berita2.com (Gorontalo): Dilucurkannya program kredit usaha rakyat bagi Tenaga Kerja Indonesia untuk memenuhi pembiayaan yang menjadi tanggung jawabnya dalam proses penempatan ke luar negeri, dinilai beberapa kalangan baik namun belum mengatasi masalah TKI.
Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango Rusliyanto Monoarfa berpendapat KUR bagi TKI yang resmi diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Surabaya, Rabu (15/12), di gedung Grahadi Surabaya merupakan langkah baik.Akan tetapi, belum strategis. Kredit usaha rakyat (KUR) yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) tidak akan secara langsung mendorong masyarakat Indonesia menjadi TKI di luar negeri.
"Selama pemerintah tidak menyediakan lapangan kerja yang memadai di dalam negri, masyarakat Indonesia yang menjadi TKI akan semakin banyak. Artinya, pemerintah pusat memberikan beban kedaerah untuk mengelolah TKI tidak menyelesaikan masalah, "Kata Rusliyanto Monoarfa, Kamis 16 Desember 2010
Sementara itu, Dirtan Hunowu anggota Fraksi PPP Kota Gorontalo menilai kebijakan yang ditempu pemerintah sudah cukup baik. Namun pembiayaan yang menggunakan KUR itu bagi TKI bisa disikapi positif selama mereka memiliki pekerjaan formal dan skill."Jadi sebaiknya par TKI itu diberikan pengetahuan melalui pembiayaan KUR sebaiknya begitu, "katanya.
Sebelumnya, KUR bagi TKI memiliki dua skema yaitu KUR Mikro yaitu KUR dengan plafon sampai dengan Rp20.000.000 dikenakan suku bunga kredit/margin pembiayaan maksimal sebesar atau setara 22 persen efektif per tahun.
Skema kedua adalah KUR TKI Ritel dengan plafon diatas Rp20.000.000 dikenakan suku bunga kredit/margin pembiayaan maksimal setara 14 persen efektif per tahun.(Rahmat Nur)
Program KUR Untuk TKI Belum Strategis
