berita2.com (Jakarta): Ketua Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Riza Damanik mengingatkan bahwa negara gagal memainkan perannya untuk menghukum koorporasi dalam kasus Lapindo Brantas. Riza juga mengecam dana yang digelontorkan negara sebesar Rp 4,3 triliun untuk Lapindo Brantas.
“Lapindo melimpahkan lumpurnya ke rumah penduduk dan sekarang sudah menuju ke laut,” ujar Riza kepada wartawan dalam acara 4 tahun Lumpur Lapindo di Markas Walhi, Tegal Parang, Jakarta, Jumat (28/05/2010).
Menurut Riza, gelontoran dana 4,3 trilliun rupiah tidak tepat karena masih banyak masyarakat yang menderita serta kehidupan tidak layak. “Anggaran kementrian kelautan saja selama setahun hanya 3,1 triliun jadi harusnya, kementrian bisa mengelola lainnya,” kata Riza.
Penelitian Kiara menemukan bahwa perairan sekitar Sidoarjo adalah 1 dari 4 kawasan perairan pesisir penting yang menopang stok ikan di Laut Jawa. Kawasan lainnya adalah perairan Kalimantan bagian Selatan, Sekitar Teluk Jakarta, Perairan pesisir Semarang.
“60 persen nelayan ada di pantai utara Jawa, kolapsnya sumber daya ikan akan mempengaruhi sekitar 2 juta masyarakat yang menggantungkan pekerjaannya dari ikan di pulau Jawa,” imbuh Riza.
Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2006 disebutkan bahwa produksi ikan di perairan tambak yang meliputi jenis bandeng, udang windu pada tahun 2005 sebesar 22.624.400 Kg dan pada tahun 2006 sebanyak 22.253.500 Kg dimana mengalami penurunan sebesar 1,64 persen.
Penurunan disebabkan karena adanya serangan penyakit dalam usia 1-2 bulan masa pemeliharaan, penurunan kualitas air tambak sebgai dampak dari lumpur Lapindo dan pengaruh pemasaran produk budidaya khususnya udang windu.
(
0 dress, the lady in the
