berita2.com (Gorontalo): Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo, Ir. H. Mikson Yapanto MPA mengharapkan reformasi birokrasi yang diterapkan di Provinsi Gorontalo perlu terus diperbaiki sehingga menghasilkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Tata pemerintahan bersih itu dapat mencegah menjamurnya makelar CPNS. Dia menilai, terjadinya gejolak aksi tidak lepas dari pengelolaan pemerintahan yang belum maksimal.
"Kami bersyukur gorontalo yang dikatakan Provinsi baru akan tetapi bisa memberikan nuansa reformasi birokrasi yang baik, ini terbukti dari hasil penerimaan dan pengumuman CPNS dalam kondisi aman, khususnya didapil saya Kabupaten Pohuwato, presentasi yang diperoleh berkisar 99 persen. "Ungkap Mikson, Selasa 21 Desember 2010.
Menurutnya, keberhasilan pemerintahan di Gorontalo diakui tidak lepas dari tata kelola birokrasi yang dilakukan mantan gubernur Fadel Muhammad yang kini dilanjutkan Ir Gusnar Ismail.
"Dengan programnya yakni, peningkatan SDM, pertanian dan perikanan dan kami sebagai wakil rakyat berterimakasih kepada pihak-pihak terkait terutama Badan Kepegawaian provinsi, kabupaten dan kota." jelasnya.
Walaupun demikian dia tidak memungkiri jika dalam penerimaan CPNS tidak dapat dikatakan berhasil 100 persen, akan tetapi tingkat kesalahan pada tahun 2010 dapat diperkecil. Selain itu, pihaknya juga telah meminta instansi terkait untuk memprioritaskan pendataan para pegawai honor.
"Sesuai aturan prosedur honorer tahun 2005 yang akan diprioritaskan pengangkatannya dan itu sudah bisa dikata CPNS termaksud aparatur desa sudah banyak yang diangkat PNS, "ungkapnya. (Rahmat Nur)
Tata Pemerintahan Bersih Cegah Makelar CPNS
