Ambon,(berita2.com) Fraksi Golkar DPRD Maluku minta auditor dari lembaga resmi pemerintah untuk mengaudit PT. (Persero) PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara terkait pemadaman lampu yang terjadi setiap tahun.
"Kami sangat setuju dan sudah seharusnya PLN diaudit lembaga yang berkompeten untuk mengetahui manajemen dan finansial perusahaan dan disebarkan ke publik," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku Ampi Malioy, di Ambon, Rabu (21/10).
Sebagai institusi pemerintah yang melayani kepentingan masyarakat banyak, PLN seharusnya lebih meningkatkan kinerja mereka secara internal maupun eksternal sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat akibat pemadaman lampu yang setiap waktu terjadi dengan alasan pemeliharaan atau terjadi kerusakan mesin.
Apalagi sejak pelaksanaan pemeliharaan mesin dan pemadaman bergilir di Pulau Ambon, mengakibatkan satu kopel asrama TNI-AD yang terdiri dari tiga unit rumah di kawasan Benteng, Kecamatan Nusaniwe musnah terbakar. Selain itu, seorang warga Karang Panjang, Kecamatan Sirimau tewas terkena sengatan listrik dari mesin genset berkekuatan 5 KV.
Menurut dia, bantuan pemerintah dalam bentuk subsidi kepada BUMN ini cukup besar, belum lagi pembayaran rekening pelanggan listrik setiap bulannya membuat dana yang masuk ke kas PLN sebenarnya sangat besar.
"Pulau Ambon yang jumlahnya mencapai 80.000 pelanggan membayar rekening listrik setiap bulan, lalu pendapatan yang diperoleh selama ini dikelola bagaimana, dan kalaupun ada masyarakat yang menunggak, jumlahnya pasti kecil," ujarnya.
Sebaiknya PLN memiliki mesin cadangan yang siap pakai bila terjadi kerusakan pada mesin pembangkit yang sedang beroperasi.
"Dana yang masuk ke kas melalui pembayaran rekening maupun subsidi pemerintah seharusnya bisa digunakan membeli atau menyewa mesin cadangan yang siap dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukannya main padam lampu secara bergiliran setiap saat," katanya.(*un)
Fraksi Golkar Setuju PLN Maluku Diaudit
