berita2.com (Kupang): Provinsi NTT dalam tahun 2011 mendapat kuncuran dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) senilai Rp 657,2 miliar, dialokasikan untuk 276 kecamatan, disalurkan dengan mekanisme bantuan langsung masyarakat (BLM).
Deputy Team Leader PNPM-MPd Provinsi NTT, Urbanus Lora, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat 17 Desember 2010, menjelaskan, dana BLM terdiri dari cost sharing pusat (APBN) senilai Rp 525.760.000.000 dan cost sharing daerah melalui Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) atau APBD senilai Rp 131.440.000.000.
"Untuk tahun 2011, NTT mendapat penambahan dana BLM senilai Rp 66.887.500.000. Penambahan ini karena ada penambahan 31 lokasi kecamatan baru sehingga jumlah kecamatan menjadi 276 yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan PNPM-MPd," katanya.
Menurut Lora, total bantuan dana PNPM-MPd yang sebelumnya dikenal dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) untuk Propivsi NTT (selama 1998 - 2011) Rp 2.454.032.500.000.
Dana tersebut telah dan akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin perdesaan. Kegiatan tersebut berupa kegiatan ekonomi produktif, simpan pinjam khusus kelompok perempuan, penguatan kapasitas, pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana perdesaan.
"Selama kurang lebih 12 tahun ini, NTT mendapat kucuran dana PNPM-MPd mencapai Rp 2,4 triliun lebih. Dana ini telah dapat membiayai berbagai kegiatan yang diusulkan dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat," ujar Lora.
Menurut Lora, pada tahun 2011 juga akan dilaksanakan sebuah agenda Nasional yakni pengintegrasian PNPM-MPd ke dalam sistem pembangunan reguler. Untuk itu perlu mendapat dukungan dari berbagai stakeholder, baik pemerintah kabupaten, DPRD dan masyarakat.
"Proses integrasi ini akan berlangsung dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014," katanya.
Sebagai persiapan menuju integrasi PNPM-MPd, jelas Lora, pada tahun 2010 ini telah dilaksanakan semiloka SKPD dan DPRD di 20 kabupaten di NTT. Selain itu, juga difasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) untuk 2.476 desa di 245 kecamatan PNPM-MPd.
"Akhir bulan Desember ini target kita akan rampungkan RPJM-Des karena hal ini menjadi syarat utama integrasi," ujarnya.
Lora menjelaskan, kehadiran PNPM-MPd kurang lebih 12 tahun, dengan kucuran dana sudah mencapai angka Rp.2,4 triliun lebih ternyata tidak muda dipahami oleh semua pihak. Klaim bahwa PNPM-MPd adalah program fasilitator atau konsultan, masih terus terdengar meski gaungnya kian mengecil. Belakangan, muncul pernyataan sejumlah pejabat di media massa yang bernada mengecam fasilitator, serta mencuat praduga, penggeneralisasian sejumlah kasus sehingga filosofi program ini menjadi kabur.
Alamat e-mail ini diproteksi dari spambot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya
Rp 657,2 Miliar untuk PNPM-MPd di NTT
