjadi pusat bisnis prostitusi.
"Seharusnya, sesuai dengan Perda, lokalisasi ini hanya untuk penampungan sementara, dan ditutup pada 2003," kata dia.
Ia mengatakan, lokalisasi Sintai seharusnya menjadi pusat rehabilitasi dan pendidikan keterampilan bagi PSK agar meninggalkan pekerjaannya.
"Seharusnya, mereka hanya beberapa bulan di sini, lalu kembali ke kampung halaman dengan bekal keterampilan yang diadakan di sini," kata dia.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam Udin Sihaloho mengancam akan memotong alokasi anggaran Dinas Sosial yang tidak sampai ke pusat rehabilitasi sosial.
"Kalau memang dana itu tidak sampai ke sini, biar nanti kita potong anggaran Dinas Sosial dan Pemakaman," kata dia.
Seluruh bangunan di Sintai didirikan dengan arsitektur menarik. Ada yang didirikan dengan arsitektur bergaya goa-goa dan ada pula yang bak hotel berbintang. (*RHJ)
0, 
