berita2.com (Cirebon): Ketua DPRD Kota Cirebon, Nasirudin Azis berjanji akan melibatkan pihak sekolah swasta dalam penyusunan PPDB. Janji politisi yang diusung Partai Demokrat ini disampaikan, Senin (26/7/2010), saat ribuan pelajar mendemo Walikota Cirebon. “UU saja bisa di amandemen kenapa Perwali tidak, yang pasti tahun depan sekolah swasta akan dilibatkan dalam pnyusunan PPDB,” terangnya.
Meski Nasirudin Azis tak diberi kesempatan menyampaikan dihadapan ribuan pelajar oleh panitia Forum Silaturrahmi dan Doa, saat unjuk rasa berlangsung, dihadapan para wartawan mengatakan, pihaknya bersama para anggota DPRD yang lain terutama Komisi C akan memperjuangkan hak-hak sekolah swasta yang dipersamakan dengan sekolah negeri yang ada.
“Dewan akan melakukan perubahan, selain dilibatkannya pihak sekolah swasta dalam penyusunan PPDB juga akan mengajak pihak eksekutif untuk memperhatikan keberadaan sekolah swasta terutama menyangkut kelembagaan, pengajaran dan anggaran,” ujar Nasirudin Azis didampingi wakil ketua DPRD Edi Suripno.
Selain itu ungkap Azis dewan tetap komitmen, karena sebagai lembaga aspirasi, apapun kepentingan rakyat harus dikedepankan. Kedepan yang pasti akan banyak dilakukan perubahan termasuk mengawal keinginan sekolah swasta yang menghendaki perubahan isi Perwali dari 10% siswa luar dan 90% dari dalam kota.
Sementara itu, Selasa (27/7/2010), aktivis Mahasiswa dari Forum Solidaritas Mahasiswa Demokrasi Cirebon (F.SOMASI.C), Rony menyambut baik keinginan Ketua DPRD kota cirebon yang berniat melakukan perubahan signifikan terutama dalam menyikapi aksi pelajar kemarin. Dengan janji akan melibatkan pihak sekolah swasta dalam penyusunan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Meski begitu, Rony berharap janji bukan sekedar janji dan tidak harus dipolitisasi tapi dibuktikan dengan aksi dan kerja nyata, terutama dikalangan Komisi C yang memang membidangi persoalan pendidikan. Demikian juga dengan eksekutif yang tak menutup mata terhadap keberadaan sekolah swasta, karena baik negeri maupun swasta sama-sama keduanya mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Ketua DPRD dan pihak-pihak terkait dalam hal ini Disdik dan Walikota nampaknya kurang peka terhadap keberadaan sekolah swasta. Ketika sudah terjadi seperti ini kenapa mereka baru akan melibatkan pihak swasta. Padahal sebelum hal ini terjadi, seharusnya duduk bersama dulu antara semua pihak agar jelas komitmenya dan tidak ada yang dirugikan baik sekolah negeri maupun swasta,” paparnya. (Nrd)
