berita2.com (Cianjur, Jawa Barat): Kelulusan sertifikasi guru angkatan tahun 2011 dilanda isu suap yang dilakukan oknum pegawai Dinas Pendidikan Kab. Cianjur. Kondisi tersebut tentu saja membuat berang Kepala Sub. Kepegawaian Dinas Pendidikan Kab. Cianjur Dedi Junaedi, SE, MSi.
"Berita tersebut tidak benar, saya sudah menginstruksikan kepada staf saya agar jangan menerima biaya apapun, berupa pungutan atau uang terimakasih sekalipun. Malah dalam waktu dekat saya akan mengadakan rapat dengan para kepala pusbindik kecamatan dan pengawas agar mereka mendapat penjelasan bahwa kami tidak meminta pungutan apapun. Guru-guru akan dilayani tanpa pungutan," katanya.
Isu adanya suap mulai melanda saat data kuota guru yang lolos sertifikasi tahun 2011 dari pemerintah pusat diterima sub.bag kepegawaian Disdik Kab. Cianjur beberapa hari lalu. Ternyata banyaknya guru yang tidak lolos menjadikan adanya issue “main mata” antara oknum Dinas Pendidikan Kab. Cianjur dengan sejumlah guru yang lolos sertifikasi, malah dugaan biaya suap tersebut terbilang besar antara Rp. 1 juta – Rp. 5 juta.
"Surat edaranpun akan kami sebarkan komisi IV DPRD Cianjur juga kepada fihak lainnya termasuk pemrop. Jabar. Agar diketahui banyak fihak bahwa pengurusan sertifikasi tidak dipungut biaya. Apalagi proses pelulusan ditentukan pemerintah pusat, kami dari daerah hanya mengajukan saja. Data guru yang kami ajukan kepusatpun bukan kami yang merekomendasikan akan tetapi pusbindik (kecamatan) dan sekolah masing-masing guru berasal. Bisa saja guru yang tidak lolos tahun ini memang tidak diajukan pusbindiknya," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kab. Cianjur Susilawati, SH merasa prihatin bila issue suap tersebut benar adanya. "Syarat utama lolos sertifikasi guru harus berijazah sarjana, untuk hal ini saja banyak guru yang sudah berkeluarga terpaksa banting tulang kuliah lagi. Makanya sangat tidak manusiawi bila guru yang sudah susah payah kuliah dan pengabdiannya sudah belasan dipersulit lolos sertifikasi. Untuk itu kami akan terus memantau proses sertifikasi guru agar berjalan sesuai prosedural," papar politisi PDI-P ini disela-sela kesibukannya memantau Ujian Nasional tingkat SMP/ MTs.
Alamat e-mail ini diproteksi dari spambot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya
