berita2.com (Kupang, NTT): Komisi A DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), merespons gagasan Yayasan Nusa Bunga Abadi (Yanubadi) dan ILO EAST untuk menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pekerja Anak di daerah ini .
“Komisi A akan membicarakan rencana pembuatan ranperda itu bersama Komisi D yang membidangi kesejahteraan dan Badan Legislasi (Baleg),” kata Ketua Komisi A DPRD NTT, Servas Lawang, di Kupang Selasa (31/5/2011).
Menurut Servas, respons Komisi A itu menjawab hasil audience dengan Yanubadi, Senin (2/5/2011). Yanubadi yang dinakhodai Mien Patymangoe cukup konsen terhadap masalah pekerja anak. Yayasan ini bergandengan dengan ILO-EAST memelopori agar Dewan sebagai lembaga yang memiliki hak legislasi bisa melahirkan perda inisiatif yang mengayomi pekerja anak di NTT.
Servas mengatakan, DPRD NTT memberi perhatian serius untuk pekerja anak. Saat ini komisi A dan D sedang membicarakan itu untuk di bawa ke Baleg. Masalah pekerja anak, kata Servas, bukan masalah Komisi A dan D saja, tapi masalah bersama yang perlu mendapat perhatian serius dari lembaga DPRD NTT.
“Pekerja anak membutuhkan perhatian khusus dengan sebuah regulasi. Pada Prinsipnya Dewan setuju dengan gagasan yang di perjuangkan Yanubadi dengan ILO-EAST agar pekerja anak didaerah ini mendapat perlindungan melalui regulasi,” katanya.
Komisi A DPRD NTT, katanya tidak saja siap tapi bangga dengan koalisi strategis antara DPRD dan masyarakat sipil di NTT untuk mengawal terbentuknya koalisi strategis antara DPRD dan masyarakat sipil di NTT untuk mengawal terbentuknya perda tersebut. Servas mengatakan Yanubadi telah melakukan investigasi bahwa pekerja anak di NTT, khususnya Kota Kupang amat mengkhawatirkan.
“Kita tidak bisa lagi melihat pekerja anak sebagai hal-hal kasusistis sporadis. Kita pantas untuk segera memiliki instrument berupa perda untuk terselenggaranya pemenuhan hak-hak anak,”ujarnya.
Dia menambhakan, perda juga dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program-program pro anak di segala bidang. Dia sangat mendukung niat baik Yanubadi dan ILO-EAST untuk mengeliminasi pekerja anak dan mengembalikan ke sekolah.
Langkah itu, tuturnya a, sebagai dukungan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kendalanya ada pada ekonomi. Karena itu, pemerintah perlu memikirkan kurikulum khusus bagi anak-anak yang karena tekanan ekonomi harus putus sekolah atau terpaksa bekerja.
Alamat e-mail ini diproteksi dari spambot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya
