berita2.com (Pulang Pisau): Salah satu isu pokok yang dilontarkan berbagai undangan yang hadir dalam expedisi PWI, bahwa pemerintah desa mengeluhkan lambannya anggaran tunjangan desa dari pemerintah kabupaten Pulang Pisau. Pernyataan tersebut terkemuka saat acara paparan hasil investigasi lapangan di kecamatan masing-masing oleh wartawan Pulang Pisau.
Dari para tokoh masyarakat yang hadir dengan latar belakang yang berbeda-beda hampir semua ungkapan kades adalah lambannya realisasi pembayaran uang tunjangan yang mencapai 5 bulan berjalan.
“ Tunjangan ini kami gunakan untuk memberikan makan keluarga, kalau hingga saat ini masih belum keluar tanpa jelas alasan maka ini sangat kami sesalkan,” ungkap salah seorang kepala desa dihadapan para wartawan saat pertemuan tersebut.
Kecamatan kahayan tengah salah satu kecamatan kedua yang dikunjungi para wartawan setelah jabiren raya ini banyak hal bisa diungkapkan mereka dari hal kecil hingga permasalah besar.
Dikatakan dari berbagai ungkapan mereka terkait masalah kesenjangan sosial masyarakat, ekonomi daerah, peran tokoh masyarakat dan masih banyak lagi ungkapan dari para tokoh tersebut termasuk dari segi keamanan desa.
Terkait dengan anggaran banyak yang mengatakan bahwa pemerintah kecamatan sering tidak mendapatkan realisasi pembangunan dan walaupun ada itu sangat kecil sehingga kedepan kata mereka pemerintah kabupaten Pulang Pisau harus sungguh-sungguh memperhatikan pemerataan pembangunan diwilayah pinggiran agar tidak terjadi permasalahan sosial masyarakat.
Masalah tunjangan sendiri pihaknya sering mengeluhkan janji-janji pemerintah dengan alasan klasik tinggal nunggu tanda tangan dan akan segera cair namun hingga 5 bulan berjalan belum kunjung cair.
Bahkan menurut mereka kini tunjangan kepala desa lebih rendah dari tunjangan serketaris desa sehingga diharapkan kepada pemerintah agar diperhatikan agar tunjangan minimal sama atau lebih tinggi mengingat peran kepala desa lebih banyak tanggung jawabnya ketimbang sekdes.
Disamping itu keinginan para kades juag harus diperhatikan masalah inventaris operasional yang hingga kini tak kunjung dapat motor dinas. (Ratman)


















