berita2.com (Kupang, NTT): Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menggalakan aksi Rp1000 untuk pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terlantar di luar negeri.
LSM yang terlibat diantaranya, Komunitas Akar Rumput (KoAR) NTT, Perkumpulan Pengembang Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Aksi ini digelar di sejumlah jalan protokol di daerah itu.
"Kami bosan menunggu pemerintah yang seolah tanpa tindakan menyelesaikan permasalahan yang dialami para pahlawan devisa," Jan Piter Windy, moderator aksi di Kupang, Rabu 19 Januari 2011 .
Menurut dia, telantarnya ribuan TKI di kolong jembatan Kandara, Jedah, Arab Saudi menunjukkan pemerintah Indonesia tidak serius mengurus warga negaranya dan hanya berharap devisanya saja.
Tidak Hanya itu, ribuan TKI terlantar dan tinggal di hutan-hutan Malaysia, karena diberangkatkan secara illegal. Bahkan, sebagian mengalami penyiksaan, kekerasan seksual, perampasan dan diperdagangkan.
"Hal ini membuktikan bahwa hingga kini pemerintah hanya bisa diam tanpa ada tindakan," katanya.
Aksi ini juga, lanjutnya, untuk mengajak pemerintah dan aparaturnya untuk lebih serius memperhatikan masalah ketenagakerjaan yang sementara dialami di Nusa Tenggara Timur.
Hasil penggalangan dana ini, katanya, akan disalurkan melalui rekening Yayasan Migran Care untuk membantu memulangkan para TKI yang terlantar.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT tahun 2010 mencatat jumlah TKI yang dikirim bekerja ke luar negeri mencapai 3.708 orang.
Sementara hasil survei yang dilakukan Lembaga Advokasi Eliminasi dan Pencegahan Pekerja Anak NTT menyebutkan hingga Juni 2010, ada sekitar 14.848 TKI asal NTT yang bekerja di luar negeri adalah korban perdagangan manusia, karena direkrut tidak melalui jalur resmi.
Ia berharap penanganan masalah ketenagakerjaan dapat ditangani serius pemerintah baik di daerah maupun pusat. "Kita juga menuntut penindakan tegas terhadap kegiatan perdagangan orang yang dilakukan oleh para calo dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)," katanya.
Alamat e-mail ini diproteksi dari spambot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya
