berita2.com (Kupang, NTT): Aliansi Belu Mau untuk Ham dan Demokrasi (ABMHD) menuntut Mabes TNI-AD memroses secara transparan tanpa rekayasa terhadap pelaku dan atasannya dalam kasus tewasnya Charles Mali.
ABMHD juga meminta Mabes TNI AD menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku dan memecat Dan Yonif 744/SYB lantaran telah gagal memimpin. Tuntutan itu disampaikan ABMHD saat bertatap muka dengan dua anggota Komisi A DPRD NTT, Ferry Kase dan Daud Saleh Ludji, di ruang komisi tersebut, Sabtu 9 April 2011.
Sebagai penyampai tuntutan ABMHD mengutus enam perwakilannya, yakni Herman Seran, Romanus Sonbay, Servas Berek, Damanik Talok, Vinsen dan Stefanus D Seran Nahak.
Dalam pernyataan sikapnya, ABMHD menyatakan padatnya rasio prajurit TNI-AD di Belu menyebabkan ruang gerak kebebasan penduduk lokal makin terbatas. Tak hanya itu, rendahnya pengawasan dan penertiban disiplin militer mengakibatkan berulang kali terjadi main hakim sendiri.
"Kasus tewasnya Charles Mali membuktikan semakin eksklusif dan garangnya aparat TNI AD terhadap masyarakat sipil. Dan jika dibiarkan terus akan menyebabkan semakin memuncaknya sentimen anti TNI-AD," tulis ABMHD.
Menurut ABMHD, fakta di lapangan di wilayah perbatasan, Timor Leste hanya menempatkan personil polisi untuk menjaga perbatasan. Untuk itu tidak ada alasan menggelar kekuatan tempur darat secara permanen di perbatasan Timor Barat.
Terhadap tewasnya Charles Mali, ABMHD menyesalkan tindakan pembiaran yang dilakukan petinggi TNI AD atas segala tindak sewenang-wenang oknum TNI-AD di perbatasan terhadap penduduk sipil Kabupaten Belu berupa pemalakan dan bentuk main hakim sendiri.
Selain itu, ABMHD juga mengutuk keras tindakan yang tidak bermoral, keji dan diluar batas perikemanusiaan yang dilakukan para anggota Yonif 744/SYB terhadap enam orang warga sipil RI.
Terkait keberadaan Yonif 744/SYB, ABMHD menuntut pimpinan Mabes TNI-AD membubarkan Yonif 744 atau memindahkan ke propinsi lain. Mereka juga meminta Menteri
Pertahanan, Panglima ABRI dan Pimpinan Mabes TNI AD mengevaluasi menyeluruh tentang kebijakan pertahanan di Timor Barat agar terbebas dari kesan kuat cengkraman militerisme.
Alamat e-mail ini diproteksi dari spambot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya
