berita2.com (Kupang): Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya mengakui bahwa kemampuan berwirausaha masyarakat di wilayah provinsi kepulauan ini masih rendah, sehingga belum mampu menggarap potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraannya.
"Masyarakat kita memang perlu terus didorong dan dibina agar kelak menjadi wirausahawan yang profesional," katanya di Kupang, Selasa 14 Desember 2010, menanggapi pernyataan Anton Doni Dihen, staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Sebelumnya Anton Doni Dihen, staff khusus Kemenakertans yang juga mantan Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik RI (PMKRI) Cabang Kupang mengatakan bahwa Indonesia termasuk NTT masih kekurangan sumber daya manusia pencipta lapangan kerja sehingga memicu terjadinya kelebihan pencari kerja.
Untuk mengatasi masalah kelebihan pencari kerja itu, kata dia, perlu diciptakan sebanyak mungkin manusia pencipta kerja sehingga mampu mengolah potensi yang ada bagi sumber penghidupannya.
Gubernur Lebu Raya mengatakan kemampuan berwirausaha masyarakat NTT masih rendah itu nampak terlihat dari masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan dari tahun ke tahun.
Tingkat pengangguran terbuka di NTT hingga posisi Agustus 2010 mencapai sekitar 3,34 persen atau lebih sekitar 0,64 point jika dibandingkan dengan periode yang sama 2009 sekitar 3,97 persen.
Menurut Gubernur Lebu Raya, hal itu terjadi karena para sarjana atau tamatan perguruan tinggi lebih cenderung memilih jalur menjadi pegawai negeri sipil (PNS) ketimbang berwirausaha.
"Artinya, PNS masih menjadi primodana masyarakat di provinsi kepualaun ini, karena keterbatasan perusahaan-perusahaan besar dan sektor riil lainnya yang dapat menampung tenaga kerja," katanya.
Dampaknya, kata Gubernur Lebu Raya, NTT masuk dalam kategori 10 dari 33 provinsi di Indonesia dengan angka kemiskinan tertinggi berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2010.
Garis kemiskinan di NTT, berdasarkan hasil Susenas, naik sekitar 12,24 persen atau dari Rp156.191/kapita per bulan pada Maret 2009 menjadi Rp175.308/kapita per bulan pada Maret 2010.
Persentase kenaikan garis kemiskinan lebih tinggi terjadi di daerah pedesaan dibanding daerah perkotaan, yaitu masing-masing 12,82 persen dan 10,52 persen pada periode yang sama.
Alamat e-mail ini diproteksi dari spambot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya
