berita2.com (Kupang): Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya mengingatkan para bupati dan wali kota di Nusa Tenggara Timur untuk mewaspadai dan mengantisipasi gejolak harga menjelang hari raya INatal dan Tahun Baru.
"Salah satu bentuk kewaspadaan dan antisipasi yang tepat dalam konteks Nusa Tenggara Timur adalah berkoordinasi dengan pihak devisi atau sub devisi regional Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menggelar pasar murah, apabila gejolak harga benar-benar terjadi pada pekan-pekan mendatang," katanya di Kupang, Sabtu.
Lebu Raya mengatakan, hal ini menindaklanjuti salah satu rekomendasi yang dikeluarkan tim pengendali inflasi daerah (TPID) NTT di Kupang, Selasa lalu , terkait antisipasi gejolak harga sembako dan komoditi ekspor dan impor ditengah cuaca ekstrim yang terjadi bekalangan ini hingga mencapai puncak akhir 2010.
"Dalam rapat yang dihadiri Badan Urusan Logistik, Bank Indonesia Cabang Kupang, PLN Wilayah NTT, pihak Pertamina, PT Pelindo, para distributor, pihak Dinas Perindag NTT dan pihak terkait lainnya, disepakati lima rekomendasi diantaranya adalah gubernur dapat menyurati para bupati dan walikota untuk menggelar OP," katanya.
Menurut Lebu Raya rekomendasi lain adalah mengoptimalisasi penyaluran beras miskin untuk rumah tangga sasaran yang ada di NTT sebagai cadangan pangan para keluarga miskin.
Soal penyerapan beras miskin, katanya, berdasarkan laporan Divre Bulog NTT hingga Oktober 2010 beras miskin di Nusa Tenggara Timur dari total pagu 94 ribu ton lebih hingga Oktober 2010 realisasinya mencapai 64.750 ton lebih atau 83,52 persen untuk kebutuhan sekitar 553.770 Rumah tangga sasaran penduduk miskin di wilayah ini.
"Mestinya hingga akhir Oktober total pencapaian realisasi Raskin untuk 553,770 rumah tangga miskin di wilayah kepulauan ini sudah mencapai 85 persen lebih. Tetapi kenyataannya baru sekitar 83 persen dan masih menyisakan pagu sekitar 30 ribu ton lebih atau sekitar 17 persen," katanya.
Ia menyebut ada sejumlah kendala yang menjadi faktor penyebab masih rendahnya tingkat serapan beras miskin wilayah di Nusa Tenggara Timur.
Diantaranya, faktor ketersediaan pangan di tengah masyarakat masih cukup, karena saat ini sedang berlangsung musim panen dan faktor penulasan pajak bumi dan bangunan yang menjadi prioritas rumah tangga miskin serta ketersediaan uang bagi penerima manfaat raskin.
Selain itu, katanya, lambannya koordinasi serta persiapan kepala desa dan lurah untuk mengurus Raskin bagi sekitar 553.770 rumah tangga sasaran di provinsi kepulauan itu, menjadi kendala lain yang ditemui di lapanan.
"Tingkat responsif ini juga diakibatkan oleh kurang proaktifnya para kepala desa dan lurah untuk menggerakkan masyarakat yang tergolong miskin untuk segera mengambil dan menerima pangan yang telah disiapkan pemerintah ini," katanya.
Alamat e-mail ini diproteksi dari spambot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya
