berita2.com (Gorontalo): Adanya dugaan keluarnya Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai penonaktifan Haris Nadjamudin sebagai Bupati Kabupaten Bonebolango yang diduga rekayasa politik jelang pemilihan Gubernur 2011, dibantah keras Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo Ardin Danial.
Dia menilai isu yang dihembuskan dimasyarakat kabupaten Bonebolango itu sengaja diciptakan untuk menghambat jalannya proses pemerintahan.
"Itu perlu dibuktikan dan sama sekali SK penonaktifan itu semata-mata karena penegakan aturan hukum, dan sebagai wakil pemerintah pusat didaerah Gubernur harus menjalankan amanah dan itu sesuai aturan, "Kata Ardin Danial Senin (22/11) dikantornya.
Menurutnya, langka konsolidasi yang telah ditempuh pemerintah provinsi pasca penyerahan SK pemberhentian sementara itu telah diperlihatkan dengan melakukan pertemuan apel kerja bersama SKPD Bonebolango yang menjelaskan kronologis dikelurkannya SK tersebut. Selain itu pada Jumat (19/11) pihaknya telah melakukan pertemuan dengan DPRD Bonebolango.
"Pihak DPRD meminta dan mengusulkan beberapa hal ke Gubernur diantaranya, percepatan pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) devenitif yang saat ini telah diajukan ke mendagri sisa menunggu persetujuan untuk ditetapkan dan mengharapkan gubernur dapat menjelaskan SK penonaktifan itu dan sudah dilakukan, " jelas Ardin Danial.
Dalam pertemuan bersama DPRD Bonebolango, juga dibahas pengajuan Anggaran Perjalanan (APBD) 2011dan perubahan Organisasi Tata Kerja (OTK) mengenai KUA-PPAS. (mat)
