berita2.com (Mataram, Nusa Tenggara Barat): Sekitar seratus lebih mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat (PR) Nusa Tenggara Barat untuk Lambu Berdarah melakukan aksi demo di depan kantor gubernur NTB Jumat (13/01/2012) mendesak pencabutan SK.188 bupati Bima tentang ekplorasi tambang oleh PT.Sumber Mineral Nusantara (PT.SMN).

“Cabut SK.188 sekarang juga karena hanya akan menyengsarakan rakyat,” kata Abdul Rifai koordinator aksi kepada wartawan di sela-sela aksi demo berlangsung.

Para mahasiswa tersebut berasal dari sejumlah element diantaranya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Sayap Selatan Sumbawa, Federasi Nelayan, Tani Buruh (FS-NTB) Indonesia, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Persatuan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKRI), Partai Rakyat Demokrat (PRD) dan Serikat Tani Nasional (STN).

Menurut mereka, SK188.45/357/004/2010 yang diberikan kepada PT.SMN tidak berdiri sendiri melainkan ditopang oleh kebijakan pemerintah Provinsi NTB dengan mengeluarkan surat rekomendasi No.540/086/adm.ekon tentang pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi yang diberikan kepada PT.SMN pada 26 Februari 2011.

Rekomendasi gubernur NTB itu sebut mereka, berdasarkan rekomendasi Dinas Pertambangan dan Energi NTB tanggal 27 Februari 2010 tentang pertimbangan tehnis atas permohonan rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT.SMN termasuk rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Kehutanan.

Melalui pernyataan sikap, para pendemo menuntut agar pemerintah Provinsi NTB bersurat kepada bupati Bima, Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Presiden RI agar SK.188.45/357/004/2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang diberikan kepada PT.SMN supaya dicabut.

Meminta kepada gubernur NTB mencabut surat rekomendasi No.540/086/adm.ekon yang pernah dikeluarkan serta membatalkan rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Pertambangan dan Energi maupun surat rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Kehutanan.

Pendemo juga menolak keberadaan Pansus konflik Agraria yang dibuat pemerintah pusat karena dianggap akan menyumbat perjuangan kaum tani, “Bukan Pansus konflik Agraria yang kami butuh, tapi Panitia Nasional Penyelesaian Konflik Agraria yang dibentuk dari pusat hingga ke desa-desa,” kata Rifai.

Mereka juga meminta bupati Bima mundur dari jabatannya, adili, copot Kapolda NTB, Kapolresta Bima dan kabupaten Bima sebagai bentuk pertanggunghjawaban serta bebaskan mahasiswa yang masih ditahan.(Ori).\

berita2.com (Sumbawa Besar, NTB): Di Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat (NTB) terdapat lokasi wisata kuliner yang cukup memuaskan yakni,  jagung rebus di Simpang Rhee, Kecamatan Rhee. Jagung rebus Simpang Rhee ini ternyata memang terasa lezat sekali.

Ya,  memang selama ini kebanyakan orang yang menikmati jagung rebus Simpang Rhee adalah mereka yang secara kebetulan melintas pada ruas jalan jalan Negara antara Pelabuhan Penyeberangan Poto Tano menuju kota Sumbawa Besar, Kanbupaten Dompu hingga ke Kabupaten Bima paling ujung P. Sumbawa.

Namun tidak ada salahnya juga jika mau bertandang khusus ke sana. Cukup jauh memang, sekitar 35Km dari kota Sumbawa Besar , sedangkan dari Pelabuhan Penyeberangan Poto Tano menuju kota Sumbawa Besar jaraknya mencapai  99Km, maka pantaslah jika melepas lelah di Simpang Rhee.

Di sana terdapat sederet warung kecil yang menjual jagung rebus sepanjang hari selama 24 jam. Orang Sumbawa menyebutnya baso kelak. Setidaknya sudah lebih dari empat tahun masyarakat setempat membuka usaha jual jagung rebus tersebut.

Yang jelas berhenti di Simpang Rhee untuk menikmati jagung rebus adalah pilihan yang tepat, baik bagi pengendara, sepedamotor, kendaraan roda empat  setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh.

Jagung rebus yang dijual di sana adalah dari jenis Kumala , warnanya putih dan selalu disuguhkan dalam keadaan panas. Jagung baru akan diangkat dari wadah jika ada pembeli sehingga tetap dalam keadaan panas. Direbus menggunakan bahan bakar dari kayu yang tetap menyala, mungkin karena itulah antara lain yang menyebabkan jagung ini terasa lezat dan legit.

Harga jagung rebus Simpang Rhee tergolong murah Rp5 ribu dapat empat, pembeli bisa langsung menikmati jagung di lokasi tersebut karena rata-rata penjual jagung sudah menyiapkan tempat duduk di masing-masing warung yang dibangun seadanya beratapkan alang-alang.

Sambil menikmati jagung rebus anda juga bisa meniukmati kopi panas, tinggal pesan mau kopi ABC,  Nescafe atau kopi kampung Selain itu,  juga terdapat sejumlah jenis minuman lainnya mulai dari air putih kemasan hingga teh botol tersedia di sana.

Salah seorang pedagang jagung rebus Simpang Rhee, Haeriah (25) asal Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur mengaku mendapat penghasilan yang cukup dari aktifitas jual jagung rebus yang sudah ditekuni selama lebih dari tiga tahun.

Jagung mentah dibeli dengan harga Rp200 ribu perkarung dengan isi 300 buah.  “Alhamdulillah ada untuk makan, sehari kadang laku 100 jagung tapi kadang juga kurang dari 50 jagung,” kata Haeriah.

