berita2.com (Cirebon): Ribuan pelajar dari berbagai sekolah swasta sekota Cirebon, Senin (26/7/2010) mendemo Walikota Cirebon, Subardi S.Pd, di Balaikota Cirebon. Unjuk rasa yang dilakukan sejak pukul 08.00 hingga berakhir jam 11.00 siang itu, menuntut delapan pernyataan sikap terkait kebijakan pemkot yang mendiskriminasikan sekolah swasta.
Kedelapan tuntutan BMPS (Badan Musyawarah Pendidikan Swasta) itu dibacakan Drs Ardan antara lain, hapuskan politisasi pendidikan, lakukan online pada pelaksanaan PPDB tahun selanjutnya, masukan sekolah swasta pada BOS Kota, batasi pendirian PAUD dengan memperhatikan jumlah TK yang ada, bentuk tim investigasi yang langsung ke sekolah-sekolah negeri untuk PPDB tahun ajaran 2010, hapuskan pembatasan 10% untuk luar kota dan 90% untuk dalam kota pada Perwali dan libatkan sekolah swasta dalam revisi Perwali dalam PPDB.
Menurut Ketua Forum Kepala Sekolah Swasta Sekota Cirebon, Agus Sunandar, S.Pd, Dinas pendidikan, Walikota dan DPRD hanya memandang kasus ini sebelah mata. Sekolah swasta tampaknya sudah tak diperlukan lagi karena tak menguntungkan bagi Pemerintah kota. “sebaiknya Perwali tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) dicabut saja karena keberadaanya tak menguntungkan bagi seluruh sekolah swasta dikota cirebon. Justru dengan Perwali sekolah negeri dibina sedang sekolah swasta dibinasakan,”paparnya saat berorasi diatas mobil boks.
Sementara BPMS dalam surat pernyataan sikapnya, kaget dan terkejut. Pasalnya, apa yang terjadi pada Peraturan Walikota (Perwali) sungguh diluar dugaan, mengingat Dinas Pendidikan selaku pelaksana dari Perwali dengan terang-terangan melanggar bahkan terkesan penuh arogansi dan ketamakan. Hal itu terjadi pada SMA Negeri 3 dan 6 Kota Cirebon. Dimana calon siswa baru dipaksakan mendaftar padahal sudah ditutup.
Demikian juga dengan sejumlah anggota DPRD kota Cirebon, menurut BMPS sekarang anggota Dewan mudah mempertontonkan kemunafikan dimana ada oknum DPRD yang terang-terangan pula menitipkan hingga 300 siswa. Dan kerja-kerja Komisi C DPRD pun nampak terlihat melemah dan tak maksimal, akibatnya Perwali dilapangan banyak dilanggar.
“ya kami lihat sendiri, Perwali dikangkangi oleh para penegaknya, dan Walikota Cirebon harus bertanggungjawab atas kasus ini mengingat kondisi ini telah merugikan pihak sekolah swasta di kota Cirebon. Belum lagi pihak sekolah negeri dimana para kepala sekolah terkesan menutup diri dari keadan yang sebenarnya tentang jumlah rombel dan kuota, hal itu semata-mata untuk melindungi dari dugan kecurangan-kecurangan,” ujar salah seorang pendemo.
Sebelumnya, para pengunjuk rasa yang didominasi para pelajar, guru, Kepala Sekolah, staff mmemulai aksinya dari alun-alun Kejaksan, dan kemudian diteruskan dengan cara berjalan kaki menuju depan Balaikota dan Gedung DPRD Kota Cirebon, dalam perjalanan sering terdengan gema takbir “Allahu Akbar”, tak hanya itu terlihat juga beberapa spanduk yang bertuliskan “Dengan Perwali Sekolah Swasta Dirusak”, dan “Copot anggota DPRD yang terlibat markus PPDB”. Serta beberapa pernyataan lainnya yang dibawa para pelajar melalui spanduk.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cirebon, Drs Nasirudin Azis didampingi Wakil Ketua DPRD, Edi Suripno mengatakan, pihaknya walau tak diizinkan untuk menyampaikan orasinya di forum silaturrahmi dan doa dihadapan ribuan pelajar oleh panitia aksi, Azis tetap akan melakukan perubahan bagi dunia pendidikan di kota cirebon khususnya pendidikan swasta.
“walau saya tak di izinkan berorasi dihadapan ribuan pelajar, tetapi kami dari DPRD tetap akan melakukan perubahan dan meneruskan harapan mereka untuk dilibatkan dalam penyusunan PPDB tahun depan. Selain itu, perubahan lainnya adalah bagaimana sekolah swasta pun diperlakukan yang sama oleh eksekutif dan tak ada lagi kesan diskriminasi,” ujarnya saat dihubungi. (Nrd)
Walikota Cirebon Didemo Ribuan Pelajar
