Ternate, (berita2.com) : Aktivitas pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Morotai, Maluku Utara (Malut), hingga saat ini belum kondusif menyusul gelombang aksi unjuk rasa massa dari tim pemekaran Morotai dengan cara memblokir seluruh aktivitas perkantoran sejak Senin (12/10) kemarin.
Massa memblokir aktivitas PNS di sembilan SKPD dan Sekretariat Pemkab Morotai tersebut sebagai bentuk protes kepada Gubernur Malut karena mengakomodasi para kepala SKPD tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat setempat.
"Memang hari ini kami tidak bisa masuk kantor, karena seluruh aktivitas perkantoran telah diblokir oleh massa yang menamakan diri tim pemekaran Morotai," kata salah seorang PNS di Pemkab Morotai, Arianto di ketika dihubungi dari Morotai, Selasa.
Ratusan massa tersebut selain memblokir pintu masuk kantor bupati dan sejumlah SKPD lainnya, juga mengusir paksa para PNS di Pemkab Morotai untuk tidak beraktivitas sebagai dukungan atas aksi yang dilakukannya kendati berbau anarkis.
Pj Bupati Morotai Muchtar Daeng Barang saat dikonfirmasi meminta agar massa tidak menghalangi para PNS untuk menjalankan aktivitasnya, sehingga pihak berwajib juga diminta membantu pengamanan di kabupaten yang baru dimekarkan tersebut.
Ia juga mengakui kalau tuntutan warga Morotai melalui aksi turun ke jalan sebagai hal yang wajar, namun sebagai pejabat bupati dirinya telah mengusulkan nama-nama para pejabat sesuai aspirasi masyarakat.
Sementara itu, Kapolres Halut AKBP Rudi AS mengatakan pihaknya hari ini akan memanggil koordinator aksi untuk dimintai keterangan terkait aksinya yang berujung pada pemblokiran kantor pemerintahan di Morotai.
Kapolres juga telah menginstruksikan kepada Polsek Morotai agar mencabut papan dan kayu yang digunakan untuk memblokir pintu masuk kantor pemerintahan di Morotai.
Kepolisian juga langsung berkoordinasi dengan Satgas AURI untuk membantu aparat Kepolisian dalam pengamanan lokasi pascaaksi tersebut, sehingga aktivitas masyarakat di Morotai bisa pulih kembali.(*un)
Aktivitas Pemerintahan Belum Kondusif di Morotai
