berita2.com ( Mataram, NTB): Sejumlah element masyarakat meminta PT. Angkasa Pura (PT.AP) untuk mengembalikan lahan eks Bandara Selaparang, kepada Pemerintah kota Mataram sehingga tidak menjadi terbengkalai begitu saja.
“Harus segera dikembalikan ke Pemerintah kota Mataram supaya dapat dimanfaatkan,” kata Lalu Martadinata ketua Lembaga Demokrasi Indonesia Baru (LDIB) kepada wartawan Selasa (14/02/2012) di Mataram.
Himbauan yang sama juga datang dari ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB H. Lalu Winengan, dia menilai tidak ada alasan PT.AP untuk mempertahankan lahan seluas 68 Ha tersebut, sebab status bandara praktis sudah lepas dari lokasi tersebut setelah pindah ke Bandara Internasional Lombok (BIL) di Lombok Tengah.
“Sebaiknya AP menyerahkan dulu kepada Dinas Perhubungan, nanti setelah itu akan ditarik oleh Pemkot Mataram dan dikelola sesuai tata ruang,” ujar Winengan.
Bahkan Winengan mengingatkan pihak PT. AP supaya tidak sekali-kali lokasi tersebut dimanfaatkan lagi untuk kepentingan lain seperti untuk perawatan pesawat dan sebagainya, apalagi sampai digadaikan kepada pihak lain, “Kalau sampai itu dilakukan berarti penghianatan terhadap rakyat kota Mataram,” ujar Winangan.
Kepala Humas PT. Angkasa Pura 1 Cabang BIL, NTB, Desmi Indrajaya mengatakan, hingga saat ini eks Bandara Selaparang masih tercatat sebagai asset PT.AP dan untuk pengalihan status dan sebagai tergantung keputusan para pemegang saham.
“Kami kembalikan ke pusat, selanjutnya nanti tergantung Dewan Komisaris dan Kementerian BUMN,” kata Desmi.
Karena lanjutnya, jika eks bandara Selaparang hendak diserahkan kepada Pemerintah kota Mataram atau Pemerintah Provinsi NTB ataupun kepada siapa saja, maka akan ada undang-undang yang mengatur hal itu, “Jadi itu adalah kewenangan pusat,” tandas Desmi.
Sementara itu menurut Martawang, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram kepada wartawan Selasa, sesuai tata ruang kota Mataram, eks bandara Selaparang rencana dijadikan kawasan Pengembangan Pariwisata Terbatas, “Kita akan minta kepada Walikota Mataram untuk segera bersurat kepada Angkasa Pura,” katanya. (Ori)