Haeriah bersama sejumlah pedagang jagung lainnya di Simpang Rhee rata-rata menjual jagung bukan dari hasil menanam sendiri,  melainkan dibeli dari petani setempat yang punya lahan di sana. Panen  jagung di wilayah tersebut  berlangsung sepanjang tahun. (Ori)

berita2.com (Mataram, NTB): Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi, (Somasi) mengungkapkan terdapat 61 kasus dugaan korupsi di Nusa Tenggara Barat (NTB) sepanjang 2011 lalu dengan total kerugian Negara mencapai Rp 92,44 miliar.

“Jauh lebih banyak dibandingkan 2010 yang hanya 26 kasus,” kata L. Ahyar Supriyadi,  Koordinator Posko Pemantauan Peradilan dan pengaduan Masyarakat , Somasi NTB kepada wartawan Kamis (12/01/2012) di Mataram.

Namun sebutnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati NTB) hanya berhasil mengembalikan keuangan daerah/Negara sebesar Rp.3.58 Miliar (per Februari 2011).

Sumber dana sebagian besar kasus korupsi berasal dari APBD II kabupaten/kota sebanyak 30 kasus, sedangkan dari APBD I (provinsi) hanya 8 kasus. Daerah yang paling banyak ditemukan dugaan korupsi adalah Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Barat masing-masing 10 kasus dan yang paling sedikit adalah di Kota Mataram hanya dua kasus.

Somasi mengungkapkan modus yang paling banyak ditemukan terkait dugaan korupsi tersebut adalah manipulasi anggaran/biaya dalam APBD.

Selama 2011 terdapat 34 kasus yang ditangani Kejaksaan, kepolisian 12 kasus dan yang sampai di pengadilan baru 17 kasus. Namun  dari jumlah tersebut baru 6 kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap, “Sebetulnya kami juga sudah melaporkan kasus-kasus ini ke KPK hanya saja masih menunggu proses,” tambah Hendri Devisi Anggaran Somasi NTB.

Terkait masih lemahnya penanganan tindak pidana korupsi di NTB, Somasi antara lain merekomendasikan agar, jaksa, polisi dan hakim lebih profesional dalam menangani perkara korupsi agar tidak muncul kontroversi  dalam penanganan kasus, harus memaksimalkan pengembalian uang Negara  dan mempercepat proses eksekusi atas kasus yang sudah divonis.

Selain itu Somasi juga menghimbau gubernur, bupati, walikota untuk memperbaiki mekanisme pengelolaan dan kontrol keuangan daerah (terkait Bansos, Hibah dan bantuan keuangan) serta memberikan sanksi terhadap pejabat terkait.

Rekomendasi lainnya, agar kejaksaan melakukan gelar perkara secara terbuka terkait kasus korupsi yang diduga macet pananganannya dengan melibatkan masyarakat. (Ori)

berita2.com (Bima, Nusa Tenggara Barat): Memasuki hari kelima, pemblokiran Pelabuhan Penyeberangan Sape, Kabupaten Bima oleh massa Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) masih tetap berlanjut, lebih dari seratus truk dan ratusan penumpang masih terkatung-katung di sekitar areal pelabuhan.

Akibat pemblokiran tersebut, operasional penyeberangan kapal feri dari Pelabuhan Sape menuju Labuhan Bajo, dan Waekilo (Sumba Barat Daya) Nusa Tenggara Timur (NTT) terhenti sehingga mengakibatkan terjadi penumpukan penumpang dan kendaraan.

Koordinator aksi Delian Lubis yang dihubungi melalui telepon Kamis (22/12/2011) malam mengatakan, mereka tetap akan melanjutkan aksi blockade Pelabuhan sampai dua tuntutan mereka dipenuhi. “Kami tidak butuh negosiasi, yang kami butuh adalah jawaban konkrit dari penguasa mengenai dua tuntutan kami,” kata Delian.

Sebagaimana diketahui, dua tuntutan yang dimaksud meminta kepada Pemkab Bima supaya mencabut SK 188 tentang  eksplorasi pertambangan emas di Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu dan mendesak pihak kepolisian segera membebaskan Adi Supriadi yang ditangkap polisi sebulan lalu terkait aksi unjuk rasa yang berakibat pada pembakaran Kantor Camat Lambu beberapa waktu lalu.

Jadi sebutnya, sepanjang tuntutan mereka belum dipenuhi maka aksi yang dilakukan sejak Sabtu (17/12) lalu itu akan tetap berlanjut, “Dengan apapun kami dihadapkan kami tetap bertahan memblokade pelabuhan, terkecuali tuntutan terpenuhi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Ridwan Syah, mengkhawatirkan kondisi para penumpang termasuk para sopir dan kenek truk, “Mereka kan butuh makan dan minum yang tentu saja bekal  yang ada semakin menipis,” kata Ridwan.

Selain truk dan penumpang yang tertahan di Pelabuhan Sape, juga dua kapal feri, KMP. Cakalang dan KMP Cengkih Afo belum diijinkan merapat di dermaga Pelabuhan Sape oleh massa.

Di atas dua kapal tersebut setidaknya terdapat sekitar 40 unit truk yang mengangkut hasil pertanian seperti pisang tujuan Bali menjadi rusak membusuk.

Terhadap ratusan penumpang kapal yang tadinya tertahan, dalam dua hari ini berhasil diangkut menggunakan dua kapal kayu yang tadinya membawa kayu menuju Sape dari Kalimantan mereka selanjutnya diberangkatkan kembali ke NTT.

Ridwan berharap segera ada penyelesaian terkait aksi pemblokiran Pelabuhan Sape tersebut, apalagi sekarang ini memasuki Natal dan Tahun Baru.

Sementara itu ratusan aparat kepolisian didukung pasukan Brimob Polda NTB dikerahkan ke lokasi aksi, namun hingga hari kelima aksi masih berlangsung damai. (Ori)