berita2.com (Ternate, Maluku Utara): Ternyata upaya-upaya pengusaha untuk mencari keuntungan lebih besar dan tidak memperhatikan kesejahteraan karyawannya sampai saat ini masih sangatlah tinggi, persyaratan Undang-undang sudah jelas yang mengharuskan karyawan di setiap perusahaan wajib mendaftarkan atau mengikutsertakan karyawannya pada Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sampai saat ini sering diabaikan.

Keluhan dan gerakan moral karyawan untuk menuntut akan hak mereka selalu diabaikan oleh pengusaha/pengelola perusahaan, ini terbukti ketika berita2.com (29/6/2011) melakukan investigasi ke salah satu perusahaan terkemuka di Kota Ternate yang tergabung dalam MUARA Grub Ternate Mal, berdasarkan informasi beberapa karyawan yang mengeluhkan bahwa sudah 2 dan 3 tahun mereka bekerja belum pernah didaftarkan sebagia peserta Jamsostek.

“Kita sudah capek mempertanyakan nasib kita tapi selalu dijawab dengan jawaban hanya penuh dengan harapan” kata sumber yang tak mau namanya disebutkan, ketika ditanya berita2.com  apa ada karyawan yang mengundurkan diri, sumber mengatakan kalau banyak karyawan yang keluar masuk alias mengundurkan diri karena tidak ada kejelasan menyangkut dengan Jamsostek.

Sumber tadi mengatakan lagi, “Kita kan menuntut hak kami sesuai dengan perintah aturan, kami ingin bekerja tenang agar jaminan kehidupan kita jelas masak kita sudah bekerja bertahun-tahun terus tidak ada jaminan apapun dengan masa depan kita “ keluh sumber lagi.

Ketika hal ini di konfirmai ke salah satu manager Ternate Mal Bapak Manggara malah berkelit dan menjelaskan kepada berita2.com dengan argument yang tidak masuk akal, bahkan ketika berita2.com menemui Manager HRD Adi, malah mempersalahkan perusahaan yang tidak jelas pengelolaan administrasinya.

“Saya ini orang baru di perusahaan ini bahkan dokumen yang menyangkut jumlah karyawan (muara grub) tidak saya kantongi.“ katanya. Bahkan Adi mengakui memang benar ada beberapa karyawan yang sudah bekerja 2 bahkan 3 tahun belum diikutsertakan dalam Jamsostek “bulan ini baru akan usulkan,” timpal Adi.

Terpisah Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate terkait dengan perusahaan yang belum mengikutsertakan karyawannya dalam jamsostek Jamrud Lahabato salah satu pejabat yang berwenang dalam pengawasan ini malah memberikan keterangan yang berbelit-belit kepada berita2.com.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang FSPNI (Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia) Kota Ternate Hamzah Thayeb ketika di mintai keterangannya mengecam perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawannya dalam jamsostek karena ini menyangkut kenyamanan dan hak-hak para pekerja.

Lebih lanjut Hamzah mengatakan, “Setiap perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawannya dalam Jamsostek itu akan dikenai pidana berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang sistem jaminan sosial tenaga kerja, saya akan melakukan sidak disemua perusahaan di Kota Ternate dalam waktu dekat untuk melihat sudah sejauh mana mereka (perusahaan red)  telah memberlakukan amanat UU ini “ tegas Hamzah di ruang kerjanya beberapa waktu lalu kepada berita2.com (GUN)

berita2.com (Ternate, Maluku Utara): Kabar seputar dugaan penyalahgunakan anggaran anggaran kegiatan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) senilia Rp. 2,1 Miliar mencuat di internal DPRD Provinsi Maluku Utara komisi II.
Komisi yang membidangi masalah keuangan ini belum mengambil sikap terkait dengan penyalahgunaan ini . Dan mengaku tidak memiliki data valid seputar anggaran RTRW.

Anggota Komisi II Deprov Malut Ike Masita saat di konfirmasi berita2.com di kediamannya mengatakan bahwa kami belum bias pastikan apakah itu benar anggaran harmonisasi RTRW di salahgunakan atau tidak . karna sejauh ini belum ada lembaga kompeten merelease data menegnai penyalahgunaan anggaran di Bappeda.pungkasnya (26/6/2011)

Sementara itu LSM “GERAM MALUT”(gearakan muda anti korupsi) mengatakan “masalah RTRW sudah dari awal ter-indikasi terjadinya penyimpangan .Hal ini karna fungsi control DPRD Malut terlalu pasif “dugaan kami anggarannya di nikmati bersama karenanya kami akan meminta Internal DPRD mengambil sikap.Jangan hanya diam," ujar Rifai Imam di ruang kerjanya (26/6/2011)

Dugaan anggaran harmonisasi RTRW tidak di laksanakan oleh Bapeda Malut .Hal ini di tandai dengan kurang harmonisnnya Bapeda Malut dengan Bapeda di 9 kabupaten/kota di wilayah Malut . Pak Rifai juga mengatakan kami akan melaporkan kepada pihak penyidik agar segera dip roses melalui jalur hokum karna ini berkaitan dengan APBD dan APBN  tahun anggaran .2009/2010 . (guntur)

berita2.com (Ternate, Maluku Utara): Kesultanan Tidore kembali menolak pemekaran Sofifi sebagai kota madya. Hal ini di tandai dengan surat yang di tandangani oleh Jou atau perdana menteri kesultanan Tidore Ridwan Do Taher  mendesak agar segera menghentikan proses pemekaran kotamadya Sofifi karena tidak layak secara administrasi maupun politik. Akibatnya warga mengamuk.

Surat tersebut juga menyebutkan bahwa apabila DPRD Kota Tidore membuat keputusan politik yang bertentangan dengan maklumat Sultan Tidore dan hasil kajian Universitas Gajah Mada maka DPRD telah melakukan suatu kejahatan polituk yang sangat keji dan nista.

Selain itu pihak Kesultanan Tidore mengusulkan agar membubarkan pansus DPRD dan pihak-pihak yang berkepentingan agar menghentikan pernyataan tentang sofifi demi menjaga stabilitas keamanan dan kelancaran di Sofifi.

Menyikapi surat tersebut Senin 20/6/2011  Ribuan warga sofifi merasa kecewa terhadap sikap yang di tunjukan Kesultanan Tidore hingga akhirnya masyarakat Sofifi menggelar aksi anarkis dengan merusak kantor Gubernur dan DPRD Maluku Utara di Sofifi .

Selain Merusak warga juga memblokade aktivitas di Sofifi dan sejumlah jalan di Sofifi juga di tutup oleh warga. Aktivitas perkantoran provinsi Maluku Utara di hentikan sementara .

berita2.com (Ternate, Maluku Utara): Menjelang  palu hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Abubakar Baasyir  yang dituntut seumur hidup, aparat keamanan di Maluku Utara ikut bersiaga.

Warga Maluku Utara diminta untuk waspada hal ini merujuk pada teror melalui pesan singkat yang disebutkan oleh pembuat terror bahwa telah terpasang 36 bom aktif di seluruh kawasan Indonesia siap meledak say vonis putusan hakim terhadap Abubakar Ba’asyir .

Kepala Polisi daerah Maluku Utara Brigje.Erlan Lukman Nulhakim saat di konfirmasi berita2.com kamis (16/6/2011) mengingatkan seluruh jajaran POLDA MALUT untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan .

Lanjut Kapolda Selama ini situasi di Maluku utara sedang kondusif namun jangan bikin polisi lengah “kami juga mengharapkan partisipasi masyarakat agar segera melaporkan ke pos polisi” jika menemukan sesuatu yang mencurigakan . (Gun)