berita2.com (Kupang, NTT): Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya mengatakan berdasarkan hasil survei, salah satu ancaman terhadap keberlanjutan usaha tani ternak di provinsi kepulauan ini adalah belum tuntasnya penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS).
“Penyaklit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang dimaksud adalah brucellosis, SE, Antraks, Hog Kolera dan Rabies,” kata Gubernur Lebu Raya di Kupang, Senin.
Menurut Gubernur Lebu Raya, penyakit tersebut memiliki dampak kerugian ekonomi sangat besar, berpeluang menimbulkan wabah, menghambat lalu lintas/perdagangan ternak serta bersifat "zoonosis".
Gubernur Lebu Raya mengatakan, dalam rangka penanggulangan PHMS itu, sangat dibutuhkan koordinasi dan kerja sama berbagai pihak, baik pemerirntah pusat, provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun masyarakat peternak, perguruan tinggi dan asosiasi bidang peternakan.
Penanggulangan PHMS ini sangat penting karena berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha dan produktivitas serta kelestarian sumberdaya peternakan.
"Pulau Timor yang merupakan daerah tertular Brucellosis memiliki lebih dari 77 persen populasi ternak sapi,sedangkan pulau sumba yang merupakan wilayah yang sering diserang penyakit SE dan akhir-akhir ini juga ada penyakit Surra, memiliki hampir sembilan persen populasi ternak sapi.
Pemberantasan penyakit hewan ini pasti membutuhkan biaya operasional yang tinggi, tetapi dalam jangka panjang akan terbayarkan oleh berkurangnya dampak kerugian ekonomi akibat kematian ternak.
Untuk itu, diperlukan kesepakatan para pihak terkait, dalam penanggulangan penyakit ini, baik pemerintah pusat, pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Dengan kesepakatan tersebut, akan menjadi jelas peran kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak sehingga tidak saling menunggu atau bahkan melempar tanggung jawab.
Terkait dengan tekad "NTT Provinsi Ternak", selain ancaman penyakit hewan, ancaman lain yang nyata di hadapan kita adalah tinggnya potongan sapi betina produktif yang menurut beberapa publikasi ilmiah mencapai lebih dari 28 persen di Indonesia, termauk juga di NTT, dimana sebagian besar ternak sapi yang dipotong berada dalam umur produktif/bunting, katanya.
Hal ini katanya sangat berdampak besar terhadap peningkatan populasi ternaik sapi, karena setiap pemotongan 100 ekor betina produktif berarti berpotensi menghilangkan kesempatan tambahan populasi dari kelahiran sebanyak 60 ekor.
"Penyelamatan sapi betina produktif merupakan langkah nyata dan tidak dapat ditunda-tunda lagi untuk mewujudkan tekad kita menuju provinsi ternak, maupun untuk menyukseskan agenda nasional pencapaian swasembada daging sapi dan kerbau 2014 (PSDSK-2014)," katanya.
Alamat e-mail ini diproteksi dari spambot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya
